PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTAPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUMKABUPATEN PURWAKARTA

PERDA Nomor 9 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perekonomian dan pembangunan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 10. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. 11. Investasi lansung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 12. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta. 13. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta. 14. Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyertaan Modal adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDAM. (2) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah ke PDAM, sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp. 8.566.399.997,- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). (3) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 59.383.000.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah). (4) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 67.949.399.997,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). (5) Tata cara penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan bagian dari rencana program pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 92.731.000.000,- (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah) sesuai dengan financial reform PDAM Kabupaten Purwakarta dari Australian AID – INDONESIA Infrastructure Initiative.

Pasal 5

(1) Besarnya jumlah penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (2) Apabila sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah penambahan Penyertaan Modal belum mencapai jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berikutnya. (3) Apabila Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penambahan Penyertaan Modal melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka akan dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah ini. (4) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTAPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUMKABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

Pasal 13