PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN MENU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2021

PERBAN Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. 2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik POM adalah dana yang diampu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. 3. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. 4. Toko Obat/Pedagang Eceran Obat yang selanjutnya disebut Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. 5. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. 6. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. 8. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluhan keamanan pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dan pendampingan IRTP atau usaha mikro dan kecil dari organisasi yang kompeten. 9. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector yang selanjutnya disebut DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang keamanan pangan untuk melakukan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. 13. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. 14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 15. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. 16. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 3

Koreksi

(1) DAK Nonfisik POM terdiri atas rincian menu: a. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan; b. penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT; c. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan SPP-IRT dan nomor pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP; d. pemeriksaan post-market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan; dan e. peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Rincian kegiatan pada menu pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian; dan b. peningkatan kompetensi petugas pengawas. (3) Rincian kegiatan pada menu penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelaksanaan pengawasan Apotek, Toko Obat, dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan. (4) Rincian kegiatan pada menu pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan SPP-IRT dan nomor pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penyelenggaraan bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP; b. pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT; dan c. pengkajian ulang SPP-IRT. (5) Rincian kegiatan pada menu pemeriksaan post-market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. inventarisasi sarana IRTP; b. pengawasan sarana IRTP; c. sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga; dan d. monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP. (6) Rincian kegiatan pada menu peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan.

BAB II

PENGELOLAAN DAK NONFISIK POM

Pasal 4

Koreksi

Pengelolaan DAK Nonfisik POM meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan kegiatan; c. pelaporan; dan d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan yang didanai DAK Nonfisik POM kepada BPOM dengan melampirkan data teknis yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat dan makanan. (2) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jumlah petugas pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian; b. jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) serta UMOT; c. jumlah IRTP; d. jumlah SPP-IRT; dan e. jumlah penduduk. (3) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan masukan bagi BPOM dalam penghitungan alokasi DAK Nonfisik POM. (4) BPOM menyampaikan usulan alokasi DAK Nonfisik POM kepada Kementerian Kesehatan. (5) Penetapan alokasi DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM serta data dukung yang mengacu pada besaran alokasi dan target DAK Nonfisik POM per rincian menu dan rincian kegiatan, kebutuhan dan prioritas kegiatan daerah, standar biaya daerah, serta ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik POM. (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk setiap rincian menu DAK Nonfisik POM; b. data fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) serta UMOT terbaru; c. data sarana IRTP terbaru; d. data SPP-IRT yang diterbitkan terbaru; e. data sumber daya manusia pengawas farmasi, PKP, dan DFI terbaru; f. standar satuan harga Pemerintah Daerah; dan g. data sumber daya manusia pengawas pangan non- DFI. (3) Kepala Badan melakukan penilaian dan persetujuan terhadap rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik POM ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan MENETAPKAN dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetujui oleh Kepala Badan. (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan tetap menjaga pencapaian target output minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian kegiatan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM yang telah disetujui oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam rangka: a. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan/atau b. penerapan protokol kesehatan di wilayah masing- masing. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan tanpa adanya realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan serta dengan menjaga pencapaian output yang telah disetujui pada setiap rincian kegiatan. (5) Penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan ditetapkan.

Pasal 8

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik POM per rincian menu yang terdiri atas: a. realisasi penyerapan anggaran; b. realisasi kegiatan; c. permasalahan dalam pelaksanaan; dan d. rencana tindak lanjut. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan melalui aplikasi SMART POM.

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh: a. Kepala Badan; dan b. Kepala Dinas Kesehatan yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan provinsi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan: a. secara mandiri yang dilakukan oleh unit eselon I BPOM pengampu kegiatan DAK Nonfisik POM; dan b. secara terpadu yang dilakukan oleh Sekretaris Utama bersama unit eselon I BPOM pengampu kegiatan DAK Nonfisik POM, Inspektorat Utama BPOM, dan UPT BPOM. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan; b. realisasi target setiap rincian kegiatan DAK Nonfisik POM; c. realisasi penyerapan anggaran setiap rincian kegiatan DAK Nonfisik POM; d. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan; dan e. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik POM di daerah dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik POM pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

Pengelolaan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN MENU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12