Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang PENGURANGA...

Pasal 1

(1) Setiap Narapidana atau Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara, dan pidana kurungan, dapat diberikan pengurangan masa pidana apabila yang bersangkutan telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. (2) Pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana: a. berbuat jasa kepada negara; atau b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. (3) Yang dimaksud dengan berjasa pada negara atau melakukan perbuatan bermanfaat bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, b dan c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman. (4) Ketentuan pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalani pidananya. Pasal 2 …

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri Kehakiman Republik INDONESIA berwenang memberikan pengurangan masa pidana. (2) Pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengurangan masa pidana bagi Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: a. Narapidana ... a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan remisi 1 (satu) bulan. b. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih diberikan remisi 2 (dua) bulan. (2) Pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebgai berikut: a. pada tahun pertama, diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a atau b; b. pada tahun kedua memperoleh remisi 3 (tiga) bulan; c. pada tahun ketiga memperoleh remisi 4 (empat) bulan; d. pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan e. pada tahun keenam dan seterusnya memperoleh remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. (3) Penambahan pengurangan masa pidana bagi Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sebagai berikut: a. Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan mendapat remisi tambahan sebesar 1/2 (satu perdua) dari remisi yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan dan paling banyak 6 (enam) bulan. b. Narapidana ... b. Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka mendapat remisi tambahan sebesar 1/3 (satu pertiga) dari remisi yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghitungan penetapan lamanya menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA tanggal 17 Agustus. (2) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terputus, maka perhitungan penetapan lamanya menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir. (3) Guna memudahkan cara menghitung, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. (4) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, maka remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi yang paling akhir diperolehnya. (5) Penghitungan remisi bagi Narapidana atau Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. (6) Penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku bagi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Pasal 6 …

Pasal 6

Koreksi

(1) Usul pengurangan masa pidana diajukan kepada Menteri Kehakiman oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat. (2) Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pengurangan Masa Pidana diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA tanggal 17 Agustus.

Pasal 7

Koreksi

(1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidananya paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik, dapat diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, sehingga lamanya sisa pidana yang masih harus dijalaninya menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan menteri Kehakiman pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA tanggal 17 Agustus. (3) Dalam ... (3) Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengurangan masa pidana dapat berupa: a. pembebasan sama sekali; b. pengurangan sebagian sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2); c. pengurangan dengan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (2) Masing-masing jenis pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam daftar tersendiri.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Keputusan PRESIDEN ini berlaku, Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 …

Pasal 10

Koreksi

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10