PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

PERBAN Nomor 6 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan: a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; b. transaksi pinjam-meminjam uang; c. transaksi derivatif suku bunga; dan d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing. 2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing. 3. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis. 4. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang. 5. Derivatif adalah suatu produk keuangan yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya. 6. Harga Acuan (Pricing) adalah harga referensi berupa tingkat harga yang menjadi basis atau dapat digunakan untuk menentukan harga, dalam penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan. 7. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. 8. Dealer Utama (Primary Dealer) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Dealer Utama PUVA adalah bank atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA untuk melaksanakan kewajiban dan melakukan aktivitas tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. 9. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. 10. Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Penunjang PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. 11. Self-Regulatory Organization di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut SRO PUVA adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum INDONESIA yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. 12. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh penyelenggara untuk digunakan oleh partisipan dalam melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi Derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya. 13. Penyelenggara Sarana Transaksi adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi keuangan. 14. Central Counterparty yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli. 15. Sarana Pengelola Informasi Transaksi (Trade Repository) Instrumen Keuangan dan/atau Derivatif yang selanjutnya disebut Trade Repository adalah Infrastruktur Pasar Keuangan yang mengelola semua data dan informasi secara terpusat atas transaksi keuangan dan/atau transaksi Derivatif. 16. Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan Utang (Close-Out Netting) yang selanjutnya disebut Close- Out Netting adalah proses pengakhiran awal (early termination), penghitungan nilai (valuasi), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (single amount) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak. 17. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Pasal 2

Koreksi

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN tujuan, sasaran, dan strategi pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. (2) Tujuan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi: a. membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan berstandar internasional; b. mendukung operasi moneter yang terintegrasi dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan c. mendukung pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional. (3) Sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. (4) Strategi untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. perumusan kebijakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan; b. pengaturan dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang inklusif dan modern serta terintegrasi dengan pengelolaan moneter; dan c. sinergi kebijakan untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Pasal 3

Prinsip dasar pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi: a. mempertimbangkan praktik terbaik secara internasional; b. digitalisasi data dan informasi; c. mengintegrasikan perspektif inklusif dan keuangan berkelanjutan; d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik; dan e. mendorong sinergi dan peningkatan inovasi.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi: a. produk; b. Harga Acuan (Pricing); c. Pelaku PUVA; dan d. Infrastruktur Pasar Keuangan. (2) Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

PRODUK PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Pasal 5

Koreksi

(1) Bank INDONESIA mengatur produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. (2) Produk Pasar Uang meliputi: a. Instrumen Pasar Uang; dan b. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang. (3) Produk Pasar Valuta Asing meliputi konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing. (4) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) dapat berbentuk dokumen elektronik maupun nonelektronik. (5) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 13

(1) Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan kontrak pintar (smart contract). (2) Penggunaan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (smart contract). (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (smart contract). (4) Kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 14

(1) Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, yang menggunakan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib: a. menjaga tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber; c. memastikan kerahasiaan data dan informasi; d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank INDONESIA; dan/atau e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Sebelum menggunakan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA wajib melakukan konsultasi dengan Bank INDONESIA. (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tertentu. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (smart contract) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak pintar (smart contract) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 16

(1) Pelaku PUVA dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), atau Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau c. pencabutan izin dan/atau penetapan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan UNDANG-UNDANG. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kedua

Instrumen Pasar Uang serta Konfirmasi Tertulis dan Kontrak Keuangan

Pasal 6

Koreksi

(1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berbentuk: a. surat sanggup; b. surat perintah membayar; c. efek bersifat utang dan/atau sukuk; dan d. bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek, yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Berdasarkan bentuk Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA MENETAPKAN jenis Instrumen Pasar Uang. (3) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam pembentukan produk investasi.

Pasal 7

(1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan dalam bentuk yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (negotiable). (2) Kriteria Instrumen Pasar Uang yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. tanpa warkat (scripless); b. memberikan manfaat ekonomis secara langsung atau tidak langsung; c. memenuhi keterbukaan informasi atas Instrumen Pasar Uang; dan d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Pengalihan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hak kepemilikan dan/atau hak ekonomis, yang timbul dari Instrumen Pasar Uang tersebut. (4) Instrumen Pasar Uang tanpa warkat (scripless) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk proses penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 8

(1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat diterbitkan untuk tidak dapat dialihkan, tidak dapat diperdagangkan, dan/atau tidak dapat dikuasakan (non negotiable), sepanjang diatur dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN kriteria untuk Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, tidak dapat diperdagangkan, dan/atau tidak dapat dikuasakan (non negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak diatur berbeda dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH. (3) Kriteria bagi Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (non negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berbeda dari kriteria Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

Instrumen Pasar Uang

Pasal 6

Koreksi

(1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berbentuk: a. surat sanggup; b. surat perintah membayar; c. efek bersifat utang dan/atau sukuk; dan d. bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek, yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Berdasarkan bentuk Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA MENETAPKAN jenis Instrumen Pasar Uang. (3) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam pembentukan produk investasi.

Pasal 7

Koreksi

(1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan dalam bentuk yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (negotiable). (2) Kriteria Instrumen Pasar Uang yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. tanpa warkat (scripless); b. memberikan manfaat ekonomis secara langsung atau tidak langsung; c. memenuhi keterbukaan informasi atas Instrumen Pasar Uang; dan d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Pengalihan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hak kepemilikan dan/atau hak ekonomis, yang timbul dari Instrumen Pasar Uang tersebut. (4) Instrumen Pasar Uang tanpa warkat (scripless) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk proses penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 8

(1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat diterbitkan untuk tidak dapat dialihkan, tidak dapat diperdagangkan, dan/atau tidak dapat dikuasakan (non negotiable), sepanjang diatur dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN kriteria untuk Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, tidak dapat diperdagangkan, dan/atau tidak dapat dikuasakan (non negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak diatur berbeda dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH. (3) Kriteria bagi Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (non negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berbeda dari kriteria Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

(1) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mencakup: a. kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, SRO PUVA, dan/atau otoritas terkait; b. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan yang lazim digunakan dalam Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau c. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. harus memuat informasi terkait Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau b. mengacu pada market standard dan/atau konvensi pasar (market convention) yang berlaku.

Pasal 11

(1) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan sebagai dasar Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing. (2) Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA wajib menggunakan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Ketiga

Kontrak Pintar (Smart Contract)

Pasal 13

Koreksi

(1) Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan kontrak pintar (smart contract). (2) Penggunaan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (smart contract). (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (smart contract). (4) Kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 14

(1) Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, yang menggunakan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib: a. menjaga tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber; c. memastikan kerahasiaan data dan informasi; d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank INDONESIA; dan/atau e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Sebelum menggunakan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA wajib melakukan konsultasi dengan Bank INDONESIA. (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tertentu. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (smart contract) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak pintar (smart contract) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

HARGA ACUAN (PRICING)

Pasal 17

Koreksi

(1) Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA harus menggunakan Harga Acuan (Pricing) yang transparan, kokoh (robust), dan kredibel. (2) Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam: a. penerbitan Instrumen Pasar Uang; b. Transaksi Pasar Uang; c. transaksi Pasar Valuta Asing; dan d. penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya. (3) Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang berupa: 1. suku bunga atau tingkat imbalan; 2. yield atau harga instrumen; dan 3. Harga Acuan (Pricing) lainnya di Pasar Uang; dan b. Harga Acuan (Pricing) di Pasar Valuta Asing berupa: 1. nilai tukar; dan 2. Harga Acuan (Pricing) lainnya di Pasar Valuta Asing.

Pasal 18

(1) Bank INDONESIA mengatur Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. (2) Dalam mengatur Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat: a. menyediakan informasi terkait Harga Acuan (Pricing); dan/atau b. MENETAPKAN pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (Pricing). (3) Penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); b. memperhatikan prinsip internasional terkait pembentukan Harga Acuan (Pricing); dan c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib: a. menjaga kredibilitas dan transparansi data dan informasi; b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi; c. memastikan kerahasiaan data dan informasi; d. mempunyai mekanisme penyediaan Harga Acuan (Pricing); e. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank INDONESIA; dan f. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (5) Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada laman Bank INDONESIA dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga Acuan (Pricing) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau c. pencabutan penetapan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 17

Koreksi

(1) Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA harus menggunakan Harga Acuan (Pricing) yang transparan, kokoh (robust), dan kredibel. (2) Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam: a. penerbitan Instrumen Pasar Uang; b. Transaksi Pasar Uang; c. transaksi Pasar Valuta Asing; dan d. penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya. (3) Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang berupa: 1. suku bunga atau tingkat imbalan; 2. yield atau harga instrumen; dan 3. Harga Acuan (Pricing) lainnya di Pasar Uang; dan b. Harga Acuan (Pricing) di Pasar Valuta Asing berupa: 1. nilai tukar; dan 2. Harga Acuan (Pricing) lainnya di Pasar Valuta Asing.

Pasal 18

(1) Bank INDONESIA mengatur Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. (2) Dalam mengatur Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat: a. menyediakan informasi terkait Harga Acuan (Pricing); dan/atau b. MENETAPKAN pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (Pricing). (3) Penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); b. memperhatikan prinsip internasional terkait pembentukan Harga Acuan (Pricing); dan c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib: a. menjaga kredibilitas dan transparansi data dan informasi; b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi; c. memastikan kerahasiaan data dan informasi; d. mempunyai mekanisme penyediaan Harga Acuan (Pricing); e. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank INDONESIA; dan f. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (5) Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada laman Bank INDONESIA dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga Acuan (Pricing) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

Umum

Pasal 20

Koreksi

(1) Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dibentuk melalui: a. data input; b. metode penetapan dan/atau perhitungan; dan/atau c. cara lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing serta penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan harus mendukung pembentukan Harga Acuan (Pricing) yang transparan, kokoh (robust), dan kredibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 21

Koreksi

(1) Data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diperoleh dari: a. data transaksi keuangan; dan/atau b. kontributor. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN kriteria data transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang digunakan sebagai data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 22

(1) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN pihak: a. bank; dan/atau b. pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing tertentu, sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. MENETAPKAN Harga Acuan (Pricing) indikasi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; b. menyampaikan kuotasi Harga Acuan (Pricing) indikasi kepada: 1. Bank INDONESIA; dan/atau 2. pihak lain yang mendukung pembentukan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b; c. menatausahakan data, informasi, dan/atau hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi Harga Acuan (Pricing) indikasi; d. memiliki pedoman internal yang berkaitan dengan Harga Acuan (Pricing) indikasi; e. memenuhi permintaan transaksi dari: 1. kontributor lain; dan/atau 2. nonkontributor; f. memiliki komitmen dalam mendukung pembentukan Harga Acuan (Pricing) yang transparan, kokoh (robust), dan kredibel; dan/atau g. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Bank INDONESIA melakukan evaluasi terhadap penetapan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing). (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA dapat melakukan penambahan dan/atau penghentian pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing).

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 2

Data Input

Pasal 21

Koreksi

(1) Data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diperoleh dari: a. data transaksi keuangan; dan/atau b. kontributor. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN kriteria data transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang digunakan sebagai data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 22

Koreksi

(1) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN pihak: a. bank; dan/atau b. pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing tertentu, sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. MENETAPKAN Harga Acuan (Pricing) indikasi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; b. menyampaikan kuotasi Harga Acuan (Pricing) indikasi kepada: 1. Bank INDONESIA; dan/atau 2. pihak lain yang mendukung pembentukan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b; c. menatausahakan data, informasi, dan/atau hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi Harga Acuan (Pricing) indikasi; d. memiliki pedoman internal yang berkaitan dengan Harga Acuan (Pricing) indikasi; e. memenuhi permintaan transaksi dari: 1. kontributor lain; dan/atau 2. nonkontributor; f. memiliki komitmen dalam mendukung pembentukan Harga Acuan (Pricing) yang transparan, kokoh (robust), dan kredibel; dan/atau g. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Bank INDONESIA melakukan evaluasi terhadap penetapan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing). (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA dapat melakukan penambahan dan/atau penghentian pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing).

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai data input dalam pembentukan Harga Acuan (Pricing) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan (Pricing) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b. (2) Metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. ukuran pemusatan data dan penyebaran data; b. cakupan data yang digunakan; c. formula perhitungan; dan d. metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan (Pricing) lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan (Pricing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengolah: a. Harga Acuan (Pricing) indikasi; dan/atau b. data transaksi keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode penetapan dan perhitungan Harga Acuan (Pricing) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2