PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA Nomor 4 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 32A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32B

BAB 3

Prinsip Yang Dianut Dalam MENETAPKAN Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32D

Koreksi

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Pasal 32E

Koreksi

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Tera/Tera Ulang . (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera di dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam. 10. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 11. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 9 Juni 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 12 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, TTD A.L. LEYSANDRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 4 )/( 2017 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM YAKOBUS, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19700223 199903 1 002

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB 1

Pasal 32A

Pasal 32B

BAB 1

Pasal 32A

Pasal 32B

Pasal 32C

BAB 2

Pasal 32C

Pasal 32D

BAB 3

Pasal 32D

Pasal 32E

Pasal 36

Pasal II

BAB 4

Pasal 32E

Pasal 36

Pasal II