PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

PERDA Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Walikota Surakarta. 5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 6. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. 7. Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum. 8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kota Surakarta yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum baik dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha negara. 10. Kode Etik Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat. 11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. 12. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar poses peradilan. 13. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak- hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi. 14. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Surakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Koreksi

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; dan d. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

Hak Penerima Bantuan Hukum: a. mendapatkan jawaban tertulis berupa kesediaan atau penolakan dari Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu yang ditentukan; dan b. menerima Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: a. menandatangani Surat Kuasa khusus; b. mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum; c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; e. melaksanakan Bantuan Hukum sesuai dengan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani; f. mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Hukum yang dilaksanakan; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 12

Kewajiban Penerima Bantuan Hukum: a. mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; b. menunjukan bukti atau keterangan sebagai Warga Miskin; c. menyampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum tentang bukti, saksi, informasi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi; dan d. mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang Bantuan Hukum baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21

Pasal 22