KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

KEPPRES Nomor 121 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Memberi tugas kepada Wakil PRESIDEN untuk membantu PRESIDEN menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Pasal 2

Dalam membantu PRESIDEN menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, Wakil PRESIDEN bertugas: a. menyusun program dan agenda kerja kabinet serta menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintahan; b. memimpin sidang kabinet, menyimpulkan hasilnya dan menjelaskannya untuk diketahui seluruh rakyat; c. memberi pengarahan dan petunjuk para anggota kabinet; d. memantau, mengawasi dan menilai kinerja para anggota kabinet dalam melaksanakan program dan agenda kerja kabinet; e. melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya untuk meperlancar tugas penyelenggaraan pemerintahan; f. mengambil keputusan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari; dan g. menandatangani surat keputusan yang berisi kebijakan penetapan yang telah disetujui oleh PRESIDEN.

Pasal 3

Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi: a. keputusan tentang struktur organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen; b. keputusan tentang pengangkatan para pejabat eselon 1 pada departemen pemerintahan dan lembaga pemerintahan non departemen, serta jabatan-jabatan dalam struktur organisasi Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan melalui Keputusan PRESIDEN; c. keputusan tentang kenaikan pangkat atau pemberhentian/ pensiun pegawai negeri serta perwira Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Republik INDONESIA yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan melalui Keputusan PRESIDEN. d. keputusan pengesahan gubernur sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, Wakil PRESIDEN menggunakan fasilitas, dukungan staf dan pelayanan administrasi dari Sekretariat yang sehari-hari membantu PRESIDEN, dan bilamana perlu dibantu oleh staf Sekretariat yang sehari-hari membantu Wakil PRESIDEN.

Pasal 5

Wakil PRESIDEN melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan PRESIDEN periode Tahun 1999-2004. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Pasal 1

Memberi tugas kepada Wakil PRESIDEN untuk membantu PRESIDEN menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Wakil PRESIDEN melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.