Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang KOMITE PENG...

Pasal 1

Membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024.

Pasal 2

(1) Susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagai berikut: a. Ketua : Wakil PRESIDEN; b. Sekretaris : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Kepala Staf Kepresidenan. (2) Komite... R.EPUELIK INDONESIA (21 Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (3) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertugas: a. MENETAPKAN arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; b. MENETAPKAN program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi; c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional; d. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan kepada PRESIDEN.

Pasal 1

Membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

(1) Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai berikut: a. Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b. Anggota : 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Menteri Sekretaris Negara; 5. Sekretaris Kabinet. (2) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. (3) rim... (3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas: a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional; b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; c. MENETAPKAN langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi; d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholdersl; e. Memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; f. Memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah Daerah; g. Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. (41 Dalam menjalankan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional serta didukung oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Koreksi

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis termasuk dalam memberikan usulan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/ Lembaga.

Pasal 5

Koreksi

REPUELIK INDONESIA

Pasal 5

Koreksi

Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 6

Koreksi

Tim Penjamin Kualitas melakukan penjaminan birokrasi secara nasional. Reformasi Birokrasi kualitas kebijakan berfungsi reformasi

Pasal 7

Koreksi

Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 8

Koreksi

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasionai, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Koreksi

Dengan ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini, rrraka Keputusan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2OL5-2O19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10. . . Keputusan ditetapkan Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA idang Hukum dan g-undangan, Djaman

Pasal 10

Koreksi

PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2O20 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALDAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALPERIODE TAHUN 2O2O_2O24

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10