PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERDA Nomor 10 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi; b. menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah; d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman; e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan; f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman ditingkat Daerah; g. melaksanakan kebijakan dan strategi ditingkat Daerah; h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ditingkat Daerah; i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman ditingkat Daerah; m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; o. MENETAPKAN lokasi Kasiba dan Lisiba; dan p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

BAB X

KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 51

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. (2) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, sarana, dan utilitas umum. (3) Pemberian kemudahan dan/atau bantuan subsidi perolehan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan. (4) Pemberian Kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: a. perbaikan rumah; b. pembangunan baru rumah; dan/atau c. prasarana, sarana, dan utilitas umum. (5) Pemberian Kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk dana, bahan bangunan, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. (6) Pemberian kemudahan/bantuan insentif perpajakan, perizinan dan asuransi dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pemberian kemudahan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui: a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara; b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah; d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pemberian kemudahan sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi hak atas tanah. (9) Pemberian kemudahan bantuan pembangunan berupa penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah. (10) Ketentuan lebih lanjut Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I

BAB II

Pasal 6

BAB I

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

Pasal 36

Pasal 37

BAB VII

BAB VIII

Pasal 49

BAB IX

Pasal 50

BAB X

Pasal 51

BAB XI

BAB XII

Pasal 55

BAB XIII

Pasal 56

BAB XIV

Pasal 57

BAB XV

Pasal 58

BAB XVI

Pasal 59