KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1982 tentang PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, DAN E KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1980

KEPPRES Nomor 29 Tahun 1982

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Dewan Gula INDONESIA yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Dewan adalah suatu wadah koordinasi dan pengendalian yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

Koreksi

(1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari: a. Menteri Pertanian sebagai Ketua merangkap anggota; b. Menteri Perindustrian sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota; c. Menteri Perdagangan dan Koperasi sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota; d. Gubernur Bank INDONESIA sebagai anggota; e. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai anggota; f. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian sebagai anggota; g. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai anggota; h. Direktur Jenderal tanaman Pangan, Departemen Pertanian sebagai anggota; i. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan sebagai anggota; j. Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri sebagai anggota; k. Direktur Jenderal Industri Logam Dasar, Departemen Perindustrian sebagai anggota; l. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum sebagai anggota; m. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai anggota; n. Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai anggota; o. Wakil dari Asosiasi Gula INDONESIA sebagai anggota; p. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan sebagai anggota. (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh sebuah Sekretariat Dewan dan dapat membentuk kelompok-kelompok kerja untuk menangani masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan masalah gula.

Pasal 4

Sekretariat Dewan mempunyai fungsi : a. membantu Dewan dalam mensinkronisasikan dan merumuskan saran-saran kebijaksanaan; b. mempersiapkan laporan; c. mengumpulkan bahan-bahan yang bermanfaat dari berbagai instansi untuk perumusan kebijaksanaan; d. mengkoordinasikan kegiatan staf termasuk kelompok-kelompok kerja yang membantu Dewan; e. mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan industri gula kepada Dewan; f. mengadakan hubungan kerja dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam rangka memperlancar pelaksanaan program pengembangan/peningkatan produksi gula yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 5

(1) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan PRESIDEN ini berada di lingkungan Departemen Pertanian dan terdiri dari : a. Biro Bina Program; b. Biro Pengendalian Pelaksanaan Program; c. Biro Umum. (2) a. Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan jabatan setingkat Eselon I a; b. Biro-biro dalam Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang merupakan jabatan setingkat Eselon II a; (3) Perincian perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Biro-biro di lingkung an Sekretariat Dewan ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Ketua Dewan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban aparatur negara.

Pasal 6

(1) Dewan mengadakan rapat-rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan PRESIDEN ini. (2) Ketua dan Anggota Dewan dalam rapat koordinasi dapat menyampaikan bahan, saran, dan usul mengenai kebijaksanaan dan program pengembangan/peningkatan produksi gula. (3) Dalam menyusun kebijaksanaan operasional dan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, rapat Dewan berpegang kepada kebijaksanaan yang digariskan pemerintah. (4) Kehadiran anggota dalam rapat Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pada dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila Menteri selaku anggota Dewan karena sesuatu hal berhalangan hadir maka Menteri yang bersangkutan menunjuk Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I lainnya untuk mewakilinya. (5) Keputusan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mengikat departemen/instansi/badan yang menjadi anggota Dewan. (6) Rapat Dewan dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua dan dihadiri oleh para anggota Dewan. (7) Apabila dipandang perlu Dewan dapat mengundang Menteri/ Pejabat lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pengembangan/peningkatan produksi gula.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1982 tentang PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, DAN E KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1980

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10