Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Klas...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 3. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip. 4. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan. 5. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip Dinamis. 6. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis. 7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis. 8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya. 9. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. 10. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. 11. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2025 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 I. HUBUNGAN MASYARAKAT 1. HM.00 Penerangan dan Publikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap Masyarakat di bidang perdagangan melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, mkonferensi pers (press release), media massa (televisi, radio dan tanggapan terhadap berita media massa termasuk layanan informasi publik Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 2. HM.01 Dengar Pendapat (hearing) Dewan Perwakilan Rakyat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat (hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan, Biro Humas 3. HM. 02 Hubungan Antar Lembaga Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat HM.02.00 Lembaga Negara Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat HM.02.01 Organisasi Perdagangan Nasional Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan nasional, antara lain Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi dan Pelaku Usaha Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat HM.02.02 Organisasi Perdagangan Internasional Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan internasional Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu Biro Hubungan Masyarakat No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 antara lain Asia Pacific Economic Cooperataion (APEC), World Trade Organisation (WTO) dan Masyarakat Economi Asean (MEA) kinerja kementerian HM.02.03 Perusahaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Lembaga dengan pihak Perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta) Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat HM.02.04 Organisasi Kemasyarakatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Lembaga dengan organisasi kemasyarakatan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat HM.02.05 Perguruan Tinggi/Sekolah Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Lembaga dengan perguruan tinggi atau sekolah, termasuk orientasi lapangan dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat HM.02.06 Bakohumas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas) Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 4. HM.03 Keprotokolan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan HM.03.00 Upacara atau Acara Kedinasan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan HM.03.01 Kunjungan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari Masyarakat Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat HM.03.02 Agenda Pimpinan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan antara lain agenda rapat pimpinan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan Biro Hubungan Masyarakat 5. HM.04 Dokumentasi dan Penerbitan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan shooting) dan penerbitan buletin, majalah, jurnal atau naskah sumber, Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 yang meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan penyebaran 6. HM.05 Penghargaan dan tanda kenang- kenangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang perdagangan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat 7. HM.06 Ucapan Naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan Biro Hubungan Masyarakat 8. HM.07 Dokumen Hosting Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan website Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hubungan Masyarakat II. HUKUM 1. HK.00 Program Legislasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Kementerian Perdagangan maupun program legislasi nasional Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 2. HK.01 Produk Hukum Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum HK.01.00 Produk Hukum yang bersifat Pengaturan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan perundang undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanakaan, Instruksi, Prosedur Tetap (Protap) atau Standard Operation Procedure, Surat Edaran di bidang perdagangan yang meliputi tahapan persiapan, Analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum HK.01.01 Produk Hukum yang bersifat Penetapan Naskah yang berkaitan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), yaitu Keputusan tentaang penetapan kegiatan dan Keputusan tentang penetapan pelaksanaan kegiatan di Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 bidang perdagangan sejak awal proses hingga penanda tanganan 3. HK. 02 Perjanjian Kerja sama Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum HK. 02.00 Kerja sama Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri yang meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerja sama Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum HK.02.01 Kerja sama Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri yang meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerja sama Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum 4. HK.03 Bantuan Hukum Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 HK.03.00 Bantuan Hukum Kasus Perdata Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang perdagangan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum HK.03.01 Bantuan Hukum Kasus Pidana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang perdagangan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum Biro Advokasi Perdagangan HK.03.02 Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara di bidang perdagangan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum Biro Advokasi Perdagangan HK.03.03 Advokasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian pelayanan Advokasi Hukum dalam kasus hukum di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Advokasi Perdagangan 5. HK.04 Telaah Hukum Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu Biro Hukum No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 kinerja kementerian HK.04.00 Telaah Hukum Internal Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum untuk internal Kementerian Perdagangan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum HK.04.01 Telaah Hukum Eksternal Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum untuk eksternal Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum 6. HK.05 Sosialisasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrument hukum kepada Lembaga dan perorangan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum 7. HK.06 Dokumentasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, penyebarluasan dan penyebaran informasi hukum Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum 8. HK.07 Hak Atas Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu Biro Hukum No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 masalah sampai dengan penyelesaian masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual. kinerja kementerian 9. HK.08 Kasus Hukum Naskah yang berkaitan dengan kasus hukum baik hukum pidana, hukum perdata dan hukum peradilan tata usaha oleh Kementerian Perdagangan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Hukum Biro Advokasi Perdagangan III. KEPEGAWAIAN 1. KP.00 Formasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, rencana penempatan pegawai, rencana penetapan klasifikasi pendidikan, dan persetujuan formasi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 2. KP.01 Pengadaan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.01.00 Penerimaan Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, yang meliputi pengumuman penerimaan, Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 penerimaan lamaran, pemanggilan, ujian dan pengumuman akhir penerimaan pegawai kinerja kementerian KP.01.01 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pemeriksaan kesehatan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.01.02 Prajabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan prajabatan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.01.03 Penempatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 3. KP.02 Ujian Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Jabatan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.02.01 Ujian Dinas Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.02.02 Ujian Kompetensi Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 4. KP.03 Mutasi Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.03.00 Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 kinerja kementerian KP.03.01 Kenaikan Gaji Berkala Naskah yang berkaitan dengan kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.03.02 Penyesuaian Masa Kerja Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.03.03 Penyesuaian Tunjangan Keluarga Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.03.04 Promosi Naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.03.05 Rotasi Kerja Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.03.06 Alih Tugas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas antara lain mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan dan pegawai yang diperbantukan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 5. KP.04 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.04.00 Pengangkatan Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk pelantikan jabatan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.04.01 Pemberhentian Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural atau jabatan fungsional Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 6. KP.05 Pendelegasian Wewenang Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.05.00 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.05.01 Pelaksana Harian (Plh) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitive tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan) Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 7. KP.06 Pengembangan Pegawai Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.06.00 Program Diploma Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program diploma. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.06.01 Program Sarjana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program sarjana. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.06.02 Program Pasca Sarjana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Pasca Sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Pasca Sarjana. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.06.03 Program Doktoral Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Doktoral yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Doktoral. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.06.04 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai tingkat Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan tingkat Fungsional Muda/Pengawas. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.06.05 Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan KP.06.06 Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Teknis Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis yang meliputi perencanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis. kinerja kementerian 8. KP.07 Administrasi Pegawai Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi Biro Organisasi dan SDM KP.07.00 Data dan Keterangan Pegawai Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai. Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.07.01 Kartu Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai. Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi Biro Organisasi dan SDM KP.07.02 Kartu Istri dan Kartu Suami Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu). Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi Biro Organisasi dan SDM KP.07.03 Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen. Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 serta kemitraan dan reputasi KP.07.04 Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Naskah yang berkaitan dengan pengurusan BPJS. Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi Biro Organisasi dan SDM KP.07.05 Tanda Jasa Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan. Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 9. KP.08 Pembinaan Pegawai Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.08.01 Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.08.02 Pembinaan Mental Naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk ceramah keagamaan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.08.03 Hukuman Disiplin Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang meliputi teguran Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat/golongan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. kinerja kementerian 10. KP.09 Pembinaan Jabatan Fungsional Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.00 Fungsional Arsiparis Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional arsiparis, meliputi pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.01 Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. KP.09.02 Jabatan Fungsional Widyaiswara Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional widyaiswara, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.03 Fungsional Peneliti Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional peneliti, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.04 Fungsional Perencana Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perencana, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.09.05 Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang - undangan Naskah yang berkaiatan dengan jabatan fungsional perancang peraturan perundang - undangan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.06 Fungsional Auditor Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional auditor, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.07 Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.08 Jabatan Fungsional Pranata Komputer Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata komputer, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. kinerja kementerian KP.09.09 Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.10 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis perdagangan meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.11 Jabatan Fungsional Penera dan Pranata Laboratorium Kemetrologian Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetisi Jabatan fungsional SDM kemetrologian, database, evaluasi dan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/in-house seminar jabatan fungsional. KP.09.12 Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Pengawas Kemetrologian Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan dan pemberhentian PPNS Metrologi Legal, diklat teknis dan fungsional, peraturan dibidang jabatan fungsional SDM kemetrologian, standar kompetensi jabatan fungsional SDM kemetrologian, database, serta evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.13 Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetisi jabatan fungsional penguji mutu barang, database, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/in-house seminar jabatan fungsional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.09.14 Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetisi jabatan fungsional Analis Perdagangan, database, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/in-house seminar jabatan fungsional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.09.15 Jabatan Fungsional Lainnya Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 11. KP.10 Kesejahteraan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.10.00 Kesehatan Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, general check up pejabat. Terbatas Fungsional Muda/Pengawas Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM Biro Umum dan Layanan Pengadaan KP.10.01 Cuti Naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.10.02 Rekreasi, Kesenian, dan Olahraga Naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olahraga. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM Biro Umum dan Layanan Pengadaan KP.10.03 Bantuan Sosial Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk bantuan sosial yang diberikan oleh dan/atau kepada pihak lain, dan sumbangan-sumbangan lainnya. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KP.10.04 Perumahan Naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Kementerian Perdagangan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 12. KP.11 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.11.00 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hak pensiun, yang meliputi proses pengajuan permohonan sampai dengan ditetapkannya keputusan pensiun termasuk Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 pensiun/duda/janda/anak dan Taspen. KP.11.01 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, meliputi proses pengajuan, proses pemberhentian sampai ditetapkannya keputusan pemberhentian pegawai. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 13. KP.12 Organisasi Non Kedinasan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.12.00 Korps Pegawai Republik INDONESIA (KORPRI) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.12.01 Dharma Wanita Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Kementerian Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.12.02 Koperasi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Kementerian Perdagangan. kinerja kementerian KP.12.03 Yayasan Kementerian Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM KP.12.04 Organisasi Lainnya Naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM IV. KEUANGAN 1. KU.00 Pelaksanaan Anggaran Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.00.00 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dapak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan Biro Perencanaan Biro Keuangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 penyusunan DIPA, POK, dan revisi DIPA/POK. KU.00.01 Rencana Anggaran Belanja (RAB) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan RAB. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dapak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan Biro Keuangan KU.00.02 Penggajian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dapak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan Biro Keuangan KU.00.03 Pengeluaran Anggaran Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, meliputi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP- UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SSP- TUP), Surat Kuasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bahan Nota Keuangan. 2. KU.01 Pengelolaan Perbendaharaan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.01.00 Perbendaharaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara pengeluaran, dan Bendahara penerimaan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.01.01 Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga dan surat keterangan lainnya. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.01.02 Kartu Pengawasan Kredit Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat Biro Keuangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 berupa kartu pengawasan kredit anggaran. mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan KU.01.03 Pajak Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP). Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan Biro Keuangan KU.01.04 Penerimaan Non Pajak Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan Biro Keuangan KU.01.05 Pengembalian Belanja Naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, pengembalian belanja barang, dan pengembalian belanja modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KU.01.06 Tagihan Penerimaan Negara Naskah yang berkaitan dengan penerimaan negara berupa pendapatan maupun pengembalian belanja melalui Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.01.07 Berita Acara Pemeriksaan kas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.01.08 Verifikasi Anggaran Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/ penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.01.09 Pembukaan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu Biro Keuangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 Pembantu (BKP), kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan realisasi anggaran. kinerja kementerian 3. KU.02 Perhitungan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.03 Ketatausahaan Keuangan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.03.00 Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.03.01 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 KU.03.02 Permohonan Pinjaman Naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan KU.03.03 Iuran Keanggotaan Organisasi Naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi tingkat nasional dan organisasi internasional, meliputi pendaftaran, pembayaran iuran anggota, dan laporan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan V. KETATAUSAHAAN 1. TU.00 Persuratan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/ stempel, dan pengiriman surat/ barang cetakan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 TU.00.00 Pengurusan Surat Masuk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pegurusan surat masuk Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan TU.00.01 Pengurusan Surat Keluar Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 2. TU.01 Penggandaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 3. TU.02 Kearsipan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan TU.02.00 Pembinaan Kearsipan (Internal) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan teknis, dan fasilitasi fungsional Arsiparis. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 TU.02.01 Penyusunan Kebijakan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Kearsipan, yang meliputi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dan kebijakan kearsipan lainnya. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan TU.02.02 Penggunaan Arsip Aktif Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan Arsip, seperti daftar Arsip Aktif, dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan TU.02.03 Pemindahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan Arsip. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan TU.02.04 Pemusnahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan Arsip. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan TU.02.05 Penyerahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan Arsip. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 TU.02.06 Layanan Arsip Inaktif Naskah yang berkaitan dengan layanan Arsip Inaktif seperti daftar Arsip Inaktif, peminjaman Arsip, dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan TU.02.07 Pemeliharaan/Perawatan Arsip Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/ perawatan Arsip. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan TU.02.08 Program Arsip Terjaga Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program Arsip terjaga. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 4. KP.03 Rapat, Rapat Koordinasi, dan Rapat Kerja Teknis Naskah yang berkaitan dengan rapat, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat kerja teknis internal Kementerian Perdagangan, notulen, dan hasil pembahasannya. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 5. KP.04 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinasdalam dan Luar negeri termasuk Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 pengurusan paspor, visa, exit permit, sampai dengan laporan perjalanan dinas. VI. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 1. OT.00 Organisasi Naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organiasi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 2. OT.01 Uraian Tugas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 3. OT.02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM 4. OT.03 Mekanisme kerja Naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan Standard Operational Procedurs (SOP) dan tata kerja termasuk berkas Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 5. OT.04 Ketatalaksanaan Naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Organisasi dan SDM VII. PERLENGKAPAN 1. PL.00 Perencanaan Kebutuhan Naskah yang berkaitan dengan usulan dan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelola annya. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 2. PL.01 Pengadaan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.00 Perencanaan Pengadaan Naskah yang berkaitan dengan rangkaian proses/tahapan perencanaan pengadaan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 PL.01.01 Tender dan tender cepat Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.01.00 Perlengkapan Kantor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) mulai dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.01.01 Peralatan Kantor Naskah yang berkaitan dengan pengadaan peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.01.02 Tanah dan Bangunan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan aset/ kekayaan (sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 PL.01.01.03 Jasa Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa mulai dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.01.04 Kendaraan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.01.05 Instalasi/Jaringan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.01.06 Peralatan Perdagangan Lainnya Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan perdagangan seperti perangkat alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) mulai dari Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. PL.01.02 Seleksi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.02.00 Konsultan Non Konstruksi Naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultansi, baik badan usaha maupun perorangan, yang proses pemilihannya melalui mekanisme seleksi dan repeat order Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.02.01 Konsultan Konstruksi Naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultansi, baik badan usaha maupun perorangan, yang proses pemilihannya melalui mekanisme seleksi dan repeat order Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan PL.01.02.02 Penunjukan Langsung Naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa lainnya atau jasa konsultansi yang prosesnya melalui penunjukan langsung Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 3. PL.02 Penggunaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan status penggunaan BMN. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan 4. PL.03 Pemanfaatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN mulai dari proses awal usulan sampai terbit izin pemanfaatan dan kontrak antar pihak. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan 5. PL.04 Distribusi dan penyimpanan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran BMN dari gudang serta pendistribusiannya untuk kepentingan intern maupun ekstern. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan 6. PL.05 Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemusnahan mulai dariproses awal usulan hingga terbitnya Berita Acara dan Surat Keputusan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 7. PL.06 Penatausahaan dan lnventarisasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan maupun inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Perdagangan, seperti Laporan Persediaan, Laporan BMN, dan Laporan Inventarisasi BMN Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan 8. PL.07 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penetapan kebijakan BMN baik kebijakan umum dan teknis serta kegiatan yang bersifat penertiban dan pemantauan/investigasi. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Keuangan VIII. PERENCANAAN 1. PR.00 Usulan Perencanaan Naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan 2. PR.01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 PR.01.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan PR.01.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan 3. PR.02 Rencana Kerja Tahunan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan PR.02.00 Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perdagangan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas dan Rakorbangpus. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 PR.02.01 Perjanjian Kinerja Naskah yang berkaitan dengan Perjanjian kinerja dengan atasan langsung seperti Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Pratama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan dengan PRESIDEN dan Menteri Koordinator. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan PR.03 Penyusunan Rencana Anggaran Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan PR.03.00 Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Perdagangan Naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Perdagangan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Standar Biaya Khusus (SBK). Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 PR.03.01 Revisi Dokumen Anggaran Naskah yang berhubungan dengan revisi/perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA dan PO. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan 5. PR.04 Laporan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan PR.04.00 Laporan Berkala Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (Laporan Triwulan, Laporan Tahunan) Kementerian Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan PR.04.01 Laporan Khusus Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, yang meliputi laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti Pidato PRESIDEN, Rapat dengar pendapat dengan Dewan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. PR.04.02 Progress Report Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun). Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan PR.04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan PR.04.04 Evaluasi kegiatan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Perencanaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 IX. KERUMAHTANGGAAN RT.00 Fasilitas Kantor Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan RT.00.00 Kendaraan Dinas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, dan laporan kehilangan kendaraan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan RT.00.01 Ruang Rapat dan Konsumsi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan RT.00.02 Telekomunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon). Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 RT.00.03 Rumah Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rumah jabatan seperti perawatan dan pemeliharaan fisik bangunan rumah jabatan dan pengamanannya. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 2. RT.01 Tata Ruang Naskah yang berkaitan dengan pengaturan dan penataan ruangan baik ruang kerja maupun ruang publik. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 3. RT.02 Pemeliharaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 4. RT.03 Pengamanan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/ security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Kementerian Perdagangan dan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Umum dan Layanan Pengadaan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 pengaturan perpakiran termasuk kartu parkir X. PENGAWASAN 1. PW.00 Audit Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal Biro Umum dan Layanan Pengadaan 2. PW.01 Review Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan review atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal 3. PW.02 Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan. PW.03 Pengaduan Masyarakat Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal PW.03.00 Internal Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari internal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal PW.03.01 Eksternal Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal 5. PW.04 Pengawasan Melekat Naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 6. PW.05 Laporan Hasil Pengawasan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan semesteran dan tahunan, yang meliputi ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal 7. PW.06 Pemantauan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 PW.06.00 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/ Program Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan/program dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi kegiatan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal PW.06.01 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) meliputi Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, Keputusan tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, Keputusan penghapusan uang dan barang, dan laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 PW.06.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, atau Laporan Hasil Pemeriksaan lainnya yang ditindaklanjuti sampai dengan pelaporan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal PW.06.03 Penerapan Early Warning System Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal PW.06.04 Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan sampai dengan laporan. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal PW.07 Kegiatan pengawasan lainnya Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Inspektorat Jenderal No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 pengawasan, keikutsertaan dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan forum komunikasi lainnya. XI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. DL.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.00.00 Perencanaan Kebutuhan Naskah yang berkaitan dengan analisa/perencanaan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi anggaran, peserta, waktu pelaksanaan, sistem dan metode, bahan ajar, kurikulum/silabus, tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.00.01 Sistem dan Metode Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 DL.00.02 Kurikulum/Silabus Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.00.03 Bahan Ajar/Modul Naskah yang berkaitan dengankegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan bahan ajar/modul pendidikan dan pelatihan perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.00.04 Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian konsultasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 2. DL.01 Penyelenggaraan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.01.00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 dan pelatihan terkait teknis bidang Perdagangan. DL.01.01 Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait non teknis bidang Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.01.02 Teknis Pimpinan Lembaga/ Unit Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perdagangan bagi pimpinan lembaga perdagangan dan pimpinan unit perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.01.03 Evaluasi Pasca Pendidikan dan pelatihan Naskah yang berkaitan dengan evaluasi setelah pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 3. DL.02 Database Tenaga Pengajar Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan database tenaga pengajar perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 4. DL.03 Database Alumni Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan database alumni pendidikan dan pelatihan perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 5. DL.04 Perencanaan dan Persiapan Diklat Ekspor Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.04.00 Analisis Kebutuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan ekspor. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.04.01 Pengembangan Kurikulum Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan bahan pelaksanaan pengembangan metodologi dan kurikulum. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan DL.04.02 Promosi dan Publikasi Naskah-naskah yang nberkaitan dengan persiapan pelaksanaan promosi, publikasi, dan hubungan masyarakat. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 DL.04.03 Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kerja sama dan pelayanan jasa konsultasi, pendampingan dan monitoring, peningkatan kompetensi SDM Ekspor, peningkatan jejaring dan pembinaan alumni. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 6. DL.05 Penyelenggaraan Diklat Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 7. DL.06 Monitoring dan Evaluasi Diklat Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ekspor Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 8. DL.07 Database tenaga Pengajar Diklat Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan database tenaga pengajar Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 9. DL.08 Database peserta pelatihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan database Peserta pelatihan pendidikan dan pelatihan ekspor. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 XII. KEBIJAKAN PERDAGANGAN BK.00 Analisis Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan BK.00.00 Kebijakan Perdagangan Domestik. Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi bidang stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok, barang penting, logistik, distribusi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, tertib niaga, tertib mutu, tertib ukur, jasa perdagangan serta pembinaan usaha. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan BK.00.01 Kebijakan Perdagangan Internasional. Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa. BK.00.02 Kebijakan Ekpor Impor dan Pengamanan Perdagangan. Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi bidang pengembangan ekspor barang dan jasa, pengendalian impor serta perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan XIII. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN 1. PP.00 Pengkajian Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan PP.00.00 Sistem Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sistem perdagangan dinamis maupun statis yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan instrumen Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan. PP.00.01 Kelembagaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait kelembagaan perdagangan yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan PP.00.02 Sumber Daya Manusia Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sumber daya manusia perdagangan baik yang berada di unit Pencipta Arsip maupun lembaga perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 penyusunan draft akhir, dan pencetakan. PP.00.03 Sarana Prasarana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait sarana prasarana perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan, study refference, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan 2. PP.01 Pengembangan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan PP.01.00 Sistem Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian sistem perdagangan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu Badan Kebijakan Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 dinamis maupun statis yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan. kinerja kementerian PP.01.01 Kelembagaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait kelembagaan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan PP.01.02 Sumber Daya Manusia Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian Sumber Daya Manusia Perdagangan yang berupa Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan. PP.01.03 Sarana Prasarana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait sarana dan prasarana yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan 3, PP.02 Diseminasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran hasil kajiandan NSPK yang telah disusun yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 4. PP.03 Publikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan perdagangan melalui Jurnal/Bunga Rampai/Leaflet/Warta yang meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, pengumuman penulisan, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah, proses review, proses editing, pembuatan dummy, pencetakan, dan pendistribusian. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan 5. PP.04 Seminar/Call of Paper/Bedah Naskah Naskah yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendukung pengelolaan publikasi jurnal/bunga rampai yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Badan Kebijakan Perdagangan XIV. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1. TI.00 Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi teknologi informasi dan komunikasi serta data dan informasi, antara lain berupa Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 naskah persuratan, peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain- lain. 2. TI.01 Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.01.00 Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi masterplan dan roadmap teknologi informasi dan komunikasi serta indikator kinerja teknologi informasi dan komunikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 diseminasi rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain. TI.01.01 Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi (infrastruktur), antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, dan lain- lain. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.01.02 Perencanaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi risk assessment dan rencana tindakan penanganan risiko, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain. TI.01.03 Perencanaan Manajemen Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi analisis cost benefit, evaluasi investasi dan risikonya, serta penentuan prioritas investasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.01.04 Perencanaan Manajemen Data dan Informasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen data dan informasi meliputi analisis kebutuhan data dan informasi, serta penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan data dan informasi, Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain. 2. TI.02 Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.02.00 Pengembangan Infrastruktur Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan infrastruktur, dan lain-lain. Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.02.01 Pengembangan Aplikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, Memiliki Pusat Data dan Sistem Informasi No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 komunikasi yang terkait dengan pengembangan aplikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan aplikasi, dan lain-lain. dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian TI.02.02 Pengembangan Basis Data Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan basis data, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan basis data, dan lain-lain. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.02.03 Pengembangan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Pusat Data dan Sistem Informasi No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan data dan informasi, dan lain-lain. kinerja kementerian 4. TI.03 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.03.00 Pengelolaan Infrastruktur Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 diseminasi pengelolaan infrastruktur, dan lain-lain. TI.03.01 Pengelolaan Aplikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan aplikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan aplikasi, dan lain-lain. Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.03.02 Pengelolaan Basis Data Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan basis data, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 diseminasi pengelolaan basis data, dan lain-lain. TI.03.03 Pengelolaan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, bprosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan data dan informasi, dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi TI.03.04 Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan teknologi informasi dan komunikasi beserta help desk-nya seperti layanan email, wifi, troubleshoot, pembuatan subdomain, Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 dan penempatan server, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain- lain. TI.03.05 Layanan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan data dan informasi beserta help desk-nya, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Pusat Data dan Sistem Informasi LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF No. Kode Klasifikasi Jenis arsip Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah 1 2 3 4 5 6 7 A. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI I. BINA USAHA PERDAGANGAN BU.00 Penyusunan Kebijakan di bidang Distribusi Barang Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.00.00 Distribusi Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan pelaporan terkait kebijakan di bidang distribusi barang secara langsung. BU.00.01 Disribusi Tidak Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang distribusi barang secara tidak langsung. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.00.02 Waralaba Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang waralaba. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.00.03 Informasi Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang Informasi Perusahaan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan 2. BU.01 Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.01.00 Distribusi Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang distribusi langsung. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.01.01 Distribusi Tidak Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang distribusi tidak langsung. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.01.02 Waralaba Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang waralaba. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.01.03 Informasi Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang informasi perusahaan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan 3. BU.02 Pemantauan dan Evaluasi Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.02.00 Pemantauan dan Evaluasi Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan sistem kinerja keuangan, program, dan anggaran oleh tim audit internal. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan BU.02.01 Pemantauan dan Evaluasi Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan sistem kinerja keuangan, program, dan anggaran oleh tim audit eksernal. Terbatas Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Usaha Perdagangan II. PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1. DN.00 Iklim Usaha Terbatas Ketua Tim/Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri kinerja kementerian DN.00.01 Iklim Usaha Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan/pedoman bagi Usaha Kecil Menengah seperti pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) s/d konsep Rancangan Peraturan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri DN.00.02 Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dalam bentuk konvensional seperti kemitraan dan partisipasi pameran, seperti kerja sama pameran dengan pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi pameran dan pameran Produk Unggulan Daerah serta kerja sama dengan toko/retail modern. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. DN.01 Fasilitas Usaha dan Pemasaran Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri DN.01.00 Fasilitas Usaha Produktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi usaha produktif, serta surat persetujuan pemberian bantuan sarana usaha perdagangan dalam bentuk barang seperti Perbaikan Warung, fasilitasi Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri halal, fasilitasi usaha produktif melalui proposal dinas, dan lain-lain. DN.01.01 Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran Produk Unggulan Daerah melalui Pangan Award Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri 3. DN.02 Pengembangan Produk Lokal Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri DN.02.00 Penelaah Potensi Produk Naskah-naskah yang berkaitan dengan identifikasi produk unggulan daerah seperti permohonan data ke dinas daerah s/d profil produk. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri DN.02.01 Database UMKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan data UMKM binaan Kementerian Perdagangan dalam bentuk etalase produk INDONESIA. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri 4. DN.03 Pencitraan Produk Dalam Negeri Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri DN.03.00 Kerja sama Peningkatan Produk Dalam Negeri Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat Direktorat Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Aku cinta INDONESIA dengan sekolah dan pelaku usaha dan peningkatan produk dalam negeri kepada anak didik dan generasi muda/masyarakat dari surat pemberitahuan kegiatan s/d laporan kegiatan mengganggu kinerja kementerian Produk Dalam Negeri DN.03.01 Peningkatan Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kampanye Cinta Produk INDONESIA yang mencakup antara lain: Identifikasi Produk Unggulan Berbasis Budaya, Hari Pakai Produk, Pemetaan Pola Konsumsi dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri III. SARANA PERDAGANGAN DAN LOGISTIK 1. SL.00 Sarana Perdagangan SL.00.00 Pengembangan Sarana Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait kegiatan pengembangan sarana perdagangan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik SL.00.01 Koordinasi Antar Instasi, Identifikasi/Justifikasi Teknis Usulan Sarana Perdagangan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu Direktorat Sarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Identifikasi/Justifikasi Teknis Usulan Pengembangan Sarana Perdagangan. kinerja kementerian Perdagangan dan Logistik SL.00.02 Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan, mulai dari perencanaan, penelahaan/reviu pengembangan sarana perdagangan, kunjungan kerja pimpinan dan peresmian sarana perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik 2. SL.01 Pembinaan Sarana Perdagangan SL.01.00 Pasar Rakyat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pembinaan pelaku sarana perdagangan antara lain terkait Pasar Rakyat. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik SL.01.01 Gudang, Pusat Distribusi dan Minuman Beralkohol Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pembinaan pelaku sarana perdagangan antara lain terkait Gudang, Pusat Distribusi dan Minuman Beralkohol. kinerja kementerian 3. SL.02 Kerja sama Logistik SL.02.00 Kerja sama Logistik Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan kerja sama logistik pemerintah. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik SL.02.01 Kerja sama Logistik Non Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan kerja sama logistik non pemerintah. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik SL.02.02 Pengembangan Informasi Logistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pengembangan informasi logistik. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik 4. SL.03 Perdagangan Antarpulau, Darat dan Perbatasan SL.03.00 Antarpulau dan Darat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan atau pemantauan perdagangan antarpulau dan darat. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik SL.03.01 Perbatasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan atau pemantauan perdagangan perbatasan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik 5. SL.04 Pemantauan Sarana Perdagangan SL.04.00 Pemerintah Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rapat koordinasi/bimbingan teknis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah guna terlaksananya Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Perdagangan sesuai dengan ketentuan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik SL.04.01 Monitoring dan Evaluasi Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik IV. BINA PASAR DALAM NEGERI 1. BP.00 Barang Kebutuhan Pokok BP.00.00 Hasil Pertanian dan Peternakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis; pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi beras, kedelai, jagung, susu, daging sapi, daging ayam, telur, cabai, dan bawang. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.00.01 Hasil Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis; pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi gula, minyak goreng, terigu. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.00.02 Hasil Perikanan Kelautan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol dan ikan cakalang. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.00.03 Pelatihan Kontributor Pemantau Bapok di Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait pelatihan kontributor pemantau bapok di daerah Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.00.04 Rancangan Kebijakan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang Dalam Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/ sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait rancangan kebijakan distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang dalam pengawasan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.00.05 Diseminasi Kebijakan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait diseminasi kebijakan barang kebutuhan pokok, barang penting Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.00.06 Koordinasi Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Dalam Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait koordinasi pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang dalam pengawasan BP.00.07 Koordinasi Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait koordinasi ketersedian barang kebutuhan pokok Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri 2. BP.01 Barang Penting BP.01.00 Hasil Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialiasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi semen, besi beton, baja ringan, triplek, dan barang berbahaya (B2) dalam pengawasan. Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.01.01 Penunjang Pertanian dan Pertambangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan sosialiasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi pupuk non subsidi, pupuk bersubsidi dalam pengawasan, elpiji bersubsidi, dan benih pajale Biasa/Terbuka Fungsional Madya/Administrator Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri 3. BP.02 Informasi Pasar BP.02.00 Informasi Harga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.02.01 Informasi Stok Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri 3. BP.03 Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting BP.03.00 Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok yang meliputi komoditi beras, kedelai, daging, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, terigu, dan ikan segar. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri BP.03.01 Hewan dan Non Serelia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang penting meliputi benih pajale, pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi dan baja ringan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri V. PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA 1. EJ.00 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik EJ.00.00 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa laporan terkait perdagangan melalui sistem elektronik. EJ.00.01 Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa EJ.00.02 Data dan Informasi Perijinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemrosesan perizinan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa 2. EJ.01 Perdagangan Jasa EJ.01.00 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Jasa Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait Jasa Bisnis. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa EJ.01.01 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Jasa Non Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi, norma-norma, kebijakan, peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait Jasa non Bisnis. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa EJ.01.02 Koordinasi Antar lnstansi dan Lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa B. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI I. EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN 1. EP.00 Tanaman Pangan dan Holtikultura EP.00.00 Persetujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tanaman Pangan dan Holtikultura. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.00.01 Bimbingan Teknis/FGD dll Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain tentang Tanaman Pangan dan Holtikultura. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.00.02 Database Eksportir Naskah-naskah yang berkaitan dengan database eksportir Tanaman Pangan dan Holtikultura. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.00.03 Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru terkait Tanaman Pangan dan Holtikultura. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.00.04 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Tanaman Pangan dan Holtikultura. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 2. EP.01 Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan EP.01.00 Persetujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.01.01 Eksportir Terdaftar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian persetujuan eksportir terdaftar (ET) Sarang Burung Walet. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.01.02 Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Kulit. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.01.03 Bimbingan Teknis/FGD dll Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain tentang Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.01.04 Database Eksportir Naskah-naskah yang berkaitan dengan database eksportir Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan kinerja kementerian EP.01.05 Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru terkait Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.01.06 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 3. EP.02 Perkebunan EP.02.00 Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan permendag harga patokan ekspor (HPE) hasil perkebunan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.02.01 Persetujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Crude Palm Oil (CPO). Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.02.02 Harga Referensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan harga referensi biji kakao dan CPO. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.02.03 Daftar Merek Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar merek refined, bleached and deodorized (RBD) palm olein. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.02.04 Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru mengenai hasil perkebunan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.02.05 Database Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan database perkebunan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.02.06 Bimbingan Teknis/FGD/dan lain lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain mengenai perkebunan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.02.07 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 4. EP.03 Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-rempah EP.03.00 Persetujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.03.01 Bimbingan Teknis/FGD dll Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain berkaitan Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.03.02 Database Eksportir Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.03.03 Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.03.04 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 5. EP.04 Kehutanan EP.04.00 Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) kehutanan. kinerja kementerian EP.04.01 Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru kehutanan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.04.02 Database Naskah-naskah yang berkaitan dengan database kehutanan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.04.03 Bimbingan Teknis/FGD/dan lain lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain kehutanan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan EP.04.04 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kehutanan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan II. EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN 1. IP.00 Aneka Industri dan Jasa IP.00.00 Perizinan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat Direktorat Ekspor Produk perizinan ekspor produk aneka industri dan jasa. mengganggu kinerja kementerian Industri dan Pertambangan IP.00.01 Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/Focus Group Discussion berkaitan produk aneka industri dan jasa. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.00.02 Database Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produk aneka industri dan jasa. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.00.03 Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk aneka industri dan jas Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.00.04 Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk aneka industri dan jasa. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 2. IP.01 Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika IP.01.00 Perizinan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan kinerja kementerian IP.01.01 Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/Focus Group Discussion berkaitan produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.01.02 Database Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.01.03 Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.01.04 Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 3. IP.02 Industri Agro dan Kimia IP.02.00 Perizinan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk industrI agro dan kimia. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan kinerja kementerian IP.02.01 Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/Focus Group Discussion berkaitan produk industri agro dan kimia. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.02.02 Database Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produki ndustri agro dan kimia. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.02.03 Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk industri agro dan kimia. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.02.04 Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk industri agro dan kimia. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 4. IP.03 Pertambangan dan Batubara IP.03.00 Perizinan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk pertambangan dan batubara. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.03.01 Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/Focus Group Discussion berkaitan produk pertambangan dan batubara. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.03.02 Database Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produk pertambangan dan batubara. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.03.03 Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk pertambangan dan batubara. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.03.04 Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk pertambangan dan batubara. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.03.05 Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan rancangan kebijakan Permendag harga patokan ekspor (HPE) produk pertambangan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 5. IP.04 Minyak Bumi dan Gas Bumi IP.04.00 Perizinan Ekspor Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang Direktorat Ekspor Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk minyak bumi dan gas bumi. dapat mengganggu kinerja kementerian Industri dan Pertambangan IP.04.01 Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/Focus Group Discussion berkaitan produk minyak bumi dan gas bumi serta dukungan layanan perizinan ekspor. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.04.02 Database Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produk minyak bumi dan gas bumi. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.04.03 Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk minyak bumi dan gas bumi. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan IP.04.04 Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk minyak bumi dan gas bumi. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan III. IMPOR 1. IT.00 Barang Modal IT.00.00 Perizinan Berusaha Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat Direktorat Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang modal mengganggu kinerja kementerian IT.00.01 Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang modal Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.00.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah- naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang modal Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.00.03 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang modal Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.00.04 Database Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Database Impor barang modal Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor 2. IT.01 Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan IT.01.00 Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.01.01 Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.01.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.01.03 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.01.04 Database Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Database Impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor 3. IT.02 Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri IT.02.00 Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang aneka industri dan bahan baku industri Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.02.01 Surat Keterangan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang Direktorat Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang aneka industri dan bahan baku industri dapat mengganggu kinerja kementerian IT.02.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang aneka industri dan bahan baku industri Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.02.03 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang aneka industri dan bahan baku industri Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.02.04 Database Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Database Impor barang aneka industri dan bahan baku industri Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor 4. IT.03 Barang Konsumsi IT.03.00 Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang konsumsi Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.03.01 Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang konsumsi Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.03.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang konsumsi Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.03.03 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang konsumsi Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.03.04 Database Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Database Impor barang konsumsi Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor 5. IT.04 Barang Kimia, Tambang dan Limbah IT.04.00 Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang kimia, tambang dan limbah Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.04.01 Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang kimia, tambang dan limbah Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.04.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu Direktorat Impor bidang impor barang kimia, tambang dan limbah kinerja kementerian IT.04.03 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang kimia, tambang dan limbah Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.04.04 Database Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Database Impor barang kimia, tambangdan limbah Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor 6. IT.05 Barang Kehutanan, Kelautan dan Perikanan IT.05.00 Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.05.01 Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.05.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.05.03 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang kehutanan, kelautan dan perikanan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IT.05.04 Database Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Database Impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor 7. IT.06 Kebijakan Impor Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan tanggapan, penjelasan dan penyampaian data di bidang impor Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Impor IV. FASILITAS EKSPOR DAN IMPOR 1. EI.00 Ketentuan Asal Barang dan Dokumen Keterangan Asal EI.00.00 Skema dan Prosedur Ketentuan Asal Barang Naskah yang berkaitan dengan konsep skema ketentuan asal barang dalam rangka koordinasi perundingan perdagangan dengan negara mitra, penyusunan rumusan konsep kebijakan ketentuan asal barang, sebagai implementasi kesepakatan perundingan perdagangan dengan negara mitra, rancangan keputusan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan pejabat IPSKA, serta pelaksanaan publikasi, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan ketentuan asal barang. EI.00.01 Dokumen Keterangan Asal Naskah yang berkaitan dengan proses bisnis, sistem pelayanan, penanganan kendala, konsultasi, asistensi dan workshop dalam rangka implementasi dan monitoring Dokumen Keterangan Asal yaitu Surat Keterangan Asal (SKA), Dokumen Asal Barang (DAB), monitoring Eksportir Tersertifikasi (ES) dan Eksportir Teregistrasi (ER). Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.00.02 Eksportir Tersertifikasi (ES) Naskah yang berkaitan dengan output penetapan sebagai Eksportir Tersertifikasi (ES). Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.00.03 Retroactive Check dan Rejection SKA Naskah yang berkaitan dengan penanganan permintaan retroactive check dan rejection SKA dari negara mitra. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.00.04 Data dan Informasi Dokumen Keterangan Asal Naskah yang berkaitan dengan permintaan data dari pemangku kepentingan mengenai eksportir dan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor komoditi dalam Dokumen Keterangan Asal. kinerja kementerian 2. EI.01 Fasilitasi Akses Pasar EI.01.00 Informasi Akses Pasar Naskah yang berkaitan dengan diseminasi dan penyebarluasan informasi akses pasar ekspor kepada pelaku usaha dan instansi terkait. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.01.01 Optimalisasi Akses Pasar Tujuan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan koordinasi untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memanfaatkan akses pasar ekspor, penanganan kendala atau hambatan di negara tujuan ekspor, analisa, pemetaan dan strategi optimalisasi akses pasar ekspor. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor 3. EI.02 Fasilitasi Perdagangan dan Kerja sama Ekspor dan Impor EI.02.00 Fasilitasi Perdagangan dalam Lingkup WTO Naskah yang berkaitan dengan program kerja Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP), isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO TFA dan Home Contact Point atas permasalahan yang disampaikan oleh pelaku usaha atau instansi terkait Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.02.01 Fasilitasi Perdagangan dalam Lingkup Kerja sama Perdagangan Lainnya Naskah yang berkaitan dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam ASEAN–TF, isu Fasilitasi Perdagangan di Forum Bilateral, Regional, serta Multilateral/Organisasi Internasional lainnya dan Home Contact Point atas permasalahan yang disampaikan oleh pelaku usaha atau instansi terkait Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.02.02 Fasilitasi Tariff Rate Quote (TRQ) Naskah berkaitan dengan implementasi fasilitasi Tariff Rate Quote (TRQ) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.02.03 Fasilitasi Kerja sama Ekspor dan Impor Naskah berkaitan dengan implementasi fasilitasi kerja sama dan bantuan negara/lembaga pemberi donor terkait dengan fasilitasi ekspor dan impor Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor 4. EI.03 Pelayanan Ekspor dan Impor EI.03.00 Fasilitasi Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor Naskah yang berkaitan dengan konsep kebijakan, sistem layanan dan proses bisnis, publikasi, sosialisasi, bimbingan teknis, data dan informasi, analisis, monitoring dan evaluasi Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor kebijakan dan sistem pelayanan ekspor dan impor EI.03.01 Fasilitasi Implementasi dan Integrasi Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor Naskah yang berkaitan dengan integrasi sistem layanan dan digitalisasi perizinan ekspor dan impor, penanganan kendala, konsultasi dan asistensi implmentasi sistem pelayanan ekspor dan impor Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.03.02 Eksportir dan Importir Bereputasi Baik Naskah yang berkaitan dengan eksportir dan importir bereputasi baik. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor 5. EI.04 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan EI.04.00 Kawasan Perdagangan Khusus Naskah yang berkaitan dengan rumusan konsep kebijakan, masukan, analisis, penanganan isu, monitoring dan evaluasi kebijakan fasilitasi kegiatan ekspor dan impor di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Perbatasan, dan kawasan perdagangan khusus lainnya. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.04.01 Transportasi dan Kepelabuhanan Naskah yang berkaitan dengan rumusan konsep kebijakan, masukan, analisis, penanganan isu, monitoring dan evaluasi kebijakan fasilitasi Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor kelancaran arus barang dan logistik dalam kegiatan ekspor dan impor. 6. EI.05 Fasilitasi Cara Perdagangan dan Sistem Pembayaran EI.05.00 Kebijakan dan Skema Imbal Dagang Naskah yang berkaitan dengan pemetaan potensi produk, analisa data dalam rangka skema imbal dagang dan rumusan konsep kebijakan skema imbal dagang Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.05.01 Penjajakan dan Implementasi Skema Imbal Dagang Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penjajakan, implementasi skema imbal dagang dengan negara mitra dan penanganan isu atau kendala dalam pelaksanaan skema imbal dagang, monitoring dan evaluasi proses penjajakan dan implementasi imbal dagang Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.05.02 Kebijakan Fasilitasi Sistem Pembayaran Naskah yang berkaitan dengan pemetaan potensi produk, analisa data dalam rangka rumusan konsep kebijakan sistem pembayaran dan evaluasi atas implementasi kebijakan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.05.03 Fasilitasi Sistem Pembayaran Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam pemanfaatan sistem pembayaran Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor ekspor dan impor dan penanganan isu bersama dengan instansi terkait kinerja kementerian 7. EI.06 Fasilitasi Sistem Pembiayaan EI.06.00 Kebijakan Fasilitasi Pembiayaan Naskah yang berkaitan dengan pemetaan, analisa data produk dan pelaku usaha, analisis skema pembiaaan ekspor dalam rangka rumusan konsep kebijakan sistem pembiayaan dan rekomendasi skema pembiayaan ekspor Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor EI.06.01 Implementasi Fasilitasi Pembiayaan Naskah yang berkaitan dengan diseminasi, bimbingan teknis, asistensi kurasi pelaku usaha, dan usulan pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitasi akses pembiayaan ekspor. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor V. PENGAMANAN PERDAGANGAN 1. PD.00 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan hambatan teknis perdagangan yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi/laporan pelaku usaha dari perwakilan INDONESIA/kebijakan dari otoritas negara tujuan ekspor, konsultasi/pertemuan untuk penanganan di negara mitra dagang, fasilitasi penyelesaian sengketa, FGD, Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengamanan Perdagangan Monev, pencatatan riwayat penanganan kasus di profil kasus PD.01 Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan dumping, subsidi, safeguard yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi dari negara penuduh, dokumen petisi, surat interested parties, dokumen kuesioner, advokasi/pendampingan teknis penganan hambatan perdagangan, penyusunan submisi/tanggapan pemerintah, dengar pendapat, pendampingan saat on the spot investigation, verifikasi kasus tuduhan subsidi, dokumen provisional measures disclosure, dokumen final determinaton, penyampaian hasil Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengamanan Perdagangan PD.02 Pengajuan Dispute Settlement Body (DSB) WTO Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengajuan DSB WTO terhadap penanganan tuduhan dumping, surat dan draft permintaan legal opinion ke ACWL, permintaan konsultasi, surat dirjen terkait permintaan pengajuan dispute, surat notifikasi dari INDONESIA ke WTO, pembentukan panel (establishment, composition), first written submission, first meeting on the panel, second written submission, Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengamanan Perdagangan second meeting panel, panel report issued to the parties PD.03 Database Naskah-naskah yang berkaitan dengan database penanganan perdagangan meliputi profil kasus, dokumen terkait (petisi, submisi, preliminary measures, final determination, legal drafting, profil perusahaan, profil negara). Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengamanan Perdagangan PD.04 Bimbingan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimtek hambatan perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengamanan Perdagangan C. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA I. STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU 1. SM.00 Perumusan Standar dan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan standar dan kebijakan standardisasi dibidang Perdagangan yang sesuai dengan peraturan Perdagangan dan Peraturan lainnya. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu 2. SM.01 Penerapan Standar dan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan standar dan kebijakan di bidang Perdagangan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu 3. SM.02 Verifikasi Mutu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan Nomor Pendaftaran Barang (NPB), pendaftaran barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L), pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), pendaftaran Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR dan verifikasi mutu produk sesuai dengan ketentuan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu 4. SM.03 Kelembagaan Standardisasi Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan standardisasi nasional, sistem mutu, dan survei kepuasan pelanggan Pengendalian Mutu 5. SM.04 Kelembagaan Standardisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan standardisasi internasional. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu 6. SM.05 Sarana dan Informasi Mutu Naskah-naskah yang berkaitandengan kegiatan standar acuan mutu produk, komoditi sesuai dengan ketentuan, informasi standar mitra tujuan ekspor, promosi dan publikasi standardisasi. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu 7. SM.06 Pengujian Mutu Barang SM.06.00 Pelayanan Jasa Pengujian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan jasa pengujian. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu SM.06.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Pengujian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa pengujian. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu 8. SM.07 Kalibrasi SM.07.00 Pelayanan Jasa Kalibrasi Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang Direktoraat Standarisasi dan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan jasa kalibrasi mengganggu kinerja kementerian Pengendalian Mutu SM.07.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Kalibrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa kalibrasi Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu SM.08 Sertifikasi SM.08.00 Pelayanan Jasa Sertifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan sertifikasi produk, pelayanan sertifikasi person dan pemeriksa halal. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu SM.08.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Sertifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa sertifikasi. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu II. METROLOGI 1. MR.00 Sarana dan Kerja sama MR.00.00 Sarana Metrologi Legal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimtek kepada Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) dan Dinas, Cap Tanda Tera (CTT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan laporan kemetrologian dari UPTD dan Dinas. Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.00.01 Kerja sama Metrologi Legal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama baik dalam dan luar negeri di bidang Kemetrologian antara lain nota kesepahaman/MoU Kerja sama, partisipasi sidang luar negeri, workshop kemetrologian negara anggota Asia pasific Legal Metrology Forum, dan lain-lain. Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.00.02 Peraturan Perundangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan perundangan di bidang Metrologi Legal Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi 2. MR.01 Kelembagaan dan Penilaian MR.01.00 Kelembagaan Metrologi Legal Naskah-naskah yang terkait dengan dokumen mengenai pendirian UPTD, serta monitoring dan evaluasi Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.01.01 Penilaian Metrologi Legal Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveillence, bimtek, Biasa/Terbuka Wakil Ketua Tim/Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Metrologi penilaian UPTD, dan penilaian ulang UPTD. 3. MR.02 Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Standar Ukuran MR.02.00 Besaran Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu Naskah yang berkaitan dengan dokumen besaran massa, listrik, tekanan dan suhu. Terbatas Ketua Tim/Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.02.01 Besaran Arus, Panjang, dan Volume Naskah yang berkaitan dengan dokumen besaran arus, panjang dan volume Terbatas Ketua Tim/Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.02.02 SKPKPT (Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe) Naskah yang berkaitan dengan dokumen surat keterangan pembebasan persetujuan tipe Terbatas Ketua Tim/Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.02.03 SKVI (Surat Keterangan Verifikasi Internal) Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Metrologi Naskah yang berkaitan dengan dokumen surat keterangan verifikasi internal. Kementerian Perdagangan 4. MR.03 Pembinaan, Komunikasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (PKP3M) MR.03.00 Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan (UTTP) Naskah yang berkaitan dengan: - Pengawasan UTTP dan Satuan Ukuran - Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan - Penyusunan NSPK - Evaluasi - Penelaahan kasus untuk pengawasan UTTP Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.03.01 Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Naskah yang berkaitan dengan: - Pengawasan BDKT dan Satuan Ukuran - Peredaran BDKT - Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan - Penyusunan NSPK - Evaluasi - Penelaahan kasus untuk Pengawasan BDKT dan lain-lain - Sertifikasi BDKT Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.03.02 Satuan Ukuran Naskah yang berkaitan dengan: Pengawasan satuan ukuran Penelaahan kasus untuk penelaahan satuan ukuran Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.03.03 Komunikasi Publik Naskah yang berkaitan dengan : - Penyuluhan - Forum pengawasan kemetrologian - Bimbingan teknis - Supervisi - Workshop/seminar dibidang metrologi legal - Pemahaman penyebaran informasi melalui media cetak media elektronik, media sosial dan lainnya - Sosialisasi Metrologi Legal. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Metrologi MR.03.04 Pengaduan Masyarakat Naskah yang berkaitan dengan : - Adanya laporan dari masyarakat tentang permasalahan kemetrologian - Penelahaan temuan /kasus berdasarkan laporan dari Masyarakat Terbatas Ketua Tim Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi - Penanganan pengaduan masyarakat tentang Metrologi Legal MR.03.05 Penegakan Hukum Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyidikan Metrologi Legal Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi,keuntungan, kompetitif, hilanganya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi Direktorat Metrologi 5. MR.04 Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) MR.04.00 Bimbingan Mutu Naskah yang berkaitan dengan dokumen sistem mutu, rekaman sistem mutu, Rekaman pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Massa dan Panjang, sertifikat kalibrasi standar, Pengembangan mutu laboratorium, pengembangan metode dan fasilitas laboratorium, peraturan standar internasional/standar nasional, laporan kegiatan, dan sertifikat akreditasi. Terbatas Fungsional Muda/Pengawas Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.04.01 Pelayanan Teknis Naskah yang berkaitan dengan rekaman teknis kalibrasi dan verifikasi, serta rekaman teknis yang didigitalisasi. Terbatas Fungsional Muda/Pengawas Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan 6. MR.05 Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan (BP UTTP) MR.05.00 Bimbingan Mutu Naskah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pengembangan mutu laboratorium, pengembangan metode laboratorium, pengembangan metode pengukuran, pengujian UTTP, untuk mendaptkan akreditasi dan sertifikasi dari Badan Akreditasi: komite akreditasi nasional Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi MR.05.01 Pelayanan Teknis Naskah yang berkaitan dengan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe, dan izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTP penanganan khusus didalam maupun diluar kantor. Rahasia Pimpinan Tinggi Pratama Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan, kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi MR.05.01 7. MR.06 Standardisasi Metrologi Legal MR.06.00 Bimbingan Kemetrologian Naskah yang berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan metrologi legal, dan pendataan potensi UTTP, sosialisasi metrologi bagi kabupaten/kota, Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Metrologi fasilitasi pegawai berhak, fasilitasi pengemat tera, upgrading ilmu kemetrologian, fasilitasi daerah tertib ukur/pasar tertib ukur, monitoring penyelenggaraan dan pengelolaan laboratorium dan bimbingan teknis kemetrologian. Kementerian Perdagangan MR.06.01 Pelayanan Kemetrologian Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi tera dan/tera ulang UTTP, fasilitasi peralatan tera dan tera ulang UTTP, verifikasi standar satuan ukuran, uji banding lab metrologi pemerintah daerah, peningkatan/evaluasi manajemen mutu laboratorium, serta dukungan tugas pokok dan fungsi. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Metrologi III. TERTIB NIAGA 1. TN.00 Pengawasan Pameran Dagang, Perdagangan Antar Pulau dan Perdagangan Lainnya serta Publikasi Kegiatan Perdagangan TN.00.00 Pengawasan Pameran Dagang dan Publikasi Kegiatan Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga pameran dagang dan publikasi kegiatan perdagangan. TN.00.01 Pengawasan Perdagangan Antar Pulau dan Perdagangan Lainnya Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan antar pulau dan perdagangan lainnya. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga 2. TN.01 Analisa Kasus Perdagangan dan Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan) TN.01.00 Analisa Kasus Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisakasus perdagangan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga TN.01.01 Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan) Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan). TN.02 Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik TN.02.00 Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perizinan kegiatan perdagangan dalam negeri Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga TN.02.01 Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik 4. TN.03 Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur TN.03.00 Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang Pokok dan Penting Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan distribusi barang pokok dan penting Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga TN.03.01 Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang yang Diatur Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan distribusi barang yang diatur. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga 5. TN.04 Pengawasan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor) dan Post Border TN.04.00 Pengawasan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor) Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga TN.04.01 Pengawasan Kegiatan Post Border Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan post border. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Tertib Niaga IV. PEMBERDAYAAN KONSUMEN 1. PK.00 Analisa Perlindungan Konsumen PK.00.00 Penyusunan Regulasi Perlindungan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG (RUU), Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan, Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, Rancangan Keputusan Direktur Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen Jenderal, serta Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria (NSPK). PK.00.01 Evaluasi Regulasi Perlindungan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil monitoring implementasi regulasi perlindungan konsumen, hasil evaluasi pelaksanaan regulasi perlindungan konsumen, dan Regulatory Impact Assesment (RIA) Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen 2. PK.01 Pelayanan Pengaduan Konsumen PK.01.00 Konsultasi Pengaduan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan Konsultasi dalam rangka perlindungan konsumen. Tertutup Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen PK.01.01 Penanganan Pengaduan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Pengaduan Konsumen, tindak lanjut melalui Fasilitasi Pengaduan Konsumen dan lain sebagainya Tertutup Pimpinan Tinggi Pratama Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen PK.02 Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha PK.02.00 Bimbingan KonsumenNaskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan edukasi perlindungan konsumen, penyuluhan perlindungan konsumen, fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat, pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen PK.02.01 Bimbingan Pelaku Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan perlindungan konsumen kepada pelaku usaha melalui sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen PK.02.02 Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Publikasi perlindungan konsumen melalui berbagai media baik offline maupun online. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen 4. PK.03 Fasilitasi Kelembagaan PK.03.00 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan, Bimbingan Teknis, Konsultasi Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), dan operasional Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) secara umum. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen PK.03.01 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan, Pembentukan, Pengangkatan anggota, Pengangkatan anggota Sekretariat, Bimbingan Teknis, Penerbitan Surat Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen Tanda Daftar (STD), dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara umum. PK.03.02 Badan Perlindungan Konsumen Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan, rekomendasi dan operasional Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) secara umum. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen 5. PK.04 Kemitraan Perlindungan Konsumen PK.04.00 Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama antar Lembaga di dalam negeri, keikutsertaan dalam forum- forum perlindungan konsumen tingkat nasional, dan perjanjian kerja sama. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen PK.04.01 Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama antar Lembaga di luar negeri, keikutsertaan dalam forum – forum perlindungan konsumen tingkat internasional, penyusunan posisi runding INDONESIA serta implementasi kesepakatan kerja sama perlindungan konsumen internasional. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pemberdayaan Konsumen V. PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA 1. BJ.00 Produk Logam, Mesin dan Elektronika BJ.00.00 Produk Logam dan Mesin Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk logam dan mesin, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa BJ.00.01 Produk Elektronika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk elektronika, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa BJ.01 Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka BJ.01.00 Produk Hasil Pertanian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil pertanian, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel. BJ.01.01 Produk Hasil Kimia dan Aneka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil kimia dan aneka, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 3. BJ.02 Jasa dan Fasilitasi Kegiatan Pengawasan BJ.02.00 Produk Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa distribusi, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel. BJ.02.01 Fasilitasi Kegiatan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa bisnis, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 4. BJ.03 Manajemen Tata Kelola, Evaluasi Kegiatan Pengawasan dan NSPK di Bidang Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan manajemen tata kelola, perencananaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi tindak lanjut kegiatan pengawasan, NSPK dan kriteria bidang pengawasan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 5. BJ.04 Analisa Kasus Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional BJ.04.00 Analisa Kasus Perlindungan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat apresiasi atau surat teguran, kerangka analisa kasus hasil pengawasan, dan rekomendasi pelimpahan kasus. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa BJ.04.01 Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil- Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, bimtek terhadap PPBJ dan PPNS-PK. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 6. BJ.05 Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen BJ.05.00 Penegakan hukum pengawasan produk logam, mesin dan elektronika dan jasa distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengumpulan bahan keterangan, berkas perkara, laporan kemajuan kegiatan penyidikan, anatomi kasus, hingga rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa BJ.05.01 Penegakan Hukum Pengawasan Produk Hasil Pertanian kimia dan Aneka dan Jasa Bisnis Semula Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan satgas dalam rangka pengawasan terpadu, mulai dari SK pembentukan satgas sampai dengan laporan. (SDA) Menjadi Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengumpulan bahan keterangan, berkas perkara, laporan kemajuan kegiatan penyidikan, anatomi kasus, hingga rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa D. BIDANG PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL I. PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA 1. PO.00 Perundingan dan Bahan-Bahan Terkait Dukungan Pimpinan Naskah- naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan paska perundingan, serta bahan-bahan terkait dukungan Pimpinan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 2. PO.01 Pertanian, Keamanan dan Ketahanan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Pertanian, Keamanan dan Ketahanan Pangan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 3. PO.02 Non-Pertanian dan Perdagangan Digital Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Non- Pertanian dan Perdagangan Digital Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 4. PO.03 Instrumen Pengamanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Instrumen Pengamanan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 5. PO.04 Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO Naskah-naskah yang Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang Direktorat Perundingan berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO dapat mengganggu kinerja kementerian Organisasi Perdagangan Dunia 6. PO.05 Subsidi Perikanan dan Perjanjian Perizinan Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Subsidi Perikanan dan Perjanjian Perizinan Impor Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 7. PO.06 HKI, Investasi, Lingkungan, dan Pembangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang HKI, Investasi, Lingkungan, dan Pembangunan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 8. PO.07 Kepatuhan dan Transparansi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Kepatuhan dan Transparansi Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 9. PO.08 Konsultasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pemahaman stakeholders, melalui konsultasi publik, Workshop, Focus Group Discussion, Dialog Series, dan lain-lain Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia II. PERUNDINGAN ASEAN 1. PA.00 Fasilitasi Perdagangan Barang ASEAN (Akses Pasar dan Kepabeanan) PA.00.00 Persiapan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia PA.00.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pembahasan Perundingan serta brafaks hasil sidang Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia PA.00.02 Laporan Hasil Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia PA.00.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 2. PA.01 Investasi Usaha Kecil dan Menengah dan daya saing isu-isu ASEAN PA.01.00 Persiapan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang terkait Investasi, Usaha Kecil, dan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Perundingan ASEAN Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN. kinerja kementerian PA.01.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait investasi, usaha kecil, dan menengah, daya saing dan isu–isu ASEAN. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN PA.01.02 Laporan Hasil Sidang Perundingan (revisi Dir. ASEAN) Naskah-naskah yang yang berkaitan dengan laporan laporan hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN PA.01.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu- isu ASEAN. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN 3. PA.02 ASEAN Mitra Dialog PA.02.00 Persiapan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN PA.02.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat Direktorat Perundingan ASEAN Pembahasan Perundingan serta brafaks hasil sidang. mengganggu kinerja kementerian PA.02.02 Laporan Hasil Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain). Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN PA.02.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan mitra dialog. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN 4. PA.03 Kerja sama Antar dan Sub Regional PA.03.00 Persiapan Perundinga Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding dan juga materi sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN PA.03.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan, dan laporan hasil perundingan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN PA.03.02 Laporan Hasil Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN PA.03.03 Tindaklanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN 5. PA.04 Proses Ratifikasi Agreement Naskah- naskah yang berkaitan dengan proses ratifikasi agreement. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN 6. PA.05 Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan ASEAN III. ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL 1. AO.00 Akses Perdagangan dan Akses Investasi Perundingan APEC AO.00.00 Persiapan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan hasil Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang Direktorat Perundingan rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang. dapat mengganggu kinerja kementerian Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.00.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.00.02 Laporan Hasil Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.00.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain- lain. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 2. AO.01 Fasilitasi Perdagangan dan Fasilitasi Perundingan APEC AO.01.00 Persiapan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional kinerja kementerian AO.01.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.01.02 Laporan Hasil Perundingann Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.01.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain- lain. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 3. AO.02 ITRC AO.02.00 Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.02.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.02.02 Data Komoditi Internasional Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 4. AO.03 IRCo AO.03.00 Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.03.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.03.02 Data Komoditi Internasional Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional kinerja kementerian 5. AO.04 ANRPC AO.04.00 Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.04.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.04.02 Data Komoditi Internasional Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 6. AO.05 APCC AO.05.00 Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.05.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.05.02 Data Komoditi Internasional Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 7. AO.06 ISO AO.06.00 Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.06.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.06.02 Data Komoditi Internasional Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Perundingan Antar Kawasan kinerja kementerian dan Organisasi Internasional 8. AO.07 ICO AO.07.00 Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.07.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.07.02 Data Komoditi Internasional Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 9. AO.08 ICCO AO.08.00 Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.08.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.08.02 Data Komoditi Internasional Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 10. AO.09 IPC AO.09.00 Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.09.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.09.02 Data Komoditi Internasional Naskah- naskah yang terkait dengan data komoditi internasional. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Direktorat Perundingan Antar Kawasan kinerja kementerian dan Organisasi Internasional 11. AO.10 Organisasi Kerja sama Islam AO.10.00 Persiapan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.10.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.10.02 Laporan Hasil Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.10.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain- lain. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 12. AO.11 Developing-8 AO.11.00 Persiapan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan hasil Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang Direktorat Perundingan rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang. dapat mengganggu kinerja kementerian Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.11.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.11.02 Laporan Hasil Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.11.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain- lain. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 13. AO.12 G-20 AO.12.00 Persiapan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.12.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.12.02 Laporan Hasil Perundingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional AO.12.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain- lain. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 14. AO.13 Diseminasi Hasil Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional IV. PERUNDINGAN BILATERAL 1. PB.00 Pra Perundingan PB.00.00 Persiapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan perundingan seperti kertas posisi, agenda, dan lain-lain. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Perundingan Bilateral PB.00.01 Draft Perjanjian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan draft perjanjian sampai draft tersebut tersusun. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Perundingan Bilateral 2. PB.01 Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan perundingan meliputi trade agreement, MoU, Joint Statement, Agreed Minutes, dan Prefential Trade Agreement. FTA, CEPA, ECA, BTMF, Sub. Mission on GSP dan sebagainya. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Perundingan Bilateral 3, PB.02 Pasca Perundingan PB.02.00 Konsultasi Publik di Pusat dan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses dan laporan kegiatan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktoraat Perundingan Bilateral PB.02.01 Proses Ratifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan naskah penjelasan, rancangan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat Direktoraat Perundingan Bilateral peraturan PRESIDEN, terjemahan serta naskah perjanjian. mengganggu kinerja kementerian V. PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK 1. PJ.00 Jenis Perundingan Jasa (Jasa Bisnis, Jasa distribusi, dan keuangan, Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, Jasa pendidikan dan kesehatan, Jasa komunikasi, lingkungan, dan energi, Jasa transportasi dan logistik. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PJ.00.00 Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, INDONESIA – Australia, INDONESIA – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, INDONESIA - Taiwan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PJ.00.01 Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, INDONESIA – Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Australia, INDONESIA – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, INDONESIA - Taiwan. PJ.00.02 Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, INDONESIA – Australia, INDONESIA – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, INDONESIA – Taiwan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PJ.00.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, INDONESIA – Australia, INDONESIA – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, INDONESIA - Taiwan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 2. PJ.01 Rules, peraturan domestic dan penyusunan analisis informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi terkait terkait, jasa bisnis, jasa distribusi, jasa keuangan, jasa konstruksi, jasa pariwisata, jasa rekreasi budaya dan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik olahraga, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa lingkungan, jasa energi, jasa transportasi, jasa logistik, jasa e-commerce. 3. PJ.02 Konsultasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi publik seperti Workshop, Focus Group Discussion, Dialog Series, dan lain-lain terkait workshop, Focus Group Discussion, Dialogue series, konsultasi Publik, rapat koordinasi. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E. BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL I. PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR 1. IE.00 Pengembangan Pasar Ekspor IE.00.00 Analisa Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Market Inteligent, survei data dan lapangan, Market Brief penyedia informasi ringkas pasar tujuan ekspor, laporan hasil kegiatan, serta peta pasar tujuan ekspor. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor IE.00.01 Penyebarluasan Informasi dan Peluang Pasar Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan diseminasi dan laporan hasil penyebarluasan informasi dan peluang pasar ekspor Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor IE.01 Pengembangan Sistem Informasi Ekspor IE.01.00 Pengelolaan Data Ekspor Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemutakhiran data serta neraca perdagangan dan analisis informasi ekspor. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor IE.01.01 Sistem Informasi Ekspor Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, situs website, termasuk implementasi aplikasi online, bimbingan teknis, membership sistem dan promosi online, data Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor member serta pengelolaan jaringan informasi. IE.02 Pelayanan Informasi Ekspor IE.02.00 Pelayanan Pelaku Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan customer service center data pelaku usaha, Gathering, permanent trade display, inquiry, dan juga pemberian penghargaan primaniyarta dan primaduta. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor IE.02.01 Publikasi Informasi Ekspor Naskah- naskah yang berkaitan dengan publikasi informasi ekspor berupa leaflet, brosur, dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor II. KERJA SAMA PENGEMBANGAN EKSPOR 1. KE.00 Luar Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah) KE.00.00 MoU/Perjanjian Kerja sama Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian pengembangan ekspor hingga pelaporan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor KE.00.01 Aktivasi/diseminasi Implementasi Hasil Kerja sama Pengembangan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi pengembangan ekspor hingga pelaporan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor KE.00.02 Monitoring dan Evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor 2. KE.01 Dalam Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah) KE.01.00 Identifikasi Kerja sama Pengembangan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi kerja sama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor KE.01.01 Mou/Perjanjian Kerja sama Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian kerja sama dalam negeri hingga pelaporan Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor KE.01.02 Aktivasi/Diseminasi Implementasi Hasil Kerja sama Pengembangan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi implementasi hasil kerja sama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor KE.01.03 Monitoring dan Evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor III. PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR 1. PE.00 Produk Primer (pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, agro dan produk lainnya yang masuk kategori produk Primer) Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.00.00 Identifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi produk, eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan kegiatan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.00.01 Pengembangan Produk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, rebranding, pembuatan laporan dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.00.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.00.03 Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor award dan kegiatan lain terkait dengan pengembangan produk. 2. PE.01 Produk Manufaktur (makanan & minuman, kayu, kimia, logam dan produk lain yang masuk kategori produk manufaktur) Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.01.00 Identifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi produk, eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan kegiatan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.01.01 Pengembangan Produk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, rebranding, pembuatan laporan dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.01.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.01.03 Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor desain, workshop desain, desain award dan kegiatan lain terkait dengan pengembangan produk. 3. PE.02 Produk Jasa PE.02.00 Identifikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.02.01 Pengembangan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, rebranding. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.02.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.02.03 Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain award. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor 4. PE.03 Produk Kreatif (media dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan desain serta Produk lainnya yang termasuk kategori produk kretatif). Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.03.00 Identifikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.03.01 Pengembangan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, rebranding. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.03.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor PE.03.03 Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain award. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Produk Ekspor IV. PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 1. PC.00 Promosi Dagang (Dalam Negeri dan Luar Negeri) PC.00.00 Partisipasi Pameran Dagang Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi pameran dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil pameran. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra PC.00.01 Partisipasi Misi Dagang Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil misi dagang. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra PC.00.02 Partisipasi Misi Pembelian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi pembelian mulai dari koordinasi perwakilan luar negeri sampai pembuatan laporan hasil misi pembelian Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra PC.00.03 Sosialisasi Promosi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi promosi mulai dari survei ke calon peserta sampai pembuatan laporan hasil sosialisasi promosi. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra 2. PC.01 Pencitraan PC.01.00 Perencanaan Naskah yang berkaitan dengan pembuatan video nation branding, Focus Group Discussion, pembuatan video peningkatan citra Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra produk INDONESIA, serta laporan hasil kegiatan. kinerja kementerian PC.01.01 Penerapan Citra Naskah yang berkaitan dengan penerapan citra, yaitu pembuatan video nation branding, kegiatan terkait aktivitas ekspor, pembuatan kit promosi serta laporan hasil kegiatan dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra PC.01.02 Pemantauan dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kuesioner pemantauan dan evaluasi, serta laporan hasil kegiatan. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra F. BIDANG PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI UD.00 Penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) UD.00.00 Rancangan UNDANG-UNDANG Naskah- naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG mulai dari rancangan awal sampai diundangkan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perundang- undangan Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas UD.00.01 Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH mulai dari rancangan awal sampai diundangkan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perundang- undangan Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas UD.00.02 Rancangan Peraturan Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat Biro Perundang- undangan PRESIDEN mulai dari rancangan awal sampai diundangkan. mengganggu kinerja kementerian Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas UD.00.03 Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan mulai dari rancangan awal sampai ditetapkan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perundang- undangan Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas UD.00.04 Peraturan/Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/ Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Perundang- undangan Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas 2. UD.01 Pelayanan Hukum UD.01.00 Penegakan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan, kegiatan penyidik PPNS, Berkas administrasi serta penyegaran PPNS. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pengawasan dan Penindakan UD.01.01 Pemberian Pelayanan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi hukum serta asistensi hukum tehadap pengaduan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pengawasan dan Penindakan UD.01.02 Penanganan Perkara Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan/gugatan/Laporan kepolisian, pra peradilan, perdata, tata usaha negara, arbitrase. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pengawasan dan Penindakan 3. UD.02 Penindakan Pelanggaran Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pengawasan dan Penindakan UD.02.00 Pelanggaran Ilegal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ilegal. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu Biro Pengawasan dan Penindakan kinerja kementerian UD.02.01 Pelanggaran Legal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Legal. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pengawasan dan Penindakan II. PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS 1. PF. 00 Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan monitoring pengawasan transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik. PF.00.00 Pengawasan Transaksi PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pelaku usaha PBK. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian PF.00.01 Pengawasan Transaksi Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pasar fisik. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian 2. PF.01 Pengawasan Kepatuhan Kegiatan dan Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan koordinasi pengawasan kepatuhan kegiatan dan keuangan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian PF.01.00 Pengawasan Kepatuhan PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha PBK. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian PF.01.01 Pengawasan Kepatuhan Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha Pasar Fisik. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian 3. PF.02 Audit Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan, dan monitoring audit terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Pasar Fisik, serta Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). PF.02.00 Pengawasan Audit PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan audit pelaku usaha PBK. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian PF.02.01 Pengawasan Audit Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan audit pelaku usaha Pasar Fisik. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian PF.02.02 Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik. 4. PF.03 Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan koordinasi pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian PF.03.00 Pengawasan Sistem Resi Gudang Naskah yang berkaitan dengan pengawasan terhadap gudang dan pengelola gudang, pengawasan terhadap bank penyalur pembiayaan skema resi gudang, database transaksi dan kelembagaan Sistem Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Resi Gudang sampai pembuatan laporan hasil pengawasan. PF.03.01 Pengawasan Pasar Lelang Komoditas Naskah yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang meliputi tertib administrasi, tata cara pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas, data transaksi dan realisasi pasar lelang komoditas serta laporan hasil pengawasan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian III. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK) 1. BK.00 Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi (pelaku pasar dan kelembagaan) BK.00.00 Pemberian Izin Usaha dan Persetujuan Perdagangan Berjangka Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ijin usaha pialang berjangka, pedagang berjangka, bursa berjangka, kliring berjangka, pemberian izin wakil pialang berjangka, bank penyimpan margin, persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka, persetujuan penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), persetujuan peserta SPA, persetujuan perubahan alamat pelaku usaha PBK, pemberian perubahan nama pelaku usaha PBK, persetujuan pialang untuk penyaluran amanat nasabah Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi bursa luar negeri, persetujuan perubahan pengurus/pemegang saham pelaku usaha PBK, persetujuan pemberhentian direktur kepatuhan, persetujuan untuk melakukan kegiatan promosi/iklan, pelatihan dan pertemuan dibidang PBK, dan persetujuan lainnya di bidang PBK, mulai dari proses awal sampai akhir. BK.00.01 Pencabutan Izin Pelaku Usaha dan Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan izin pelaku usaha dan kelembagaan. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi BK.00.02 Database Pelaku Usaha PBK Naskah- naskah yang berkaitan dengan Database Pelaku Usaha PBK. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi BK.00.03 Pelatihan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Focus Group Discussion bagi pelaku usaha PBK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan teknis dan lain-lain bagi pelaku usaha PBK. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi BK.00.04 Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang Biro Pembinaan dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Uji Profesi wakil pialang berjangka. mengganggu kinerja kementerian Perdagangan Berjangka Komoditi 2. BK.01 Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi BK.01.00 Pemberian Persetujuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian persetujuan mulai dari persetujuan peraturan dan tata tertib (PTT) bursa dan lembaga sampai persetujuan kontrak berjangka. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi BK.01.01 Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis pengembangan kelembagaan dan produk PBK termasuk kegiatan pertemuan teknis, FGD, dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi 3. BK.02 Pengembangan Data dan Teknologi Informasi Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi BK.02.00 Pengembangan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan data, seperti statistik data harga komoditi, Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan pasar berjangka, data statistik bursa berjangka, dan pengelolaan sistem informasi harga komoditi. kinerja kementerian Berjangka Komoditi BK.02.01 Teknologi Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan panduan pengguna aplikasi, Lisensi software windows server, serta terkait sistem informasi lainnya. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi .4. BK.03 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan PBK. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi IV. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PASAR LELANG KOMODITAS (PLK) 1. SP.00 Pembinaan SRG Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisa pengembangan kelembagaaan dan produk SRG dan PLK, Focus Group Discussion, dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk) 2. SP.01 Pembinaan PLK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan PLK meliputi koordinasi dengan stakeholder terkait PLK, serta asistensi dan pendampingan pelaku usaha PLK. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian 3. SP.02 Persetujuan SRG Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang Biro Pembinaan Dan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan Lembaga SRG dapat mengganggu kinerja kementerian Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk) 4. SP.03 Persetujuan PLK Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan Lembaga PLK serta Peraturan Tata Tertib (PTT) penyelenggaraan PLK. Terbatas Fungsional Madya/Administrator Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk) 5. SP.04 Pengembangan SRG dan PLK SP.04.00 Pengembangan Kelembagaan dan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisa pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan PLK, Focus Group Discussion, dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk) SP.04.01 Kajian SRG dan PLK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan kebijakan SRG dan PLK. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk) SP.04.02 Pengembangan Data dan Informasi Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki Biro Pembinaan Dan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi di bidang SRG dan PLK serta pengelolaan sistem informasi SRG dan PLK. dampak yang mengganggu kinerja kementerian Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk) 6. SP.05 Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/Workshop Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis SRG dan PLK, sosialisasi, workshop, dan lain-lain. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk) 7. SP.06 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SRG, PLK dan Kredit program SRG. Biasa/Terbuka Fungsional Muda/Pengawas Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamin pada Kementerian Perdagangan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12