Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2025 tentang Peraturan M...

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor: a. kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya; dan b. biji kakao.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor: a. kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya; dan b. biji kakao.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan berdasarkan nilai harga referensi crude palm oil. (2) Harga referensi crude palm oil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari crude palm oil dan/atau produk turunannya dikenakan pungutan yang mengacu pada tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari crude palm oil dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Barang/produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau b. campuran dari jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan jenis barang/produk yang tidak dikenakan pungutan, untuk komposisi komponen jenis barang/produk yang dikenakan pungutan lebih besar dari jenis barang/produk yang tidak dikenakan pungutan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tarif pungutan barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar tarif pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya. (2) Tarif pungutan barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b ditetapkan sebesar: a. tarif pungutan yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, apabila hanya terdapat 1 (satu) komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud; atau b. tarif pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud.

Pasal 7

Koreksi

Jumlah satuan barang/produk untuk penghitungan pungutan barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan volume dan/atau berat total barang/produk campuran.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pungutan dana perkebunan atas ekspor biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: (2) Tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor biji kakao dalam perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga referensi biji kakao. (3) Harga referensi biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (4) Harga ekspor per satuan barang dalam perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga biji kakao untuk perhitungan bea keluar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. PE biji kakao = Tarif PE x HE x jumlah satuan barang x NK Keterangan: PE biji kakao = Pungutan dana perkebunan atas ekspor biji kakao Tarif PE = Tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor biji kakao HE = Harga Ekspor per satuan barang NK = Nilai kurs (5) Tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor biji kakao berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Koreksi

(1) Tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran. (2) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pelaksanaan pengenaan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi setiap bulan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan e. Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan. (2) Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan dapat melakukan reviu setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu terhadap tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komite pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Selain tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan dapat melakukan perjanjian dan/atau kontrak kerja sama terhadap: a. layanan jasa di bidang perkebunan kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan; dan b. pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang perkebunan. Pasal 12 (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dalam perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan dan pihak lain. (2) Perjanjian dan/atau kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

Tata cara pengenaan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan dan pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.

Pasal 15

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 321), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2025 [@TanggalND] MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2025 [@NomorND] TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN A. TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA Kelompok No. Jenis Layanan Termasuk Dalam Pos Tarif Satuan Tarif (dalam US $) I 1. Tandan Buah Segar 1207.99.50 Per Metrik Ton 0 2. Inti Sawit/Palm Kernel 1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90 Per Metrik Ton 25 Buah Sawit ex 1207.99.90 3. Bungkil Inti Kelapa Sawit/Palm Kernel Expeller/Palm Kernel Meal ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 Per Metrik Ton 25 4. Tandan Kosong Kelapa Sawit/Palm Empty Fruit Bunch 1404.90.92 Per Metrik Ton 15 5. Cangkang Kernel Sawit/Palm Kernel Shell 1404.90.91 Per Metrik Ton 3 Kelompok No. Jenis Layanan Termasuk Dalam Pos Tarif Satuan Tarif (dalam US $) II 6. Minyak Sawit Mentah/Crude Palm Oil termasuk Minyak Sawit Rendah Asam Lemak Bebas/Low Free Fatty Acid Crude Palm Oil, Minyak Daging Buah Kelapa Sawit/ Palm Mesocarp Oil, Minyak Sawit Merah/Red Palm Oil, dan Degummed Palm Mesocarp Oil 1511.10.00 Per Metrik Ton 10% dari Harga Referensi Crude Palm Oil Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan 7. Minyak Inti Sawit/Crude Palm Kernel Oil 1513.21.10 Per Metrik Ton 8. Palm Oil Mill Effluent Oil ex 2306.60.90 ex 2306.90.90 Per Metrik Ton 9. Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/Empty Fruit Bunch Oil ex 2306.60.90 ex 2306.90.90 Per Metrik Ton 10. High Acid Palm Oil Residue ex 2306.60.90 ex 2306.90.90 Per Metrik Ton III 11. Crude Palm Olein 1511.90.42 1511.90.49 Per Metrik Ton 9,5% dari Harga Referensi Crude Palm Oil Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan 12. Crude Palm Stearin 1511.90.41 Per Metrik Ton 13. Crude Palm Kernel Olein 1513.29.13 Per Metrik Ton 14. Crude Palm Kernel Stearin 1513.29.11 Per Metrik Ton 15. Palm Fatty Acid Distillate 3823.19.20 Per Metrik Ton 16. Palm Kernel Fatty Acid Distillate 3823.19.30 Per Metrik Ton 17. Split Crude Palm Oil-based • Split Crude Palm Oil ex 3823.19.90 Per Metrik Ton Kelompok No. Jenis Layanan Termasuk Dalam Pos Tarif Satuan Tarif (dalam US $) • Split Crude Palm Olein • Split Crude Palm Stearin Split Crude Palm Kernel Oil-based • Split Crude Palm Kernel Oil • Split Crude Palm Kernel Olein • Split Crude Palm Kernel Stearin 18. Split Palm Fatty Acid Distillate ex 3823.19.90 Per Metrik Ton 19. Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate ex 3823.19.90 Per Metrik Ton 20. Minyak Jelantah/Used Cooking Oil ex 1518.00.14 ex 1518.00.19 ex 1518.00.32 ex 1518.00.38 ex 1518.00.60 ex 1518.00.90 Per Metrik Ton 21. Soap Stock ex 1522.00.90 Per Metrik Ton 22. Glycerine Water ex 1520.00.90 Per Metrik Ton IV 23. Refined Bleached and Deodorized Palm Olein termasuk Super Olein ex 1511.90.36 ex 1511.90.37 ex 1511.90.39 Per Metrik Ton 7,5% dari Harga Referensi Crude Palm Oil Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan 24. Refined Bleached and Deodorized Palm Oil termasuk Inedible Refined Bleached and Deodorized Palm Oil ex 1511.90.20 Per Metrik Ton 25. Refined Bleached and Deodorized Palm Stearin termasuk Palm Mid Fraction ex 1511.90.31 ex 1511.90.32 Per Metrik Ton Kelompok No. Jenis Layanan Termasuk Dalam Pos Tarif Satuan Tarif (dalam US $) 26. Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil 1513.29.95 Per Metrik Ton 27. Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Olein termasuk Super Palm Kernel Olein 1513.29.94 Per Metrik Ton 28. Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Stearin termasuk Palm Kernel Mid Fraction 1513.29.91 Per Metrik Ton 29. • Refined Palm Oil Mill Effluent Oil • Refined Empty Fruit Bunch Oil • Refined High Acid Palm Oil Residue • Refined Palm Acid Oil • Refined Used Cooking Oil • Refined Others Technical Oil ex 1511.90.20 Per Metrik Ton 30. Split Refined Bleached and Deodorized Palm Oil-based • Split Refined Bleached and Deodorized Palm Oil • Split Refined Bleached and Deodorized Palm Olein • Split Refined Bleached and Deodorized Palm Stearin ex 3823.19.90 Per Metrik Ton 31. Split Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil-based • Split Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil • Split Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Olein • Split Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Stearin ex 3823.19.90 Per Metrik Ton Kelompok No. Jenis Layanan Termasuk Dalam Pos Tarif Satuan Tarif (dalam US $) 32. Crude Glycerine 1520.00.10 Per Metrik Ton V 33. Refined Bleached and Deodorized Palm Olein termasuk Super Olein, dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg ex 1511.90.36 Per Metrik Ton 4,75% dari Harga Referensi Crude Palm Oil Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan 34. Biodiesel Fatty Acid Methyl Ester 3826.00.21 3826.00.22 ex 3826.00.90 Per Metrik Ton B. BARANG EKSPOR BERUPA BARANG/PRODUK CAMPURAN YANG BERASAL DARI CRUDE PALM OIL DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA No. Uraian Produk Termasuk dalam Pos Tarif 1. Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat ex 1517.90.50 2. Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64 3. Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair ex 1517.90.65 4. Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair ex 1517.90.66 5. Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai nomor 4 (empat) Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini ex 1517.90.69 6. Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit) ex 1518.00.32 ex 1518.00.38 C. TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR BIJI KAKAO BERDASARKAN HARGA REFERENSI No. Jenis Layanan Termasuk Dalam Pos Tarif Satuan Tarif (dalam % dari Harga Ekspor) Harga Referensi sampai dengan US$2,000.00/ton Harga Referensi lebih dari US$2,000.00/ton sampai dengan US$2,750.00/ton Harga Referensi lebih dari US$2,750.00/ton sampai dengan US$3,500.00/ton Harga Referensi lebih dari US$3,500.00/ton 1. Biji Kakao 1801.00.10 1801.00.90 Per Ton 0 2,5 5 7,5 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA

Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan pada kementerian keuangan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16