KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang PERUBAHAN KEPPRES 15-1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 18-1994

KEPPRES Nomor 2 Tahun 1995

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 49

Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 50

BAB XVI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SOSIAL

Pasal 180

Koreksi

Departemen Sosial sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 181

Koreksi

Tugas pokok Departemen Sosial adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 182

Departemen Sosial terdiri dari: 1. Menteri; 2. Sekretariat Jenderal; 3. Inspektorat Jenderal; 4. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial; 5. Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial; 6. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial; 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; 8. Pusat; 9. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 183

Sekretariat Jenderal terdiri dari: 1. Biro Perencanaan; 2. Biro Kepegawaian; 3. Biro Keuangan; 4. Biro Perlengkapan; 5. Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; 6. Biro Hukum; 7. Biro Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 184

Inspektorat Jenderal terdiri dari: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektur Kepegawaian; 3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan; 4. Inspektur Pengembangan Kesejahteraan Sosial; 5. Inspektur Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 185

Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial terdiri: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; 3. Direktorat Bina Masyarakat Terasing; 4. Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia; 5. Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; 6. Direktorat Bina Karang Taruna.

Pasal 186

Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial terdiri: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Rehabilitasi Penyandang Cacat; 3. Direktorat Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika; 4. Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial.

Pasal 187

Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Bina Sumbangan Sosial; 3. Direktorat Bantuan Kesejahteraan Sosial; 4. Direktorat Urusan Korban Bencana; 5. Direktorat Bina Organisasi Sosial.

Pasal 188

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri dari: 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial; 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Pasal 189

Pusat terdiri dari: 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial; 2. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 190

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Sosial di Wilayah." Pasal II Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang PERUBAHAN KEPPRES 15-1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 18-1994

BAB V

Pasal 49

Pasal 50

BAB V

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

BAB XVI

Pasal 180

Pasal 181

Pasal 182

Pasal 183

Pasal 184

Pasal 185

Pasal 186

Pasal 187

Pasal 188

Pasal 189

Pasal 190