PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

PERBAN Nomor 13 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

TUGAS DAN JENJANG JABATAN

Pasal 1

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yaitu melakukan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Pasal 2

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan mempertimbangkan dinamika atau perkembangan organisasi. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi. (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan melalui tahapan: a. penghitungan; dan b. pengusulan.

Pasal 6

Penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 7

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mendukung pencapaian tujuan organisasi pada instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang disusun berdasarkan beban kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan berdasarkan atas: a. beban kerja; b. persentase kontribusi; dan c. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan. (3) Beban kerja pada instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. (4) Persentase kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian ruang lingkup kegiatan Penyuluh Keluarga Berencana yang dilakukan pada jenjang tertentu dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada ruang lingkup kegiatan Penyuluh Keluarga Berencana pada seluruh jenjang. (5) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh melalui studi beban kerja pada tugas yang menjadi lokus (titik berat) dari suatu jenjang Penyuluh Keluarga Berencana. (6) Penghitungan dan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8