Peraturan Menteri Nomor pm-19 Tahun 2023 tentang PERUBAHA...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 209) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan Kereta Api di wilayah kerjanya. (2) Pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Kompetensi dan kecakapan untuk mengatur perjalanan Kereta Api dan mengendalikan perjalanan Kereta Api. (3) Pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas: a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan operasi kereta api, sarana dan prasarana perkeretaapian; b. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pemberangkatan, kedatangan dan pemberhentian Kereta Api; c. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan Kereta Api; d. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur keamanan dan keselamatan di stasiun; e. mengetahui, memahami, menguasai dan membaca grafik perjalanan Kereta Api, maklumat kereta api, telegram maklumat dan daftar waktu serta perubahannya dan/atau peraturan perjalanan Kereta Api; f. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi dan listrik dalam pengoperasian perkertaapian; g. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pemindahan, persilangan dan penyusulan operasi Kereta Api; h. mengetahui, memahami dan menguasai wilayah kerja; i. pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengatur perjalanan Kereta Api dan mengendalikan perjalanan Kereta Api; dan j. memahami dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan bidang pekerjaan. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Kecakapan dan Tanda Pengenal sesuai dengan bidangnya. (2) Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh: a. Direktur Jenderal; atau b. badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri; Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat kecakapan sebagai pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api. (4) Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun. 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan tingkat kewenangan terdiri atas: a. sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api setempat; b. sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api daerah; c. sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api terpusat; d. sertifikat kecakapan pengendali perjalanan kereta api; dan e. sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api. (2) Pemegang sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kewenangan: a. memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya; b. mengatur kedatangan Kereta Api; c. menyiapkan rute kereta api berangkat pada stasiun setempat; d. meminta warta aman kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya. e. menyiapkan Kereta Api berangkat pada stasiun setempat; f. memberikan perintah berangkat pada stasiun setempat; g. memberitahukan keberangkatan kereta api kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya. h. melakukan pengawasan pemberangkatan Kereta Api pada stasiun setempat; i. mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun setempat; j. memberitahukan tentang pemindahan persilangan dan/atau penyusulan kepada Awak Sarana Perkeretaapian; k. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak Sarana Perkeretaapian; dan l. memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah kerjanya. (3) Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan: a. memberikan warta aman kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya; b. mengatur kedatangan Kereta Api; c. menyiapkan rute Kereta Api berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya; d. meminta warta aman kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya; e. menyiapkan Kereta Api berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya; f. memberikan perintah berangkat pada stasiun- stasiun di wilayah pengaturannya; g. memberitahukan keberangkatan Kereta Api kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya; h. melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun di wilayah pengaturannya; i. mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya; j. memberitahukan tentang pemindahan persilangan dan/atau penyusulan kepada awak Sarana Perkeretaapian; k. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak Sarana Perkeretaapian; dan l. memberikan izin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah pengaturannya. Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kewenangan: a. memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya; b. memberikan perintah berangkat pada stasiun- stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat; c. melakukan pengawasan pemberangkatan Kereta Api pada stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat; d. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak Sarana Perkeretaapian; dan e. memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan di stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat. Pemegang sertifikat kecakapan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kewenangan: a. monitoring perjalanan Kereta Api; b. MENETAPKAN pemindahan persilangan dan/atau penyusulan; c. memerintahkan pemindahan tempat persilangan pada jalur tunggal kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun; d. memerintahkan pemindahan tempat penyusulan pada jalur ganda kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun; dan e. melakukan komunikasi dengan awak Sarana perkeretaapian dan pengatur perjalanan Kereta Api stasiun. (4) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. Pengawas Peron; b. Petugas Juru Langsir; c. Petugas Rumah Sinyal; dan d. Petugas Juru Wesel. (5) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan Kereta Api sebagai Pengawas Peron sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, memiliki kewenangan meneruskan warta, tanda atau semboyan aman untuk berangkat dari pengatur perjalanan Kereta Api kepada awak Sarana Perkeretaapian. (6) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan Kereta Api sebagai Petugas Juru Langsir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, memiliki kewenangan mengoperasikan peralatan kerja untuk kegiatan langsir di emplasemen atas perintah dari pengatur perjalanan Kereta Api. (7) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api sebagai Petugas Rumah Sinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, memiliki kewenangan mengoperasikan peralatan persinyalan dan peralatan kerja lainnya di rumah sinyal atas perintah dari Pengatur Perjalanan Kereta Api. (8) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api sebagai Petugas Juru Wesel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, memiliki kewenangan mengoperasikan peralatan wesel dan peralatan kerja di emplasemen atas perintah dari pengatur perjalanan Kereta Api. 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

Untuk mendapat sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api dengan Sistem Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. untuk Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat, yaitu: 1. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan; 2. tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) sentimeter; 3. lulus pendidikan paling rendah menengah atas dan/atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah paket C; 4. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat; dan 5. lulus uji kompetensi sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat. b. untuk sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api daerah, yaitu: 1. telah bertugas sebagai Pengatur perjalanan Kereta Api Setempat paling singkat selama 3 (tiga) tahun; 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api daerah; dan 3. lulus uji Kompetensi sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah. c. untuk Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat, yaitu: 1. telah bertugas sebagai pengatur perjalanan Kereta Api daerah paling singkat 3 (tiga) tahun; 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat; dan 3. lulus uji kompetensi sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat. d. untuk Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api, yaitu: 1. telah bertugas sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api paling singkat 5 (lima) tahun; dan 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Perjalanan Kereta Api. 3. lulus uji kompetensi sebagai Pengendali Perjalanan Kereta Api e. untuk Sertifikat Kecakapan Asisten Pengatur Perjalanan Kereta Api, yaitu: 1. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari Unit Pelayanan Kesehatan. 2. tinggi badan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter; 3. memiliki tanda lulus pendidikan paling rendah menengah atas dan/atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah paket C; 4. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Asisten Pengatur Perjalanan Kereta Api; dan 5. lulus uji kompetensi sebagai Asisten Pengatur Perjalanan Kereta Api. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

Untuk mendapat Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api dengan sistem pengoperasian prasarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan: a. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari unit pelayanan kesehatan; b. tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) sentimeter; c. memiliki tanda lulus pendidikan paling rendah sekolah menengah atas dan/atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah paket C; d. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Perjalanan Kereta Api dengan sistem operasi otomatis; dan e. lulus uji kompetensi sebagai pengendali Perjalanan Kereta Api dengan sistem operasi otomatis. 7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan kepada Direktur Jenderal oleh unit kerja tempat pemohon bekerja dengan melampirkan persyaratan: a. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan; b. foto kopi surat tanda tamat belajar/Ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; c. foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dari instasi yang berwenang; d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar; dan e. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh Menteri. (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku sertifikat disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan; c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar; d. sertifikat penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya; dan e. sertifikat kecakapan yang telah dimiliki. (3) Untuk memperoleh penggantian sertifikat yang mengalami kerusakan atau hilang diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk dari instansi yang berwenang; c. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak; dan d. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi sertifikat yang hilang. 8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelaksanaan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi. (2) Uji kompetensi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api terdiri atas: a. uji teori; b. uji praktek; c. wawancara; dan d. tes kesehatan. (3) Peserta yang lulus uji kompetensi diberikan Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan. (5) Tata cara uji kompetensi Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Asesor Bidang pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api harus mempunyai persyaratan: a. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat; b. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dibidang Perkeretaapian; dan c. memiliki sertifikat Asesor di bidang pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api. (2) Masa berlaku sertifikat Asesor di Bidang pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 5 (lima) tahun. (3) Terhadap sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. sertifikat dan/atau tanda pengenal yang rusak bagi yang rusak; atau b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang. 10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koreksi

Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dalam melaksanakan tugas, wajib: a. mengikuti pengenalan wilayah kerja paling banyak 3 (tiga) bulan; b. memiliki surat tugas dari Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian; c. melaksanakan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membawa tanda pengenal sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; e. menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; f. paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengoperasikan prasarana perkeretaapian; dan g. meningkatkan kemampuan sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit setiap 2 (dua) tahun yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau Badan Hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA

Peraturan Menteri Nomor pm-19 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal II