PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKAT DAERAH KABUPATENPESAWARAN

PERDA Nomor 6 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari: a. Sekretariat Daerahmerupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRDPesawaranmerupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerahmerupakan Inspektorat Tipe A; d. Satuan Polisi Pamong Prajamerupakan Satuan Polisi Pamong PrajaTipe B; e. Dinas DaerahPesawaran, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 2. Dinas KesehatanTipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; 4. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 5. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 6. Dinas Sosial, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TipeB menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu TipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 15. DinasPemberdayaanMasyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 16. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 17. DinasPerindustriandanPerdaganganTipeB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; 18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangtenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintah bidang energi sumber daya mineral; 19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 20. DinasPerikanan TipeB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 21. DinasPerpustakaan Dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; f. Badan Daerah terdiri dari : 1. BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 3. Badan Pendapatan DaerahTipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuanbangsadan politik yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabung dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah dimaksud hanya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahanbidang Bencana, yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai denganperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sub urusan pemerintah bidang bencana diundangkan. (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesekretariatan Dewan Korps Pegawai yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pelaksanaan kesekretariatan Korps Pegawai diundangkan. (3) Anggaran penyelenggaraa Urusan Pemerintahan di bidang Bencana dan Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan tersebut diundangkan.

Pasal 14

Penyesuaian Pengisian jabatan direktur rumah sakit dan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05); b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48); c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49); d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50) kecuali ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang mengatur tugas pokok dan fungsi dan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Pada Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51) kecuali ketentuan Bab III Pasal 6 sampai dengan 17 yang mengatur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bab V Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 yang mengatur mengatur organisasi dan tata kerja Sekretaiat Dewan Pengurus KORPRI; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan, pada tanggal 10 Nopember 2016 BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 10 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR18 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 7 /PSW/2016 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19661015 199503 2 002

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKAT DAERAH KABUPATENPESAWARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18