Koreksi Pasal 25

(1) Pimpinan unit organisasi dan/atau Satuan Tugas Pengelola Konflik Kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap implementasi kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan yang paling sedikit meliputi: a. ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA dengan Peraturan Menteri/Badan; b. ketersediaan pejabat pelaksana pengelola Konflik Kepentingan; c. ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko; d. capaian dan tantangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan; e. kepatuhan pejabat pemerintahan dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan Konflik Kepentingan serta atasan pejabat pemerintahan melakukan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan; f. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan g. tindak lanjut Pengaduan terkait Konflik Kepentingan. (3) Laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan disampaikan kepada Menteri/Kepala.