PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian INDONESIA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika dan bahan adiktif lainnya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 10. Fasilitasi adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah. 11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. jdih.kalteng.go.id 12. Pemberantasan adalah fasilitasi, upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 13. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui wajib lapor, rehabilitasi, pasca rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan. 14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum 16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 17. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 19. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Narkotika. 20. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari dari ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika. 21. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 22. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal dalam pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 23. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 24. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk/ditetapkan oleh pemerintah. 25. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur. jdih.kalteng.go.id 26. Sanksi adalah tindakan administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

Koreksi

(1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara: a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan masyarakat bagi Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat; d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; jdih.kalteng.go.id e. membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan prefentif dalam organisasi kemasyarakatan; f. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu penyalahgunaan, korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba. (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh: a. keluarga; b. organisasi kemasyarakatan; c. organisasi kepemudaan; d. badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta; e. tokoh masyarakat; f. tokoh adat dan tokoh agama; dan/atau g. masyarakat. (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau nonmateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama. (5) Partisipasi badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. (6) Sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan unsur Kementerian/Lembaga terkait, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Bela Negara (FBN), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Swasta, Perguruan Tinggi, Sekolah yang berada di daerah.

Pasal 26

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a meliputi: a. menanamkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan etika moral kepada anak mulai dari usia dini; b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak; c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan jdih.kalteng.go.id d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 27

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dan huruf c meliputi: a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. kampanye anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

BAB III

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

BAB VI

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35