PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

PERMEN Nomor 19 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan. 5. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak ASN dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 7. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. 8. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. 9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menentukan tingkatan jabatan berupa kelas jabatan. 10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 11. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja. 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. 13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

Koreksi

(1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana. (3) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan. (4) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas: a. Klerek; dan b. Operator. (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana klasifikasi Klerek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. penelaah teknis kebijakan; b. pengolah data dan informasi; dan c. pengadministrasi perkantoran. (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana klasifikasi Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. penata layanan operasional; b. pengelola layanan operasional; c. penata laksana agraria dan tata ruang; d. operator layanan operasional; dan e. pengelola umum operasional.

Pasal 4

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan syarat dan tugas jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi. (2) Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Pengisian Jabatan Pelaksana ASN harus sesuai dengan informasi jabatan, formasi jabatan dan peta jabatan yang telah ditetapkan. (4) Informasi jabatan, formasi jabatan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian atau sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai informasi jabatan, formasi jabatan dan peta jabatan di lingkungan Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur Jabatan Pelaksana. (2) Daftar nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA NO. NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA KELAS JABATAN TUGAS JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 1. Klasifikasi Klerek a. Penelaah Teknis Kebijakan 7 Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) b. Pengolah Data dan Informasi 6 Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional D-3 (Diploma-Tiga) c. Pengadministrasi Perkantoran 5 Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service) SLTA Sederajat 2. Klasifikasi Operator a. Penata Layanan Operasional 7 Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan NO. NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA KELAS JABATAN TUGAS JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN b. Pengelola Layanan Operasional 6 Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis D-III bidang yang relevan dengan tugas jabatan c. Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang 6 Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria /pertanahan dan tata ruang D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/ perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan d. Operator Layanan Operasional 5 Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis SLTA Sederajat e. Pengelola Umum Operasional 3 Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum SD sederajat/SLTP sederajat MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd NUSRON WAHID

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9