Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan; 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005–2025. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang disusun setiap tahun sekali. 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026. 8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang pelaksanaannya dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

Koreksi

(1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut: a. BAB I : pendahuluan; b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah; c. BAB III : gambaran keuangan Daerah; d. BAB IV : permasalahan dan isu strategis; e. BAB V : visi, misi, tujuan dan sasaran; f.

Pasal 4

Koreksi

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021–2026.

Pasal 5

Koreksi

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Koreksi

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Bupati dapat mengubah RPJMD.

Pasal 7

Koreksi

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau d. bertentengan dengan kepentingan nasional.

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan dilaksanakan melalui perubahan RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dokumen yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 dan RKPD Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya dokumen dan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD sampai dengan Tahun 2026, dan sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2026 – 2031 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih maka penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 24 Desember 2021 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen Pada tanggal 24 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD M. YULIAN AKBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN AGUS DWI NUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH: (5-360/2021)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021–2026

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB VI

BAB IX

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10