PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-40 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 39 TAHUN 2019 TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

PERMEN Nomor pm-40 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 594) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Penetapan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. (2) Dalam MENETAPKAN Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan pemangku kepentingan terkait. 2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Koreksi

(1) Untuk kepentingan tertentu, Bandar Udara Domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri setelah mendapatkan penetapan oleh Menteri. (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kenegaraan; b. kegiatan atau acara yang bersifat internasional; c. embarkasi dan debarkasi haji; d. menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, seperti industri pariwisata dan perdagangan; atau e. penanganan bencana. (3) Kepentingan kenegaraan sebagaimana dimaksud - - pada ayat (2) huruf a, harus memiliki kriteria: a. dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat yang ditetapkan oleh PRESIDEN; atau b. diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (4) Kepentingan kegiatan atau acara yang bersifat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa: a. pelaksanaan pertemuan atau sidang yang berskala internasional; b. pelaksanaan lomba berskala internasional; c. festival kebudayaan yang berskala internasional; atau d. kegiatan keagamaan yang berskala internasional. (5) Kepentingan embarkasi dan debarkasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (6) Kepentingan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa: a. industri pariwisata, dengan ketentuan disertai dengan kajian berupa potensi wisatawan mencanegara yang menggunakan angkutan penerbangan paling sedikit 100.000 (seratus ribu) wisatawan mancanegara per tahun yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; atau b. industri perdagangan dengan ketentuan disertai dengan kajian potensi industri dan/atau perdagangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (7) Kepentingan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa: a. bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan/atau tanah longsor; b. bencana nonalam berupa epidemi atau wabah penyakit; c. bencana sosial berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror; dan/atau d. kondisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 4. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm-40 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 39 TAHUN 2019 TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

Pasal I

Pasal 35

Pasal I

Pasal 35

Pasal 39

Pasal 41

Pasal 41A

Pasal 41B

Pasal 41C

Pasal II