PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029

PERMEN Nomor 4 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Proyek adalah satuan kegiatan tunggal dengan sasaran khusus, keluaran yang terukur, lokasi tertentu dan batas waktu penyelesaian yang jelas. 3. Program adalah kumpulan Proyek yang memiliki tujuan bersama atau kesamaan sasaran dalam satu kerangka logis dengan titik lokasi yang tersebar dan memiliki waktu penyelesaian yang jelas. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program dan Wakil dengan berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan RPJM Nasional. 7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Kegiatan Prioritas Utama adalah kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang perusahaan. 11. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 12. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian atau lembaga pemerintah non- kementerian yang menyelenggarakan urusan dan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II

KAIDAH DAN KRITERIA PSN

Pasal 4

Koreksi

(1) PSN disusun dan direncanakan sejalan dengan serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta merupakan perwujudan pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional. (2) PSN disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama ataupun kebijakan strategis lainnya. (3) PSN yang disusun memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJM Nasional khususnya program prioritas PRESIDEN dan program hasil terbaik cepat. (4) PSN diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan secara nasional.

Pasal 5

(1) PSN memiliki kriteria utama, kriteria pendukung, dan kriteria kesiapan. (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Proyek/Program mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran prioritas RPJM Nasional Tahun 2025—2029 khususnya mendukung 17 (tujuh belas) program prioritas PRESIDEN dan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat; b. pelaksanaan Proyek/Program memerlukan konsentrasi, keterpaduan, dan sinergi sumber daya antar pemangku kepentingan pembangunan; dan c. Proyek/Program dapat diselesaikan atau sebagian keluaran/outputnya berfungsi selambat- lambatnya dalam Tahun 2029, khusus untuk Proyek infrastruktur berskala besar yang secara teknis untuk berfungsi harus dikerjakan sebagai satu kesatuan utuh, pelaksanaan konstruksi Proyek tersebut harus sudah dimulai sebelum Tahun 2029 dan dapat diselesaikan setelahnya. (3) Kriteria pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Proyek/Program memiliki kaidah tematik, holistik, integratif, spasial (memiliki keterkaitan antarsektor, antarwilayah); b. Proyek/Program memperhitungkan persebaran kegiatan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan; c. Proyek/Program mempunyai multi-kontribusi (multiple contributions) secara signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan; d. dalam hal Proyek/Program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Proyek/Program tersebut tercantum dalam Renstra-KL; e. dalam hal Proyek/Program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Proyek/Program tersebut tercantum dalam RPJM Daerah dan merupakan kontribusi pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran prioritas RPJM Nasional yang memerlukan dukungan pemerintah; dan f. dalam hal Proyek/Program yang dilaksanakan Badan Usaha milik negara dan/atau swasta, Proyek/Program tersebut tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan kontribusi Badan Usaha tersebut untuk pencapaian sasaran prioritas RPJM Nasional yang memerlukan dukungan pemerintah. (4) Kriteria kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Proyek/Program dilengkapi analisis jalur kritis (critical path), strategi pelaksanaan dan pencapaian sasaran (delivery strategy), rencana pembiayaan yang jelas, serta profil risiko; b. Proyek/Program memiliki struktur kelembagaan pelaksanaan Proyek yang jelas; c. khusus untuk Proyek/Program infrastruktur ekonomi, memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, memiliki kelengkapan rencana induk, tersedianya dokumen studi kelayakan atau pra-studi kelayakan, kajian mengenai analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan, serta manajemen risiko; d. prakarsa/usulan Proyek/Program infrastruktur dilengkapi dengan kebutuhan pengadaan lahan yang dilengkapi dengan dokumen rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali paling sedikit meliputi letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, dan perkiraan nilai tanah; dan e. telah terdapat analisis mengenai dampak Proyek/Program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan dan/atau ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan analisis mengenai kontribusinya untuk mendorong pemerataan pembangunan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PSN

Pasal 22

Koreksi

(1) Menteri mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PSN dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala bersama menteri koordinator sesuai bidang tugasnya dalam hal pengendalian pelaksanaan operasional teknis PSN.

Pasal 23

Koreksi

(1) Menteri melalui deputi yang membidangi urusan pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (2) Pengendalian PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan PSN dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan dan manajemen risiko PSN. (3) Manajemen risiko PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas manajemen risiko pembangunan lintas sektor dan manajemen risiko organisasi. (4) Pelaksanaan manajemen risiko PSN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen risiko pembangunan nasional.

Pasal 24

(1) Menteri/kepala lembaga/gubernur/direktur utama Badan Usaha milik negara/direktur utama Badan Usaha swasta pelaksana PSN menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan PSN setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Menteri dan menteri koordinator sesuai bidang tugasnya. (2) Laporan perkembangan pelaksanaan PSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi pengendalian. (3) Menteri menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan PSN kepada PRESIDEN minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

(1) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri dapat melakukan pemutakhiran daftar PSN yang tercantum dalam RKP dan dokumen pendukung atau pelengkap RKP dalam proses penyusunan RKP. (2) Pemutakhiran daftar PSN yang tercantum dalam RKP dan dokumen pendukung atau pelengkap RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan Proyek pada daftar PSN, penghapusan Proyek pada daftar PSN, perubahan lingkup, sasaran, lokasi, dan/atau kebutuhan pendanaan. (3) Dalam hal berdasarkan arahan dan/atau persetujuan PRESIDEN, Menteri dapat melakukan pemutakhiran daftar PSN tanpa mengikuti proses penyusunan RKP. (4) Pemutakhiran daftar PSN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pemrakarsa dan penanggung jawab PSN terkait.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26