KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA GAJI BAGI PEGAWAI DAERAH

KEPPRES Nomor 26 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah. 2. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh Pegawai daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Dana untuk keperluan pembayaran gaji disediakan oleh Pemerintah atas beban Angaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari Dana Rutin daerah. (2) Dana ... (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan untuk pembayaran gaji.

Pasal 3

Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat melalui Kas Daerah.

Pasal 4

Gaji Pegawai daerah yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Daerah, menjadi beban Badan Usaha Milik daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Semua ketentuan yang mengatur tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji bagi Daerah Otonom masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini. Pasal 8 …

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat melalui Kas Daerah.

Pasal 4

Gaji Pegawai daerah yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Daerah, menjadi beban Badan Usaha Milik daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE