Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN D...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat. 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat. 9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumba Barat. 10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumba Barat. 11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas : a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas.

Pasal 3

Koreksi

(1). Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah ini. (2). Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah tipe A. b. Sekretariat DPRD Tipe C. c. Inspektorat Tipe A. d. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran; 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; 8. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 9. Dinas Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 14. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip; 20. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan kebudayaan; 22. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan; 24. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja. 25. Dinas Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan. e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan; 2. Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan; 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

Pasal 4

(1). Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. (2). Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kecamatan Tana Righu Tipe A; b. Kecamatan Loli Tipe A; c. Kecamatan Kota Waikabubak Tipe A; d. Kecamatan Wanokaka Tipe A; e. Kecamatan Lamboya Tipe A; dan f. Kecamatan Laboya Barat Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 10

Koreksi

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 11

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan PRESIDEN. (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 14

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretrariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 8, Seri D, Nomor Seri 1); b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 9, Seri D, Nomor Seri 2); c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 10, Seri D, Nomor Seri 3); d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 11, Seri D, Nomor Seri 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0044); e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pebentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 12, Seri D, Nomor Seri 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 30 Agustus 2016 BUPATI SUMBA BARAT, ttd AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 1 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ttd UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 02/2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18