PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 203-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERMEN Nomor 203-pmk-05-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Biaya Keluaran untuk Sub Keluaran Penelitian yang selanjutnya disingkat SBK SKP adalah besaran biaya yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menghasilkan sub keluaran penelitian yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 3. Pelaksana Penelitian adalah individu/kumpulan individu meliputi pegawai Aparatur Sipil Negara/non pegawai Aparatur Sipil Negara, kementerian/lembaga/perangkat daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan/atau badan usaha. wwww.peraturan.go.id 4. Penelitian Berbasis SBK SKP adalah Penelitian yang pengalokasian anggarannya ditetapkan berdasarkan SBK SKP. 5. Komite Penilaian Proposal Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk menilai kelayakan proposal Penelitian. 6. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian. 7. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk menilai kelayakan proposal Penelitian. 8. Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian. 9. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi. 10. Keluaran Penelitian adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi hasil Penelitian. 11. Proposal Penelitian adalah dokumen rencana Penelitian yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal Penelitian. 12. Kontrak Penelitian adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan Pelaksana Penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian dan pencapaian Keluaran Penelitian yang telah ditetapkan. 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian wwww.peraturan.go.id kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 15. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN. 20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh Pelaksana Penelitian atas transaksi belanja negara. wwww.peraturan.go.id

BAB III

PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Penelitian dilakukan oleh kementerian negara/lembaga yang mempunyai anggaran Penelitian. (2) Kepala satuan kerja pada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ex-officio sebagai KPA anggaran Penelitian. (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PPK dan PPSPM.

Pasal 4

Koreksi

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Penelitian, KPA memiliki tugas dan kewenangan: a. MENETAPKAN petunjuk teknis Penelitian berdasarkan SBK SKP yang mengacu pada rencana strategis Penelitian; b. membentuk dan MENETAPKAN Komite Penilaian Proposal Penelitian/Reviewer Proposal Penelitian dan Komite Penilaian Keluaran Penelitian/Reviewer Keluaran Penelitian dalam surat keputusan; c. mengumumkan penerimaan Proposal Penelitian (call for proposals); d. MENETAPKAN panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan wwww.peraturan.go.id e. MENETAPKAN Pelaksana Penelitian dalam surat keputusan.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dilakukan oleh Pelaksana Penelitian.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian, KPA melaksanakan pemilihan Pelaksana Penelitian. (2) Pemilihan Pelaksana Penelitian dilaksanakan melalui proses penyeleksian/penelaahan Proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian atau Reviewer Proposal Penelitian. (3) Penyeleksian/penelahaan Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi: a. penilaian kesesuaian antara besaran biaya dengan SBK SKP; dan b. penilaian kelayakan Proposal Penelitian. (4) Komite Penilaian Proposal Penelitian atau Reviewer Proposal Penelitian MENETAPKAN hasil penyeleksian/penelaahan Proposal Penelitian dalam berita acara hasil rekomendasi. (5) Berita acara hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPA. (6) Berdasarkan berita acara hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA MENETAPKAN Pelaksana Penelitian dengan surat keputusan. (7) Penetapan Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia.

Pasal 7

(1) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) menandatangani Kontrak Penelitian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penelitian. wwww.peraturan.go.id (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup Penelitian; b. sumber dana Penelitian; c. nilai Kontrak Penelitian; d. nilai dan tahapan pembayaran; e. jangka waktu penyelesaian Penelitian; f. hak dan kewajiban para pihak; g. serah terima Hasil Penelitian; h. kesanggupan penyusunan laporan Penelitian; dan i. sanksi. (3) Data atas Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Kontrak Penelitian ditandatangani. (4) Penyampaian data atas Kontrak Penelitian ke KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 8

Berdasarkan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelaksana Penelitian melaksanakan Penelitian.

BAB IV

PENGAJUAN TAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Pembayaran Penelitian dilaksanakan secara: a. sekaligus sebelum pelaksanaan Penelitian; atau b. bertahap, sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian. (2) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan terhadap Penelitian dengan nilai kontrak sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). wwww.peraturan.go.id (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap Penelitian dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

Dalam rangka pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan kepada PPK, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa: a. surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian; b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; d. SPTB; e. berita acara pembayaran; dan f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan kepada PPK. (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran tahap pertama, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa: a. surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian; b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; d. SPTB; e. berita acara pembayaran; dan f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian. (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran tahap kedua dan seterusnya, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa: wwww.peraturan.go.id a. laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan Kontrak Penelitian dan/atau laporan Hasil Penelitian; b. kuitansi; c. SPTB; d. berita acara pembayaran; dan e. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.

Pasal 12

(1) SPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, Pasal 11 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c dibuat sesuai dengan format huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, Pasal 11 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e dibuat sesuai dengan format huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pasal 14

(1) PPSPM melakukan pengujian terhadap SPP-LS beserta dokumen pendukungnya meliputi: a. kelengkapan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); b. ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA; c. kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam Kontrak Penelitian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA; d. kebenaran administratif atas hak tagih, meliputi: 1. pihak yang berhak untuk menerima pembayaran; dan 2. nilai tagihan yang harus dibayar. e. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan f. ketepatan penggunaan kode bagan akun standar antara SPP-LS dengan DIPA/petunjuk operasional kegiatan/rencana kerja anggaran satuan kerja. (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM-LS. (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan, PPSPM menolak SPP-LS. (4) PPSPM menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN. wwww.peraturan.go.id (5) PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan akibat yang timbul dari bukti tagih atas pembayaran Penelitian.

Pasal 15

Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), KPPN melakukan pengujian SPM-LS dan penerbitan Surat Perintah Pencaiaran Dana (SP2D).

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Perbendaharaan, tata cara pengujian dan penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN

Pasal 17

Koreksi

Pelaksana Penelitian harus menyampaikan laporan Penelitian kepada KPA sesuai dengan Kontrak Penelitian.

Pasal 18

Koreksi

(1) Berdasarkan laporan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPA menugaskan Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau Reviewer Keluaran Penelitian untuk melakukan penilaian atas laporan Penelitian. (2) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau Reviewer Keluaran Penelitian bertanggung jawab: a. melakukan penilaian atas: 1. laporan kemajuan Kontrak Penelitian; 2. kesesuaian pelaksanaan Penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah Penelitian yang telah wwww.peraturan.go.id disetujui oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian/Reviewer Proposal Penelitian; dan 3. Hasil Penelitian; b. melakukan penilaian kepatuhan Pelaksana Penelitian atas ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai kode etik Penelitian; dan c. menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil penilaian Penelitian kepada KPA. (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau Reviewer Keluaran Penelitian, melakukan penilaian atas Hasil Penelitian dan memberikan rekomendasi kepada KPA, meliputi: a. persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian; b. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian; dan c. saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian. (4) Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan biaya tambahan antara lain untuk publikasi dan/atau paten atas Hasil Penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau Reviewer Keluaran Penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada KPA untuk memberikan biaya tambahan. (5) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya keluaran. (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada KPA. (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam petunjuk teknis Penelitian yang ditetapkan oleh KPA. wwww.peraturan.go.id

(1) PPK melakukan pengujian terhadap tagihan beserta dokumen pendukung meliputi: a. kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; b. kesesuaian antara tagihan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam Kontrak Penelitian; c. kebenaran data Pelaksana Penelitian yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; dan d. kebenaran perhitungan tagihan termasuk memperhitungkan kewajiban Pelaksana Penelitian kepada negara. (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP-LS. wwww.peraturan.go.id (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak tagihan. (4) PPK menyampaikan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen pendukung kepada PPSPM. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran secara sekaligus meliputi: a. surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian; b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; d. SPTB; e. berita acara pembayaran; f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian; dan g. surat rekomendasi kelayakan proposal dari Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian. (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran secara bertahap pada tahap pertama meliputi: a. surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian; b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; d. SPTB; e. berita acara pembayaran; f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian; dan g. surat rekomendasi kelayakan proposal dari Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian. (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran secara bertahap pada tahap kedua dan seterusnya meliputi: a. laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian berdasarkan tahapan sesuai Kontrak Penelitian dan/atau laporan Hasil Penelitian; b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; wwww.peraturan.go.id d. SPTB; e. berita acara pembayaran; f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian; dan g. surat rekomendasi kelayakan Hasil Penelitian dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian. (8) PPK bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan materiil serta akibat yang timbul dari bukti tagih atas pembayaran Penelitian.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. wwww.peraturan.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA wwww.peraturan.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA <KOP SURAT > SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ……………….………………….……………. (1) 2. Alamat : ………….…………………………………….. (2) berdasarkan Surat Keputusan Nomor …………………………….. (3) dan Kontrak Penelitian Nomor …………………………….. (4) mendapatkan anggaran Penelitian …………………………….. (5) sebesar …………………………….. (6). Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Penelitian meliputi: No Uraian Jumlah …………………………….. (7) …………………….. (8) Jumlah …………………….. (9) 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………………… (10) …………………… (11) Materai Rp10.000,- wwww.peraturan.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian (2) Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian (3) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian (4) Diisi dengan nomor dan tanggal Kontrak Penelitian (5) Diisi dengan judul Penelitian sesuai dengan Proposal Penelitian yang disetujui (6) Diisi dengan nilai anggaran Penelitian yang diterima sesuai kontrak (7) Diisi dengan uraian biaya-biaya kegiatan Penelitian yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian (8) Diisi dengan jumlah yang diterima sesuai tahapan pembayaran (9) Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya sesuai dengan kuitansi (10) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani (11) Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian wwww.peraturan.go.id CONTOH PENGISIAN SPTB <KOP SURAT > SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Oryza Sativa 2. Alamat : Jl. Pertanian No. 1 Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Kontrak Penelitian Nomor 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019 mendapatkan anggaran Penelitian dengan judul “Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ” sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah). Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Penelitian meliputi: No Uraian Jumlah 1 Pembayaran Tahap I : Persiapan dan pelaksanaan 70.000.000 JUMLAH 70.000.000 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, 30 September 2020 ttd. Oryza Sativa Materai Rp10.000,- wwww.peraturan.go.id (12) B. FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN <KOP SURAT > PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: ....................(1)......................... Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………….………………….………………. (2) Alamat : ………….……………………………………….. (3) Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ..............(4)............(kode satker .....(5).........) sebesar Rp..........(6).......berdasarkan Kontrak Penelitian: Tanggal : ...........(7)............ Nomor : ...........(8)............ Pekerjaan : ...........(9)............ Nilai Kontrak : ……….(10) ……... Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas. Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ………………(11)..……… ………………(13)……… Materai Rp10.000,- wwww.peraturan.go.id PETUNJUK PENGISIAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN NO URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nomor surat pernyataan (2) Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian (3) Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian (4) Diisi dengan nama satuan kerja Penyelenggara Penelitian (5) Diisi dengan kode satuan kerja Penyelenggara Penelitian (6) Diisi dengan nilai anggaran Penelitian yang diterima sesuai kuitansi (7) Diisi dengan tanggal Kontrak Penelitian (8) Diisi dengan nomor Kontrak Penelitian (9) Diisi dengan uraian pekerjaan Penelitian sesuai Kontrak Penelitian (10) Diisi dengan nilai anggaran Penelitian sesuai Kontrak Penelitian (11) Diisi dengan nama kota, tanggal, dan tahun Pernyataan Kesanggupan Peneliti ditandatangani (12) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi materai Rp10.000,- (13) Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI wwww.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Nomor 203-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26