Langsung ke konten utama
Kembali ke Jelajahi

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.198 peraturan

PERMEN Nomor 206-pmk-07-2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 206-pmk-07-2020 Tahun 2020 tentang PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Berlaku

PERMEN Nomor 205-pmk-04-2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 205-pmk-04-2020 Tahun 2020 tentang PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Berlaku

PERMEN Nomor 204-pmk-05-2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 204-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

Berlaku

PERMEN Nomor 203-pmk-05-2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 203-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor 201-pmk-04-2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 201-pmk-04-2020 Tahun 2020 tentang EKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)

Berlaku

PERMEN Nomor 200-pmk-02-2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 200-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentang PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Berlaku

PERMEN Nomor 20-pmk-07-2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20-pmk-07-2020 Tahun 2020 tentang PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2020

Berlaku

PERMEN Nomor 20-permen-kp-2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK (GRID CODE)

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUANPEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PEMBENTUKAN TIM DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI UNTUK PENANGANAN ORANG ASING DAN BANTUAN INTERNASIONAL DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA DI INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PENGAMANAN SURVEI DAN PEMETAAN WILAYAH NASIONAL

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Berlaku

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PROYEK NON PROYEK STRATEGIS NASIONAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

Berlaku