PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

PERDA Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 14A

Koreksi

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah meliputi produksi pertanian, bibit/benih tanaman, dan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I angka I ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, Lampiran I angka II huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, dan Lampiran I angka IV ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut: I. Pemakaian Tanah Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah: c. Digunakan untuk kepentingan lainnya: Tarif sewa per tahun = 3,33% x ( Lt x Nt ) x Fps Keterangan: Lt : Luas tanah (m2). Nt : Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m2). Fps : Faktor penyesuai sewa. d. Digunakan untuk pendirian bangunan khusus antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Menara Telekomunikasi dan sejenisnya: Tarif sewa per tahun = 3,33% x ( Lt x Nt ) + Nb x Fps Keterangan: Lt : Luas tanah (m2). Nt : Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m2). Nb : Nilai bangunan berdasarkan hasil penilaian atau berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya pendirian bangunan beserta fasilitas pendukungnya. Fps : Faktor penyesuai sewa. II. Pemakaian Gedung/Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah: d. Pemakaian gedung Diklat dan Litbang Kabupaten Demak: 1. Sewa Ruang Kelas - Besar (kapasitas 80 orang) Rp.400.000/hari - Sedang (kapasitas 40 orang) Rp.300.000/hari - Kecil (kapasitas 30 orang) Rp.250.000/hari 2. Sewa Kamar Rp.150.000/hari 3. Sewa Ruang Makan Rp.250.000/hari 4. Sewa Gedung Pertemuan Rp.2.000.000/hari Kerusakan yang ditimbulkan oleh penyewa/pengguna jasa menjadi beban penyewa/pengguna jasa yang bersangkutan. e. Pemakaian Gedung lainnya: Tarif sewa per tahun = 6,64% x ( Lb x Hsb x Nsb ) x Fps Keterangan : Lb : Luas bangunan yang dipakai/disewa ( m2 ) Hsb : Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru. Nsb : Nilai sisa bangunan (%). Fps : Faktor penyesuai sewa. IV. Barang-barang atau fasilitas lainnya: c. Jasa penggilingan padi pada UPTD Pengolahan Hasil Pertanian Dinas Pertanian sebesar Rp210,00 (dua ratus sepuluh rupiah) Per Kilogram beras dengan ketentuan sebagai berikut: 1) hasil katul dan menir diambil pemilik gabah/pengguna jasa; 2) tenaga kerja ditanggung pengguna jasa; 3) hasil sekam menjadi milik penyedia jasa.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 1 September 2016 BUPATI DEMAK, Diundangkan di Demak pada tanggal 2 September 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2016). NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 ASISTEN I 3 KABAG HUKUM 4 KA DPKKD TTD HM. NATSIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD SINGGIH SETYONO ATAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah memerlukan penyediaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali obyek Retribusi Jasa Usaha dengan memasukkan penjualan hasil produksi usaha daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka retribusi penjualan produksi usaha daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Demak diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal 14A

Pasal II

Pasal I

Pasal II