PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

PERDA Nomor 4 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

Pasal 6

BAB IV

PEREDARAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat dijual di: a. hotel dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan b. tempat tertentu selain huruf a, yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. (3) Bupati dapat MENETAPKAN pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah dan budaya lokal.

Pasal 9

(1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. (2) Pengecer wajib memastikan pembeli Minuman Beralkohol tidak meminum langsung di lokasi penjualan. (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen wajib dilayani oleh petugas/pramuniaga. (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan; atau d. pencabutan izin. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Koreksi

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 249), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 3 April 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 3 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. WIDODO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (2-72/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB I

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26