Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bone, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG DasarNegara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedungyang fungsinya untuk kepentingan publik, baikberupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupunfungsi sosial dan budaya.
8. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ataumemiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
9. Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
10. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi darifungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
12. Keterangan Rencana Kabupatenadalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkunganyang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bonepada lokasi tertentu.
13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone kepada Pemilik Bangunan Gedunguntuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
14. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah untukmendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.
15. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan Bangunan Gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
16. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angkapersentase perbandingan antara luas seluruh lantaidasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angkapersentase perbandingan antara luas seluruh ruangterbuka di luar Bangunan Gedung yangdiperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan danluas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruangdan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan
21. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PERATURAN PEMERINTAH dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung.
22. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, danstandar metode uji baik berupa Standar Nasional INDONESIA maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruangwilayah Kabupaten Boneyang telah ditetapkandengan peraturan daerah.
24. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
26. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
27. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
28. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yangmengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiriatas:
rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang- dalam/interior serta rencanaspesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
29. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulisdan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran Bangunan Gedung.
30. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
31. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruhatau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
32. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedungyang memenuhi persyaratan administratif danpersyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
33. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.
34. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau menggantibagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atauprasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap Laik Fungsi.
35. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaanBangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalanbangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaanmenurut periode yang dikehendaki.
36. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dandilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali Bangunan Gedung ke bentukaslinya.
37. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruhatau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atauprasarana dan sarananya.
38. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, dan Pengguna Bangunan Gedung.
39. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
40. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/ataubukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan denganPemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelolaBangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsiyang ditetapkan.
41. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalahorang perorangan atau badan yang kegiatanusahanya menyediakan layanan jasa konstruksibidang Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemenkonstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.
42. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiridari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraanBangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencanateknis dengan masa penugasan terbatas, dan jugauntuk memberikan masukan dalam penyelesaianmasalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentuyang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
43. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yangmempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknisatas kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung.
45. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atauusaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidangBangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakatahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
46. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yangmerupakan perwujudan kehendak dan keinginanmasyarakat untuk memantau dan menjagaketertiban, memberi masukan, menyampaikanpendapat dan pertimbangan, serta melakukanGugatan Perwakilan berkaitan denganpenyelenggaraan Bangunan Gedung.
47. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yangdiadakan untuk mendengarkan dan menampungaspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakatumum sebagai masukan untuk menetapkankebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung.
48. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitandengan penyelenggaraan Bangunan Gedung yangdiajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untukkepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakilipihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan faktaatau dasar hukum antara wakil kelompok dananggota kelompok yang dimaksud.
49. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedungadalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, danpengawasan dalam rangka mewujudkan tatapemerintahan yang baik sehingga setiappenyelenggaraan Bangunan Gedung dapatberlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, sertaterwujudnya kepastian hukum.
50. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaanperaturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan Standar Teknis Bangunan Gedung sampai didaerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
51. Pemberdayaan adalah kegiatan untukmenumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung.
52. Pengawasan adalah pemantauan terhadappelaksanaanpenerapan peraturan perundang-undanganbidang Bangunan Gedung dan upayapenegakan hukum.
(1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
a. bangunan rumah tinggal tunggal;
b. bangunan rumah tinggal deret;
c. bangunan rumah tinggal susun; dan
d. bangunan rumah tinggal sementara.
(2) Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
b. bangunan gereja, kapel;
c. bangunan pura;
d. bangunan vihara;
e. bangunan kelenteng; dan
f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
(3) Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
a. Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
b. Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
c. Bangunan Gedung pabrik;
d. Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
e. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
f. Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
g. Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
h. Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
(4) Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
a. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
b. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
c. Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;
d. Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
e. Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
(5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi, meliputi:
a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
b. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan;
c. dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
(6) Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
c. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
d. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan;
e. dan sejenisnya. (penjelasan pasal)