PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 9 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. 4. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 6. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ Kementerian untuk mengelola pemilihan penyedia. 7. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Koreksi

(1) UKPBJ Kementerian merupakan unit kerja struktural. (2) Susunan organisasi UKPBJ Kementerian terdiri atas: a. Kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang dan/atau Jasa. (3) Kepala UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Bagian yang melaksanakan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

Koreksi

(1) UKPBJ Kementerian menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UKPBJ Kementerian berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK. (3) Kepala UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

(1) Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan Pengelola PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian. (2) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk: a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan paling sedikit 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian/di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; dan b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ Kementerian merekomendasikan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian /di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola PBJ. (3) Kepala UKPBJ Kementerian harus berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1) Kepala UKPBJ Kementerian membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan MENETAPKAN/menempatkan/ memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian. (2) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan/ penempatan/pemindahan/penugasan anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. (3) Pembentukan/pembubaran Pokja Pemilihan dan penetapan/ penempatan/ pemindahan/ penugasan anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas kepala UKPBJ Kementerian. (4) Pembentukan/pembubaran Pokja Pemilihan dan penetapan/ penempatan/ pemindahan/ penugasan anggota pokja Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala UKPBJ Kementerian. (2) Kepala UKPBJ Kementerian menindaklanjuti laporan permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan.

BAB Kedua

Tata Kerja

Pasal 7

Koreksi

(1) UKPBJ Kementerian menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UKPBJ Kementerian berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK. (3) Kepala UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

(1) Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan Pengelola PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian. (2) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk: a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan paling sedikit 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian/di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; dan b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ Kementerian merekomendasikan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian /di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola PBJ. (3) Kepala UKPBJ Kementerian harus berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1) Kepala UKPBJ Kementerian membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan MENETAPKAN/menempatkan/ memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian. (2) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan/ penempatan/pemindahan/penugasan anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. (3) Pembentukan/pembubaran Pokja Pemilihan dan penetapan/ penempatan/ pemindahan/ penugasan anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas kepala UKPBJ Kementerian. (4) Pembentukan/pembubaran Pokja Pemilihan dan penetapan/ penempatan/ pemindahan/ penugasan anggota pokja Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala UKPBJ Kementerian. (2) Kepala UKPBJ Kementerian menindaklanjuti laporan permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan.

(1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi: a. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa Kementerian; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral; g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian; dan h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Kementerian. (2) Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi: a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian, dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. (3) Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi: a. pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ Kementerian; b. pembinaan pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ Kementerian paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ Kementerian, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; d. pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian; e. pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian; dan f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. (4) Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi pemberian pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis terkait: a. proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian; b. penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan c. substansi hukum bidang Pengadaan Barang/Jasa Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18