PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

PERDA Nomor 4 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Koreksi

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kesatuan bangsa dan politik; b. pendidikan, pemuda, dan olah raga; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. kebudayaan. (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan: a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. instansi/lembaga vertikal/Lembaga lainnya; dan/atau c. Masyarakat. (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (4) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) Ketentuan mengenai kepengurusan, tugas dan masa kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kalteng.go.id

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada: a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain; b. organisasi politik; c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; d. aparatur sipil negara; e. guru/pendidik; dan f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui: a. pendidikan formal; b. pendidikan nonformal; dan c. pendidikan informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan melalui: a. kegiatan intrakurikuler; b. kegiatan kokurikuler; c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau d. kegiatan nonkurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan; c. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/bimbingan teknis; d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

(1) peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni. (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara. (3) Selain bentuk dimaksud sebagaimana ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan: a. kegiatan olahraga; b. kegiatan keilmuan; c. kegiatan sosial; d. kegiatan kebudayaan; dan/atau e. kegiatan lainnya. jdih.kalteng.go.id (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan dengan berbasis budaya. (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. format digital dan nondigital; (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan: a. partisipasi; b. kesetaraan; c. kebenaran; d. keterbukaan; e. kesesuaian; f. kerjasama antar pihak; g. kreatifitas; h. akademik; dan i. kearifan lokal. (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. kurikulum; b. modul; c. kajian; d. penelitian; e. materi; f. tata tertib; dan g. monitoring evaluasi. (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. jdih.kalteng.go.id

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Koreksi

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui: a. pendidikan formal; b. pendidikan nonformal; dan c. pendidikan informal.

Pasal 10

Koreksi

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan melalui: a. kegiatan intrakurikuler; b. kegiatan kokurikuler; c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau d. kegiatan nonkurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan; c. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/bimbingan teknis; d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

(1) peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni. (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara. (3) Selain bentuk dimaksud sebagaimana ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan: a. kegiatan olahraga; b. kegiatan keilmuan; c. kegiatan sosial; d. kegiatan kebudayaan; dan/atau e. kegiatan lainnya. jdih.kalteng.go.id (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan dengan berbasis budaya. (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. format digital dan nondigital; (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan: a. partisipasi; b. kesetaraan; c. kebenaran; d. keterbukaan; e. kesesuaian; f. kerjasama antar pihak; g. kreatifitas; h. akademik; dan i. kearifan lokal. (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. kurikulum; b. modul; c. kajian; d. penelitian; e. materi; f. tata tertib; dan g. monitoring evaluasi. (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. jdih.kalteng.go.id

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23