PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

PERDA Nomor 1 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap umat Islam yang mampu. 6. Jamaah Haji adalah warga negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai persyaratan yang ditetapkan. 7. Biaya Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi/Embarkasi Antara dan Dari Debarkasi Antara Ke Daerah Asal yang berada di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah biaya transportasi yang diperuntukan kepada Jamaah calon Haji yang telah melakukan ibadah haji pada tahun-tahun pelaksanaan haji sebelumnya. 8. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu bimbingan ibadah dan pelayanan umum kepada jamah haji Kabupaten Kotawaringin Timur. 9. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada jamah haji. 10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji. 11. Biaya Transportasi Jamaah haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal. 12. Daerah asal adalah Kabupaten Kotawaringin Timur tempat Jamaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke Embarkasi/Embarkasi Antara. 13. Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah calon haji menuju Embarkasi. 14. Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Debarkasi. 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daearah kabupaten. 16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 17. Prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar Jamaah haji daerah asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan Jamaah haji dari debarkasi ke daerah asal. 18. Pengawalan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan Jamaah haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji.

BAB IV

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam hal kelancaran penyelenggaraan ibadah haji daerah Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dengan menunjuk Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai Ketua Panitia Penyelenggara. (2) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) merencanakan, melaksanakan dan mengarahkan serta mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji daerah. (3) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggara dalam menjalankan tugas dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan DPRD dan Perangkat Daerah terkait, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur untuk keamanan penyelenggaraan ibadah haji daerah. (4) Susunan dan tim sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB V PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 6

(1) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyiapkan petugas haji daerah. (2) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPHD dan TKHD yang memenuhi persyaratan dan kesehatan yaitu petugas yang telah mengetahui tentang aturan haji dan pernah berhaji untuk membantu para calon jamaah haji baik sebelum keberangkatan dan saat pelaksanaan ibadah haji. (3) TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) orang yang telah diseleksi sesuai ketentuan yang berlaku. (4) TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang dari petugas kesehatan daerah setempat. (5) Mekanisme rekruitmen TPHD dan TKHD sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melakukan seleksi Calon TPHD dan TKHD yang hasilnya kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Seleksi calon TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan yang berkoordinasi dengan organisasi masyarakat Islam kabupaten.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13