KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

KEPPRES Nomor 104 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama, Status, dan Tempat (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana. (2) Gerakan Pramuka berstatus badan hukum. (3) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

Pasal 2

Waktu (1) Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional INDONESIA. (2) Hari Pramuka adalah tanggal 14 Agustus.

Pasal 26

Koreksi

Musyawarah (1) Musyawarah Nasional a. Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka. b. Musyawarah Nasional diadakan lima tahun sekali. c. Acara pokok Musyawarah Nasional adalah: - Pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan - MENETAPKAN Rencana Strategik 5 tahun. - MENETAPKAN kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti 5 tahun berikutnya. d. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. e. Pimpinan Musyawarah Nasional adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional. (2) Musyawarah Daerah a. Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali. b. Acara pokok Musyawarah Daerah adalah: 1) Pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan. 2) MENETAPKAN Rencana Kerja 5 tahun. 3) MENETAPKAN kepengurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti 5 tahun berikutnya. c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa. d. Pimpinan Musyawarah Daerah adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah. (3) Musyawarah Cabang a. Musyawarah Cabang diadakan lima tahun sekali. b. Acara pokok Musyawarah Cabang adalah: 1) Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan. 2) MENETAPKAN Rencana Kerja 5 tahun. 3) MENETAPKAN kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti 5 tahun berikutnya. c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa. d. Pimpinan Musyawarah Cabang adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang. (4) Musyawarah Ranting a. Musyawarah Ranting diadakan tiga tahun sekali. b. Acara pokok Musyawarah Ranting adalah: 1) Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan. 2) MENETAPKAN Rencana Kerja 3 tahun. 3) MENETAPKAN kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti 3 tahun berikutnya. c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Ranting dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa. d. Pimpinan Musyawarah Ranting adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Ranting. (5) Musyawarah Gugusdepan a. Musyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali. b. Acara pokok Musyawarah Gugusdepan adalah: 1) Pertanggungjawaban Pembina Gugusdepan selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan. 2) MENETAPKAN Rencana Kerja 3 tahun. 3) MENETAPKAN Pembina Gugusdepan untuk masa bakti 3 tahun berikutnya. c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Gugusdepan dapat diadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa. d. Pimpinan Musyawarah Gugusdepan adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan.

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

BAB XI

Pasal 37

BAB XII

Pasal 38