KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1999 tentang TIM KERJA IRIAN JAYA, TIM KERJA MALUKU, DAN TIM KERJA RIAU

KEPPRES Nomor 151 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Untuk membantu Wakil PRESIDEN dalam menyelesaikan masalah Irian Jaya, Maluku, dan Riau, dibentuk Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Tim Kerja Riau.

Pasal 2

Tim Kerja bertugas: a. mengumpulkan data, informasi, pandangan keinginan, dan segala keterangan lainnya mengenai permasalahan yang timbul di wilayah yang bersangkutan; b. melakukan peninjauan dan mendengarkan langsung berbagai pihak yang berkepentingan ataupun mengetahui langsung permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut; c. mengadakan tukar pikiran dengan mengumpulkan pandangan, pertimbangan dan saran dari kalangan dan tokoh-tokoh masyarakat, politik, organisasi kemasyarakatan, akademik dan sebagainya, mengenai permasalahan yang bersangkutan, dan kemungkinan penyelesaiannya; d. melakukan kajian terhadap hasil-hasil kegiatan tersebut a, b dan c; e. menyusun laporan, memberikan pertimbangan kebijakan dan saran tindak kepada Wakil PRESIDEN.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja memperoleh arahan dari dan bertanggung jawab kepada Wakil PRESIDEN.

Pasal 4

(1) Tim Kerja terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota; (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Wakil PRESIDEN.

Pasal 5

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas seluruh Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Dukungan staf dan administrasi lainnya yang diperlukan seluruh Tim Kerja diberikan oleh Sekretariat Wakil PRESIDEN.

Pasal 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Pasal 1

Koreksi

Untuk membantu Wakil PRESIDEN dalam menyelesaikan masalah Irian Jaya, Maluku, dan Riau, dibentuk Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Tim Kerja Riau.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja memperoleh arahan dari dan bertanggung jawab kepada Wakil PRESIDEN.

Pasal 4

(1) Tim Kerja terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota; (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Wakil PRESIDEN.

Pasal 5

Pasal 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID