PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud: 1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 5. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa. 6. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan/atau pada waktu tertentu sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dapat digunakan sebagai upacara masyarakat di Bali. 7. Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari. 8. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata. 9. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas, maupun yang dipelihara oleh manusia. 10. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk stabilitas keseimbangan serta produktivitas lingkungan hidup. 12. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dan sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 13. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinàrnbungan kesediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan lainnya. 14. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. 15. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup disuatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama. 16. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah kedudukan, susunan asli, hak- hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 17. Masyarakat adalah orang yang tinggal atau berada di Bali. 18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II

PERLINDUNGAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya melakukan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang ada. (2) Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis tumbuhan dan satwa tertentu yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam daftar lampiran perjanjian internasional untuk konservasi (appendix) CITES. (3) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. pengendalian; dan b. pemanfaatan. (4) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada: a. Perlindungan di lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar; dan b. Perlindungan di luar lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar. (5) Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (6) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar baru. (7) Ketentuan mengenai perubahan dan/atau penambahan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya. (2) Pelaksanaan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui: a. pengelolaan Habitat serta Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar; dan c. pengendalian hama serta penyakit Tumbuhan dan Satwa Liar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk: a. pengkajian, penelitian, dan pengembangan; b. penangkaran; c. perburuan; d. perdagangan; e. peragaan; f. pertukaran; g. budidaya tanaman obat-obatan; h. pemeliharaan untuk kesenangan; dan i. upacara keagamaan. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. (3) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau menghindari penurunan potensi populasi jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam bentuk upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i. (5) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pemerintah Provinsi dalam Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1) Perlindungan di lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan melalui: a. kawasan suaka alam; dan b. kawasan pelestarian alam berbentuk taman nasional. (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. (3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan Tumbuhan, Satwa Liar, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami; dan b. suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 10

Perlindungan di luar lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan di luar kawasan hutan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17