PERDA

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA RUANG KENDALI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERDA Nomor 32 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. 6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika. 7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 8. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Ruang Kendali yang selanjutnya disebut UPT Pengelola Ruang Kendali adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Ruang Kendali pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Ruang Kendali yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pengelola Ruang Kendali adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Ruang Kendali pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. 12. Tangerang LIVE adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Kota Layak Huni (Liveable), Layak Investasi (Investible), Layak Dikunjungi (Visitable) dan Kota Cerdas (E-City). 13. Ruang Kendali Kota adalah fasilitas Ruang kendali untuk memudahkan Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol dan mengendalikan seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap problematika kota. 14. Pelayanan informasi eksekutif adalah penyajian berbagai informasi yang terintegrasi melalui sistem informasi eksekutif. 15. Sistem informasi eksekutif adalah Sistem informasi yang menampilkan ringkasan data dari kelompok aplikasi yang terdiri dari aplikasi e - Pemerintahan, e - Pendidikan, e - Kesehatan, e - Pengadaan, dan e - Logistik.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

Koreksi

(1) UPT Pengelola Ruang Kendali mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pengelola ruang kendali kota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Ruang Kendali mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pelayanan informasi eksekutif; 2. penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat Daerah;dan 3. pengelolaan administrasi operasional UPT. (3) Rincian tugas UPT Pengelola Ruang Kendali adalah : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pengelolaan Ruang Kendali Kota berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan Ruang kendali kota; c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan Ruang kendali kota; d. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap opini publik/issue yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah melalui media massa dan sosial; e. melakukan layanan pengaduan masyarakat; f. melakukan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah Daerah; g. melakukan promosi pemanfaatan layanan kota cerdas; h. melakukan penyediaan sarana dan sarana Ruang kendali kota/Kota Cerdas; i. melakukan penyelenggaraan sistem tanggap darurat Daerah; j. melakukan koordinasi lintas SKPD dan/atau instansi lainnya dalam penyelanggaraan tanggap darurat Daerah; k. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Ruang kendali kotadilingkungan Pemerintah Daerah; l. melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelola Ruang Kendali Kota; dan n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (4) UPT Pengelola Ruang Kendali dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelola Ruang Kendali yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pengelola Ruang Kendali. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 1. pelaksanaan administrasi umum dan Kepegawaian;dan 2. pelaksanaan administrasi keuangan. (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah: a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pengelola Ruang Kendali berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar; c. melakukan pengelolaan arsip; d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan; e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor; f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian; g. melakukan pengelolaan keuangan; h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Pengelola Ruang Kendali dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Ruang Kendali.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA RUANG KENDALI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9