PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERDA Nomor 6 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penqjam Paser Utara. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Panajam Paser Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat. 4 5 6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraal Negara dan pemerintahan daerah dan/ atau penyelenggara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 8. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalilan Ralryat Daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danalya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 9. Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi pubtk yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimaltan Timur. 10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang pengumpulan, pendokumentasian, penyimpaaan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pelaksana. 11. Atasan PPID adalah pejabat yang mempakan atasan langsung PPID dan/ atau atasan dari atasan langsung PPID pada Badan Publik. 12. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang selaljutnya disebut Tim Pertimbangan adalah struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang melakukan kqjian atas kajian atas informasi/ dokumentasi yang tidak termasuk Daftar Informasi Publik. 13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi. 14. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/ atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Daera-h dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 16. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui baltuan mediator komisi informasi Propinsi. 17. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi Propinsi.

BAB IV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 18

Koreksi

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib membuka akses bagi setiap Pemohon untuk mendapatkan Informasi Publik di Daerah, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan/atau diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum meliputi: f. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan pelapor, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidala; 3. informasi yang dapat mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan penanganan segala bentuk kejahatan internasional; 4. informasi yang dapat membahayakan keselamatal dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau 5. informasi yang dapat membahayakal keamana-n peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan dan perlindungan serta persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon membahayakan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon mengungkapkan kekayaan alam negara dan Daerah; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikal ketahanal ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingal hubungan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; C. Informasi Publik yang apabila dibuka mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h 13- Informasi Publik yang apabila dibuka kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi berupa: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, kesehatan frsik dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan aset pendapatan dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas, dan rekomendasi seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseor€rng berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; memorandum atau surat antar Badan Daerah atau Intra Badan Publik Daerah atau Intra yang menurut sifatnya dirahasiakan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/ atau Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Ketentuan yang tidak termasuk dalam kategori Informasi dikecualikan merupakan informasi mengenai: a. ketetapan, keputusan, peraturan ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan penegak hukum; dan b. rencana pengeluaran tahunan laporan pertanggungiawaban Bupati. (21 Ketentuan yang tidak termasuk informasi yang sebagaimana dimalsud dalam Pasal 17 huruf g, antara lain apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap menyampaikan persetujuan tertulis; dan/ atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi dalam jabatan publik.

Pasal 20

(1) PPID pada setiap Badan Publik Daerah dan Badan Publik l,ainnya wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk dapat diakses oleh setiap orang. (2\ Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. J

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Pasal 51

Pasal 52

BAB X

Pasal 56

Pasal 57

BAB VII

Pasal 58