PERDA

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang KETENTUAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON

PERDA Nomor 16 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Pejabat Negara adalah : a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Koreksi

(1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS. (3) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Calon PNS yang pada bulan April 2019 tidak memperoleh penghasilan. (4) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

Koreksi

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar 1 (satu) bulan penghasilan yang diterima pada bulan April 2019. (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019. (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas. (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan Tambahan Penghasilan PNS. (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari : a. tunjangan struktural; b. tunjangan fungsional; dan c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk tunjangan profesi guru PNS dan tambahan penghasilan guru PNS yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (10) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan. (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah kecuali penghasilan dari Tambahan Penghasilan PNS dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. (2) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Penerima Pensiun janda/duda.

Pasal 5

(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas. (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar penghasilan yang diterima pada bulan April 2019. (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019. (4) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas. (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar penghasilan yang diterima pada bulan April 2019. (6) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019. (7) Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

Pasal 6

Terhadap Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 7

Koreksi

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. (3) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibayarkan pada bulan Juni 2019. (4) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibayarkan pada bulan Juli 2019.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Kuasa BUD. (2) SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM: a. SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;dan b. SPM Tambahan Penghasilan PNS untuk pembayaran Tambahan Penghasilan PNS. (3) SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan. (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Wali Kota Cirebon mengenai Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS dan Pejabat Negara dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan bulanan.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang KETENTUAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13