Koreksi Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau d. bertentengan dengan kepentingan nasional.