Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKANPE...

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah Kabupaten; c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; d. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; 6. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi; 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan, persampahan dan sumberdaya mineral; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik, dan persandian; 15. Dinas Koperasi dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan; 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakan dan bidang kearsipan; 19. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakann urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan; 20. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perkebunan dan penyuluhan; dan 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan. e. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; 2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan 4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah; f. Kecamatan terdiri dari: 1. Kecamatan Aek Kuasan Tipe A; 2. Kecamatan Aek Ledong Tipe A; 3. Kecamatan Aek Songsongan Tipe A; 4. Kecamatan Air Batu Tipe A; 5. Kecamatan Air Joman Tipe A; 6. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tipe A; 7. Kecamatan Bandar Pulau Tipe A; 8. Kecamatan Buntu Pane Tipe A; 9. Kecamatan Kota Kisaran Barat Tipe A; 10. Kecamatan Kota Kisaran Timur Tipe A; 11. Kecamatan Meranti Tipe A; 12. Kecamatan Pulau Rakyat Tpe A; 13. Kecamatan Pulo Bandring Tipe A; 14. Kecamatan Rahuning Tipe A; 15. Kecamatan Rawang Panca Arga Tipe A; 16. Kecamatan Sei Dadap Tipe A; 17. Kecamatan Sei Kepayang Tipe A; 18. Kecamatan Sei Kepayang Barat Tipe A; 19. Kecamatan Sei Kepayang Timur Tipe A; 20. Kecamatan Setia Janji Tipe A; 21. Kecamatan Silau Laut Tipe A; 22. Kecamatan Simpang Empat Tipe A; 23. Kecamatan Tanjung Balai Tipe A; 24. Kecamatan Teluk Dalam Tipe A; dan 25. Kecamatan Tinggi Raja Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja Perangkat Daerah, dan uraian tugas dan fungsi jabatan struktural diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam MENETAPKAN besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas: a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPT Dinas/Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Pembentukan UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Koreksi

(1) Selain UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT dinas di bidang: a. pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan b. kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. (3) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 7

Koreksi

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, kedudukan, tugas dan fungsi dan tatakerja Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha yang melekat pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten : a. Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama; b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama; c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon III a atau jabatan administrator; d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator; e. Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas, dan Badan Daerah Tipe A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas; f. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan ke las A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas; g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan; i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 9

Koreksi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8), tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5), tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, kecuali fungsi dan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 11

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas/Badan dan Perangkat Daerah yang berbentuk rumah sakit umum Daerah dan satuan pendidikan Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas/Badan berdasarkan Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat ditinjau kembali untuk dievaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 5); b. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7); c. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8); dan d. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 6). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 2 Desember 2016 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFAN GAMA SIMATUPANG Diundangkan di Kisaran pada tanggal 29 Desember 2016Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd S O F Y A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (207/2016)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKANPERANGKAT DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16