KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

KEPPRES Nomor 100 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat MENKO, adalah pembantu PRESIDEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. Pasal 2 …

Pasal 2

MENKO mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

Pasal 5

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, masing-masing MENKO menyelenggarakan fungsi: 1. MENKO POLKAM a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional. c. pengendalian … c. pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional serta mengikuti perkembangannya; d. pengadministrasian kegiatan Dewan Kelautan Nasional dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan Dewan tersebut; e. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya; f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh PRESIDEN. 2. MENKO EKUIN a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut; b. pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya; c. pengkoordinasian … c. pengkoordinasian kebijaksanaan: pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang; pengembangan kewilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu; pengembangan kerja sama ekonomi sub regional, regional dan internasional; dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian pelaksanaanya; d. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya; e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh PRESIDEN. 3. MENKO WASBANGPAN a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara dan dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan rencana, program dan kegiatan pengawasan pembangunan, dan pendayagunaan aparatur negara yang meliputi peningkatan pengawasan pembangunan, pembinaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan serta pengendalian pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. c. perumusan … c. perumusan kebijaksanaan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur negara dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayagunaan aparatur pusat dan daerah serta pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan tindak lanjutnya; d. pembinaan kegiatan operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Arsip Nasional Republik INDONESIA; e. pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pengembangan otonomi daerah; f. penghimpunan, pengolahan dan tindak lanjut laporan kekayaan pejabat; g. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya; h. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh PRESIDEN. 4. MENKO KESRA TASKIN a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing- masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan … pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaanya; c. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya; d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh PRESIDEN.

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27