Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pene...

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT. (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah; b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas Air Tanah; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut: a. sumber daya alam; dan b. peruntukan dan pengelolaan. (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut: a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah; b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan c. kualitas Air Tanah. (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut: a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot. (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas: a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air; b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi; c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan: 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum. (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 5

Koreksi

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan. (3) Interval Volume Pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah di masing-masing provinsi.

Pasal 6

Koreksi

(1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT. (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

(1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL. (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi. (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi. (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P). (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses dewatering pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (3) Dewatering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (4) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri, setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 12

(1) Gubernur MENETAPKAN Peraturan Gubernur mengenai NPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh verifikasi dari Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 13

Simulasi Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi yang dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini merupakan objek dalam penghitungan NPA; b. NPA Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan c. Terhadap Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi yang telah dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelesaian pajaknya dilakukan sesuai masa penyelesaian perpajakan (kadaluwarsa) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum perpajakan.

Pasal 15

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 408), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KOMPONEN PENENTUAN NPA, SERTA FORMULA DAN CONTOH PENGHITUNGAN NPA A. Komponen Penentuan NPA 1. Komponen Sumber Daya Alam Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat No. Kriteria Peringkat Bobot 1. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif 4 16 2. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif 3 9 3. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif 2 4 4. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif 1 1 2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif No. Volume Pengambilan Peruntukan 0 – 50 m3 > 50 – 500 m3 > 500 – 1000 m3 > 1000 - 2500 m3 > 2500 m3 1. kelompok 5 1 1.5 2.25 3.38 5.06 2. kelompok 4 3 4.5 6.75 10.13 15.19 3. kelompok 3 5 7.5 11.25 16.88 25.31 4. kelompok 2 7 10.5 15.75 23.63 35.44 5. kelompok 1 9 13.5 20.25 30.38 45.56 B. Formula 1. Rumus Penghitungan NPA NPA = HAB x BAT 2. Rumus Penghitungan HAB HAB = BPH + BPL 3. Rumus Penghitungan BPH BPH = Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan Volume Pengambilan Selama Umur Produksi 4. Rumus Penghitungan BPL BPL = Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau Volume Pengambilan Selama Umur Produksi 5. Rumus Penghitungan BAT BAT = 60% S + 40% P C. Simulasi Penghitungan NPA 1. Penghitungan NPA Rumus: NPA = HAB x BAT 2. Penghitungan HAB Misalnya di suatu daerah untuk menjaga kondisi sumber daya Air Tanah maka diperlukan pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan serta Pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah untuk memantau kondisi air tanah sebagai salah satu alat untuk pengendalian penggunaan Air Tanah. Penghitungan HAB dilakukan dengan rumus: HAB = BPH + BPL a. Penghitungan BPH - Biaya pembangunan sumur imbuhan kedalaman 125 m Rp100.000.000,00 - Biaya pemeliharaan selama 5 tahun Rp100.000.000,00 + Biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Rp200.000.000,00 Sumur imbuhan tersebut digunakan untuk memelihara sumber daya Air Tanah di sekitar sumur produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, dengan debit sumur 100 m3/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi (5 tahun) = (5 × 365) hari × 100 m3 = 182.500 m3 Sehingga: b. Penghitungan BPL - Biaya pembangunan sumur pantau Air Tanah kedalaman 125 m Rp 150.000.000,00 - Biaya operasional sumur pantau selama umur operasional (5 tahun) Rp 12.000.000,00 - Jumlah Biaya Pemeliharaan sumur pantau Rp 40.000.000,00 + Biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau Rp 202.000.000,00 Sumur pantau Air Tanah digunakan untuk memantau kondisi Air Tanah untuk kepentingan pengendalian pendayagunaan Air Tanah di sekitar sumur bor produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun dan debit sumur 100 m3/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi (5 tahun) = (5 × 365) hari × 100 m3 =182.500 m3 Sehingga: Sesuai dengan rumus di atas maka: HAB = BPH + BPL = Rp 1.096/m3 + Rp 1.107/m3 = Rp 2.203/m3 3. Penghitungan BAT a. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 4 dengan kriteria: 1) Air Tanah kualitas baik; dan 2) Ada sumber Air alternatif, maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut: Komponen Volume Pengambilan (m3) Komponen Sumber Daya Alam Komponen Peruntukan dan Pengelolaan BAT HAB (Rp/m3) NPA (HAB × BAT) (Rp/m3) 0 – 50 16 × 60% = 9,6 3 × 40 % = 1,20 10,80 2.203 23.790 > 50 – 500 16 × 60% = 9,6 4,5 × 40 % = 1,80 11,40 2.203 25.111 > 500 – 1000 16 × 60% = 9,6 6,75 × 40% = 2,70 12,30 2.203 27.094 > 1000 – 2500 16 × 60% = 9,6 10,13 × 40% = 4,05 13,65 2.203 30.072 > 2500 16 × 60% = 9,6 15,19 × 40% = 6,08 15,68 2.203 34.530 b. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1 dengan kriteria: 1) Air Tanah kualitas baik; dan 2) Ada sumber Air alternatif, maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut: Komponen Volume Pengambilan (m3) Komponen Sumber Daya Alam Komponen Peruntukan dan Pengelolaan BAT HAB (Rp/m3) NPA (HAB × BAT) (Rp/m3) 0 – 50 16 × 60% = 9,6 9 × 40 % = 3,60 13,20 2.203 29.076 > 50 – 500 16 × 60% = 9,6 13,5 × 40 % = 5,40 15,00 2.203 33.041 > 500 – 1000 16 × 60% = 9,6 20,25 × 40% = 8,10 17,70 2.203 38.988 > 1000 – 2500 16 × 60% = 9,6 30,38 × 40% = 12,15 21,75 2.203 47.914 > 2500 16 × 60% = 9,6 45,56 × 40% = 18,22 27,82 2.203 61.289 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIFIN TASRIF

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16