PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 8 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 2. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintahan. 3. Penyelenggara Negara adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. 4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 5. Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi adanya Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 6. Terlapor adalah Pegawai yang terindikasi adanya Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan adanya indikasi Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 8. Konflik Kepentingan Aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan; 9. Konflik Kepentingan Potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan. 10. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 11. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 13. Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

BAB IV

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADUAN DUGAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 19

Koreksi

(1) KP2MI/BP2MI menyediakan mekanisme Pengaduan atas dugaan Konflik Kepentingan atau dugaan pelanggaran terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan melalui sistem Pengaduan. (2) Sistem Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin adanya keamanan dan kerahasiaan bagi Pelapor, termasuk jaminan pelindungan dari tindakan yang bersifat pembalasan dari Terlapor atas Pengaduan yang disampaikan. (3) Pengaduan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Pasal 20

Koreksi

Prosedur dan mekanisme Pengaduan dugaan Konflik Kepentingan dilakukan sebagai berikut: a. Penyelenggara Negara atau Pegawai, mitra usaha atau pihak ketiga, dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya Konflik Kepentingan atau potensi Konflik Kepentingan, dapat melapor kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melakukan pemeriksaan terhadap adanya Konflik Kepentingan atau potensi Konflik Kepentingan; c. jika dari hasil pemeriksaan terbukti adanya Konflik Kepentingan, atasan langsung atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah mengeluarkan rekomendasi tindakan penanganan Konflik Kepentingan; dan d. rekomendasi Tindakan penanganan Konflik Kepentingan terdiri atas: 1. pengunduran diri dari proses pengambilan keputusan; 2. membatasi akses informasi; 3. mutasi; 4. mengalihkan tugas dan tanggung jawab; 5. pengunduran diri dari jabatan; dan/atau 6. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Setiap unit organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Pengelola Konflik Kepentingan kepada Menteri/Kepala. (2) Susunan keanggotaan dan tugas dari Satuan Tugas Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 22

Petunjuk teknis prosedur dan mekanisme pengaduan dugaan Konflik Kepentingan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB III

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27