Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Dae...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 9. Dinas Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; 10. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 11. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan; 12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 13. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 14. Dinas Perhubungan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 16. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan; 17. Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran. e. Badan Daerah terdiri atas: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. f. Kemantren terdiri atas: 1. Kemantren Danurejan Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Bausasran; b) Kelurahan Suryatmajan; dan c) Kelurahan Tegalpanggung. 2. Kemantren Gedongtengen Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Pringgokusuman; dan b) Kelurahan Sosromenduran. 3. Kemantren Gondokusuman Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Baciro; b) Kelurahan Demangan; c) Kelurahan Klitren; d) Kelurahan Kotabaru; dan e) Kelurahan Terban. 4. Kemantren Gondomanan Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Ngupasan; dan b) Kelurahan Prawirodirjan. 5. Kemantren Jetis Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Bumijo; b) Kelurahan Cokrodiningratan; dan c) Kelurahan Gowongan. 6. Kemantren Kotagede Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Prenggan; b) Kelurahan Purbayan; dan c) Kelurahan Rejowinangun. 7. Kemantren Kraton Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Kadipaten; b) Kelurahan Panembahan; dan c) Kelurahan Patehan. 8. Kemantren Mantrijeron Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Gedongkiwo; b) Kelurahan Mantrijeron; dan c) Kelurahan Suryodiningratan. 9. Kemantren Mergangsan Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Brontokusuman; b) Kelurahan Keparakan; dan c) Kelurahan Wirogunan. 10. Kemantren Ngampilan Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Ngampilan; dan b) Kelurahan Notoprajan. 11. Kemantren Pakualaman Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Gunungketur; dan b) Kelurahan Purwokinanti. 12. Kemantren Tegalrejo Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Bener; b) Kelurahan Karangwaru; c) Kelurahan Kricak; dan d) Kelurahan Tegalrejo. 13. Kemantren Umbulharjo Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Giwangan; b) Kelurahan Muja Muju; c) Kelurahan Pandeyan; d) Kelurahan Semaki; e) Kelurahan Sorosutan; f) Kelurahan Tahunan; dan g) Kelurahan Warungboto. 14. Kemantren Wirobrajan Tipe A, meliputi wilayah kerja: a) Kelurahan Pakuncen; b) Kelurahan Patangpuluhan; dan c) Kelurahan Wirobrajan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Inspektorat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu; (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian; (3) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan investigasi. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Dinas Daerah tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah yang mengampu urusan Keistimewaan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. 5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat dibentuk UPT. (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah induknya. (3) UPT Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dapat berbentuk Satuan Pendidikan Daerah. (4) Pada Dinas Kesehatan, selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Walikota. 6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 setelah Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Penyebutan nomenklatur Kemantren dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahan, dan administrasi lainnya yang secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Kecamatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kemantren. b. Semua ketentuan produk hukum daerah yang menggunakan nomenklatur perangkat daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21B

Koreksi

(1) UPT yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perangkat Daerah yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020. 8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pada saat penataan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah ini selesai dilaksanakan, maka : a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah; c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah; d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan; dan e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4,13/2020)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 16

Pasal 21A

Pasal 21B

Pasal 22

Pasal II