KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang BADAN PENGENDALIAN BIMAS

KEPPRES Nomor 62 Tahun 1983

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang di maksud dengan : a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian yang memegang koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijaksanaan, program dan pelaksanaan di bidang produksi pertanian yang bertindak selaku Ketua Badan Pengendalian Bimas; b. Menteri Muda adalah Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan yang memegang koordinasi pelaksanaan kebijasanaan dan program di bidang produksi tanaman pangan, Menteri Muda dan Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan yang memegang koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program di bidang produksi peternakan dan perikanan dan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras yang memegang koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program di bidang produksi perkebunan; c. Bimas adalah Bimbingan Massal, yang merupakan perangkat terpadu dari keggiatan penyuluhan pertanian disertai dengan penyediaan paket sarana produksi pertanian dan kredit, untuk peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi tanaman padi, palawija, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dan keluarganya; d. Badan Pengendali Bimas adalah wadah koordinasi non struktural yang menyelenggarakan Bimas dipimpin oleh Menteri Pertanian selaku Ketua dibantu oleh Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan selaku Ketua Bidang Tanaman Pangan, Menteri Muda Urusan Peningakatan Produksi Tanaman Keras selaku Ketua Bidang Perkebunan, Menteri Muda Urusan Peningkatan Urusan Produksi Peternakan dan Perikanan selaku Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan; e. Pimpinan Badan Pengendalian Bimas adalah Ketua beserta para Ketua Bidang Tanaman Pangan, Ketua Bidang Perkebunan, dan Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan; f. Tim Ahli adalah kelompok tenaga ahli di bidang Pangan, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan, yang membantu Pimpinan Badan Pengendali Bimas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; g. Tim Teknis Ahli adalah suatu tim kerja yang bersifat non struktural terdiri dari pejabatpejabat teknis yang membantu Sekretaris Badan Pengendali Bimas dalam pelaksanaan tugas pengendalian kegiatan lapangan; h. Musyawarah Pembina Bimas Propinsi adalah wadah koordinasi pembinaan Bimas di tingkat Propinsi; i. Pembina Harian Bimas Propinsi adalah pelaksanaan sehari-hari dari kegiatan operasional pembinaan Bimas di tingkat Propinsi; j. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten adalah satuan tugas pelaksana satuan tugas pelaksana operasional Bimas di tingkat Kabupaten; k. Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan/Desa adalah satuan tugas penggerak pelaksanaan Bimas di tingkat Kecamatan/Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Susunan Organisasi, Pimpinan, dan Keanggotaan Badan terdiri dari : a. Ketua : Menteri Pertanian; b. Ketua Bidang Tanaman : Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan Pangan merangkap Anggota; c. Ketua Bidang Perkebunan : Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, merangkap Anggota; d. Ketua Bidang Peternakan : Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi dan Perikanan Peternakan dan Perikanan, merangkap Anggota; e. Sekretaris : 1. Sekretaris Badan merangkap Anggota; 2. Wakil Sekretaris Badan merangkap Anggota; f. Anggota-anggota : 1. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; 2. Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian; 3. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian; 4. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian; 5. Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum; 6. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Departemen Koperasi; 7. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan; 8. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri; 9. Direktur Jenderal Penerangan Umum, Departemen Penerangan; 10. Kepala Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian; 11. Sekretaris Menteri Muda Urusan Peningkat Produksi Pangan; 12. Sekretaris Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras; 13. Sekretaris Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan; 14. Deputi Kepala Badan Urusan Logistik; 15. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Sekretaris Negara; 16. Direktur Perkreditan Bank INDONESIA; 17. Deirktur Utama Bank Rakyat INDONESIA; 18. Dirketur Utama Bank Bumi Daya; 19. Sekretaris Dewan Gula INDONESIA; 20. Pejabat-pejabat lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan Pelaksanaan operasional Bimas dan yang dipandang perlu oleh Ketua Badan. (2) Ketua, Ketua Bidang Tanaman Pangan, Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan selaku Pimpinan Badan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 4

SEKRETARIAT BADAN (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dibantu oleh sebuah Sekretariat Badan yang berada dilingkungan Departemen Pertanian. (2) Sekretariat Badan terdiri dari : a. Biro Tata Usaha; b. Biro Perencanaan; c. Biro Penyaluran dan Pengembalian Kredit; d. Biro Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi; e. Biro Pengendalian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; f. Biro Pengendalian Produksi Peternakan dan Perikanan; g. Biro Pengendalian Produksi Tanaman Perkebunan; h. Biro Statistik, Laporan dan Evaluasi. (3) Sekretaris Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan jabatan setingkat Eselon Ia dan dibantu seorang Wakil Sekretaris yang merupakan jabatan setingkat Eselon Ib. (4) Biro-biro dalam Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang merupakan jabatan setingkat Eselon IIa. (5) Perincian perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata lerka Biro-biro dilingkungan Sekretariat Badan ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Ketua Badan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara; (6) Sekretaris, Wakil Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PRESIDEN; (7) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Badan; (8) Wakil Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 5

TIM AHLI DAN TIM TEKNIS (1) Kepada Pimpinan Badan diperbantukan beberapa tenaga ahli yang terdiri dari para cecdekiawan/tenaga ahli baik dari lingkungan Instansi-instansi Pemerintah maupun dari lingkungan Perguruan Tinggi. (2) Kepada Sekretaris Badan diperbantukan Tim Teknis yang terdiri dari beberapa pejabat dan/atau tenaga teknis dari Instansi-instansi yang mempunyai kaitan kerja dengan Bimas.

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI DI DAERAH Untuk pelaksanaan tugas Badan, di daerah di bentuk : a. Satuan Pembina Bimas Propinsi yang terdiri dari : 1. Musyawarah Pembina Bimas Propinsi; 2. Pembina Harian Bimas Propinsi; 3. Sekretariat Satuan Pembina Bimas Propinsi, yang berada pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian. b. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten yang terdiri dari: 1. Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten; 2. Pelaksana Harian Bimas Kabupaten; 3. Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, yang berada pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian. c. Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan; d. Satuan Pelaksana Bimas Desa.

Pasal 7

SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI (1) Satuan Pembina Bimas Propinsi selaku pengen dali pembinaan Bimas di tingkat Propinsi dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Ketua. (2) Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: a. Musyawarah Pembina Bimas Propinsi, yang terdiri dari: 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua; 2. Para Pejabat dari Instansi tingkat Propinsi yang ditetapkan sebagai anggota oleh Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dengan sepengetahuan Ketua Badan. b. Pembina Harian Bimas Propinsi, terdiri dari : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian sebagai Ketua; 2. Sekretaris yang diangkat oleh Menteri atas usul Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi, dalam jabatan Eselon IIIA; 4. Para Pejabat dari Dinas Daerah Tingkat I/Instansi yang mempunyai kaitan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan Bimas yang ditetapkan sebagai anggota oleh Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi atas usul Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi. (3) Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Badan.

Pasal 8

SATUAN PELAKSANA BIMAS KECAMATAN (1) Satuan pelaksana Bimas Kabupaten selaku pelaksana operasional Bimas di tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua. (2) Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : a. Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten terdiri dari : 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II; 2. Para Pejabat dari Dinas/Instansi tingkat Kabupaten yang ditetapkan sebagai anggota oleh Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi. b. Pelaksana Harian Bimas Kabupaten terdiri dari: 1. Kepala Daerah Tingkat II/pejabat lingkup Pertanian yang ditetapkan sebagai Ketua oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas; 2. Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi; 3. Para Pejabat dari Dinas/Instansi yang mempunyai kaitan operasional dalam pelaksanaan Bimas yang ditetapkan sebagai anggota oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten atas usul Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten. (3) Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.

Pasal 9

SATUAN PELAKSANA BIMAS KECAMATAN (1) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan selaku penggerak operasional Bimas di tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat selaku Ketua. (2) Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pimpinan pertanian Kecamatan, sebagai wakil Ketua dan para anggota yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. (3) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 10

SATUAN PELAKSANA BIMAS DESA (1) Satuan Pelaksana Bimas Desa selaku pembimbing operasional Bimas di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa selaku Ketua. (2) Ketua Satuan Pelaksana Bimas Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pamong Tani Desa, sebagai wakil Ketua dan anggota-anggota yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan. (3) Satuan Pelaksana Bimas Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

BAB IV

TUGAS, WEWWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Koreksi

Badan Pengendali Bimas mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam : a. menyiapkan rencana program penyelenggaraan Bimas berdasarkan kebijaksanaan umum di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan; b. menyiapkan rencana kebutuhan dan alokasi dana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan; c. merumuskan dan menyampaikan saran-saran tentang kebijaksanaan umum Pemerintah dalam meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan; d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Bimas; e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengatasi persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Bimas; f. menampung aspirasi masyarakat dan menggiatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Bimas; g. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi-insatansi pemerintah dan organisasi swasta yang mempunyai hubungan dan berkepentingan dengan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah; h. memberikan petunjuk-petunjuk teknis operasional kepada Pembina Harian Bimas Propinsi. Pelaksana Harian Bimas Kabupaten dan Pelaksana Bimas Kecamatan/Desa.

Pasal 12

Sekretariat Badan mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab : a. mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan seluruh administrasi Badan; b. mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok Badan; c. membina urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan peralatan/perlengkapan Badan; d. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program Bimas; e. menyelenggarakan pengendalian penyaluran kredit dan sarana produksi dalam rangka kebijaksanaan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, peternakan, perikanan, dan perkebunan melalui program intensifikasi; f. mempersiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk Ketua Badan; g. melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan Bimas.

Pasal 13

(1) Tim Ahli mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan serta keahlian atas petunjuk Ketua Badan. (2) Tim Teknis mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis dan operasional sesuai dengan program, petunjuk-petunjuk dan instruksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Badan.

Pasal 14

(1) Musyawarah Pembina Bimas Propinsi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam : a. menerapkan kebijaksanaan pemerintah (Badan Pengendali Bimas) dalam bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan berikut proyek-proyek lain di daerah yang dapat menunjang pelaksanaan Bimas; b. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan pembinaan program intensifikasi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan; c. menyusun dan merumuskan penggunaan dan/anggaran pusat maupun daerah dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan berikut proyek-proyek lain di daerah yang dapat menunjang pelaksanaan Bimas. (2) Pembina Harian Bimas Propinsi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam : a. melaksanakan kebijaksanaan produksi tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan melalui program intensifikasi yang telah ditetapkan; b. mengatur dan membina kerjasama serta mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program intensifikasi di tingkat Propinsi; c. mempersiapkan rencana operasional dan terperinci tingkat Propinsi dan Kabupaten untuk tiap musim tanam sesuai dengan kebijaksanaan regional yang ditetapkan; d. memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Bimas; e. mengendalikan pelaksanaan program intensifikasi di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa termasuk penyaluran kredit dan sarana produksi; f. memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada Pelaksana Harian Bimas Kabupaten serta Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Desa; g. mempersiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi; h. menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan regional kepada Musyawarah Pembina Bimas Propinsi; i. menampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Bimas.

Pasal 15

(1) Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam: a. menjabarkan perincian kebijaksanaan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan melalui program intensifikasi untuk tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Musyawarah Pembina Bimas Propinsi; b. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan program intensifikasi; c. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penggunaan dana/anggaran pusat maupun daerah yang dapat menunjang pelaksanaan Bimas. (2) Pelaksana Harian Bimas Kabupaten mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam : a. melaksanakan kebijaksanaan program intensifikasi yang telah ditetapkan; b. mengatur dan membina kerjasama antar instansi maupun pihak swasta yang mendukung pelaksanaan program intensifikasi; c. mempersiapkan rencana terperinci tiap musim tanam di tingkat Kabupaten; d. memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Bimas; e. mengawasi pelaksanaan Bimas dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan; f. mengawasi penyaluran sarana produksi serta realisasi dan pengembalian kredit Bimas; g. mempersiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten; h. menyampaikan saran-saran kebijaksanaan lokal pelaksanaan program intensifikasi kepada Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten; i. menampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Bimas.

Pasal 16

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan/Desa menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam : a. menyelenggarakan kerjasama antar instansi maupun swasta yang mendukung pelaksanaan program intensifikasi; b. mempersiapkan rencana terperinci tiap musim tanam untuk Kecamatan/Desa; c. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan intensifikasi; d. mengawasi pelaksanaan Bimas dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan; e. mengikuti jalannya penyaluran saran produksi serta realisasi dan pengembalian kredit di Kecamatan/Desa; f. menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Bimas di tingkat Kecamatan/Desa; g. menyampaikan saran-saran perbaikan mengenai pelaksanaan Bimas di Kecamatan/Desa.

BAB V

TATA KERA

Pasal 17

Koreksi

(1) Badan mengadakan rapat-rapat pleno dan rapat-rapat khusus yang bersifat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan ke- perluan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk : a. membahas perumusan kebijaksanaan operasional dan program Bimas yang telah disiapkan oleh Sekretaris Badan; b. .membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan dan program Bimas; c. membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Bimas; d. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan Bimas. (2) Rapat Pleno Badan diketuai oleh Ketua Badan untuk membahas kebijaksanaan umum semua komoditi yang di Bimaskan dan dihadiri oleh para Ketua Bidang serta anggota Badan. Apabila dianggap perlu, Ketua dapat mengundang Menteri/Pejabat lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Bimas. (3) Para Ketua Bidan Badan mengadakan rapat-rapat khusus, untuk menentukan sasaransasaran kebijaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan, serta pertemuan- pertemuan teknis lainnya bidang tanaman pangan dan hortikultara, bidang peternakan, bidang perikanan, dan bidang perkebunan baik secara bersama-sama maupun secara terpisah dengan para anggota Badan serta instansi-instansi yang berkepentingan dan ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan program Bimas. Rapat-rapat tersebut diadakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali sebulan. (4) Kehadiran anggota dalam Rapat Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila seorang anggota Badan karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka harus ditunjuk pejabat yang mewakilinya dengan mandat penuh.

Pasal 18

(1) Semua unsur Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya. (2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Badan.

Pasal 19

(1) Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan, serta wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan dan kepada Ketua Bidang menurut lingkupnya. (2) Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 20

(1) Musyawarah Pembina Bimas Propinsi mengadakan rapat-rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan dalam mengambil keputusannya wajib memperhatikan saran serta petunjuk yang diberikan oleh pimpinan Badan. (2) Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunju operasional dari Ketua Pembina Bimas Propinsi. (3) Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas baik yang bersifat phisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi langsung kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi, dengan tembusan kepada Ketua Badan. (4) Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.

Pasal 21

(1) Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten mengadakan rapat-rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperlu dan dalam mengambil keputusannya wajib memperhatikan petunjuk Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi. (2) Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dan petunjuk-petunjuk teknis Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi. (3) Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Program Bimas, baik yang bersifat fisik maupun keuangan, serta hamabatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan tembusan kepada Ketua Satuan Bimas Propinsi. (4) Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 22

(1) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dan petunjuk teknis Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten. (2) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu- waktu mengenai pelaksanaan program Bimas, baik yang bersifat fisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. (3) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 23

(1) Satuan Pelaksana Bimas Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk operasional dan teknis Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan. (2) Satuan Pelaksana Bimas Desa menyampai laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanan program Bimas baik yang bersifat fisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan. (3) Satuan Pelaksana Bimas Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang BADAN PENGENDALIAN BIMAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26