PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 100) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b, serta angka 13 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 5. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 6. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 7. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 9. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 9.a Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9.b Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 11. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 13. Dihapus. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah BMN. (2) Persiapan permohonan persetujuan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian data administratif: 1. BMN, berupa tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, dan nilai perolehan; dan 2. calon penerima Hibah BMN, termasuk identitas calon penerima Hibah BMN; dan b. penelitian fisik terhadap kesesuaian fisik BMN dengan data administratif. (3) Hasil penelitian fisik dan data administratif BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dihapus. 5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 7 diubah serta ayat (4) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing mengajukan usulan permohonan persetujuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang mengenai Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan disertai dengan penjelasan alasan untuk menghibahkan dan peruntukan Hibah serta kelengkapan data dan/atau dokumen. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tahun perolehan BMN. (3) Kelengkapan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); b. data calon penerima Hibah BMN; c. data BMN yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan yang terdiri atas: 1. jenis barang; 2. kode barang; 3. Nomor Urut Pendaftaran (NUP); 4. tahun perolehan; 5. lokasi; 6. kondisi; 7. spesifikasi/identitas teknis; 8. bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara; dan 9. nilai perolehan. d. daftar BMN yang diunduh dari Sistem Aplikasi Kementerian Keuangan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang diberi kewenangan pada masing-masing Kuasa Pengguna Barang; e. dokumen penganggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); f. Dihapus; g. Dihapus; h. dokumen pendukung, untuk calon penerima Hibah BMN berupa: 1. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok berupa: a) surat keterangan dari Kuasa Pengguna Barang yang menerangkan bahwa Hibah kepada masyarakat dimaksudkan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan; b) identitas calon pihak penerima Hibah BMN berupa Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lainnya bagi masyarakat perorangan; dan/atau c) surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan setempat yang menerangkan kebenaran keberadaan kelompok masyarakat; 2. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau organisasi kemanusiaan, sebagai berikut: a) akta pendirian dan perubahannya jika ada; b) anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan perubahannya jika ada; atau c) pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan yang bersifat nonkomersial; atau 3. lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a), huruf b), atau huruf c), juga dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari pimpinan lembaga bahwa lembaga bersifat nonkomersial. (4) Dihapus. 6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat BMN yang belum diusulkan permohonan Hibah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tahun perolehan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang disertai: a. alasan belum diusulkannya permohonan Hibah; dan b. rencana permohonan Hibah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) bulan sejak tahun perolehan BMN. 7. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8A (1) Dalam hal terdapat perubahan penerima Hibah terhadap BMN yang telah mendapatkan persetujuan Hibah, Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing mengajukan usulan permohonan persetujuan perubahan penerima Hibah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang, disertai dengan: a. penjelasan alasan perubahan penerima Hibah dan peruntukan Hibah; dan b. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN dari calon penerima Hibah baru. (2) Berdasarkan permohonan persetujuan perubahan penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang dapat menyetujui permohonan perubahan persetujuan pelaksanaan Hibah BMN dengan tindak lanjut: a. penerbitan persetujuan pelaksanaan Hibah BMN yang baru sesuai kewenangannya; atau b. mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Hibah BMN kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. (3) Dalam hal permohonan persetujuan perubahan penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang memberitahukan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Berdasarkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6) atau surat perubahan persetujuan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2), Kuasa Pengguna Barang membuat Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah atau pejabat yang ditunjuk dan/atau dokumen lain yang diperlukan Pengelola Barang. (2) Dihapus. (3) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai perolehan barang yang dilakukan Hibah; c. tujuan dan peruntukan Hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan f. penyelesaian perselisihan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penandatanganan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN diterbitkan. 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. terhadap BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan telah terlanjur dipindahtangankan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada penerima Hibah sebelum mendapat persetujuan Hibah dari Pengelola Barang yang telah dilaksanakan sebelum 1 Juli 2015, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang dengan ketentuan: 1) Kuasa Pengguna Barang membuat surat pernyataan atas pelaksanaan Hibah tersebut; 2) terdapat laporan hasil reviu aparat pengawas intern pemerintah Kementerian atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Kuasa Pengguna Barang, untuk meyakinkan bahwa BMN yang dari awal telah dianggarkan untuk dihibahkan telah dipindahtangankan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada pihak penerima Hibah; 3) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Permohonan kepada Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan 4) segala akibat hukum yang menyertai proses Hibah sebelum diberikannya persetujuan Pengelola Barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang; dan b. Pengguna Barang menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dengan tahun perolehan sampai dengan tahun 2023 namun belum dapat dilaksanakan Hibah, Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing wajib mengusulkan reviu kepada aparat pengawas intern pemerintah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 26 Juni 2024 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN (KOP SURAT) BERITA ACARA PENELITIAN DATA ADMINISTRATIF DAN FISIK BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA ... (1) YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN YANG BERADA DI ... (2) Nomor : … (3) Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (4) telah dilakukan penelitian data administratif dan fisik terhadap BMN oleh wakil dari satuan kerja … (1) yang akan diusulkan untuk dihibahkan kepada ... (5), dengan hasil penelitian sebagai berikut: 1. rincian data BMN yang akan diusulkan untuk dihibahkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara penelitian data administratif dan fisik BMN ini; 2. BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 berada di ... (2) dan saat ini dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang satuan kerja ... (1); 3. BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam kondisi baik/rusak ringan/rusak berat/tidak ditemukan/lainnya*) ... (6); 4. BMN saat ini belum/ sudah*) dioperasikan oleh ... (7); 5. gambar atau foto fisik BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara penelitian data administratif dan fisik BMN ini; dan 6. seluruh data dan dokumen persyaratan usulan Hibah BMN dinyatakan telah lengkap/tidak lengkap*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihibahkan. Demikian berita acara penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Peneliti, ...(8) 1) ... (9) 2) ... (9) 3) dst. (tanda tangan) (tanda tangan) … (10) … (10) Petunjuk pengisian: (1) unit organisasi/instansi Kuasa Pengguna Barang (2) nama kabupaten/kota dan provinsi lokasi BMN berada (3) nomor berita acara penelitian data administratif dan fisik BMN (4) hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan berita acara penelitian data administratif dan fisik BMN (5) nama pihak penerima Hibah (6) kondisi BMN (7) nama Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Masyarakat/lainnya yang saat ini mengoperasikan BMN (8) waktu dan lokasi penandatanganan berita acara penelitian data administratif dan fisik BMN (9) nama lengkap yang melaksanakan penelitian (10) Nomor Induk Pegawai yang melaksanakan penelitian *) pilih salah satu MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIFIN TASRIF

Pasal I

Pasal I

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7A

Pasal 10

Pasal 14A

Pasal 15

Pasal II