PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

PERMEN Nomor 20 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SYARAT PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengenaan tarif pada pelayanan paten dan pelayanan hak cipta berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal tertentu, pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebesar: a. 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau b. Rp0,00 (nol rupiah). (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; b. biaya tahunan Paten bagi Lembaga Pendidikan; dan c. biaya tahunan Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah. (4) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. biaya tahunan Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah; b. biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; c. biaya tahunan Paten bagi Sekolah Negeri dan Swasta; d. biaya tahunan Paten bagi Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya; e. biaya tahunan paten dalam hal paten tersebut telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan f. biaya permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak yang diajukan bukan karena kesalahan pemohon.

Pasal 4

Permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) terhadap biaya tahunan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan oleh: a. Usaha Mikro; b. Usaha Kecil; c. Lembaga Pendidikan; atau d. Lembaga Litbang Pemerintah.

Pasal 5

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, sebagai berikut: a. terdaftar sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil; dan b. mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 6

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut: a. paten terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan; dan b. mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 7

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut: a. paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah; dan b. mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 8

Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya tahunan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diajukan oleh: a. Lembaga Litbang Pemerintah; b. perguruan tinggi negeri dan swasta; c. sekolah negeri dan swasta; atau d. Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya.

Pasal 9

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai berikut: a. paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah; b. paten belum komersial; dan c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 10

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perguruan tinggi negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut: a. paten terdaftar atas nama perguruan tinggi negeri dan swasta; b. paten belum komersial; dan c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 11

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk sekolah negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebagai berikut: a. paten terdaftar atas nama sekolah negeri dan swasta; b. paten belum komersial; dan c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 12

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, sebagai berikut: a. paten terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya; b. paten belum komersial; dan c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 13

(1) Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya tahunan terhadap paten yang dihibahkan atau diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagai berikut: a. paten terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan c. mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten. (2) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya tahunan terhadap paten yang dihibahkan atau diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) berlaku selama paten tersebut masih dalam masa hibah atau wakaf untuk kepentingan sosial dan/atau umum.

Pasal 14

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), sebagai berikut: a. ciptaan atau produk hak terkait yang tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan b. perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak yang diajukan, bukan karena kesalahan pemohon.

BAB Kedua

Syarat Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

Pasal 15

Koreksi

Permohonan pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten dan hak cipta harus diajukan oleh pemohon kepada Menteri.

Pasal 16

Koreksi

(1) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara: a. elektronik; atau b. non-elektronik. (2) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan paten secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan tarif biaya jasa tahunan paten; b. nama dan alamat lengkap pemohon; c. nama dan alamat lengkap kuasa, jika permohonan tarif biaya jasa tahunan paten diajukan melalui kuasa; d. alamat surat elektronik pemohon atau kuasanya; e. nomor paten yang dimintakan tarif biaya jasa tahunan paten; f. judul invensi yang dimohonkan tarif biaya jasa tahunan paten; g. nama dan alamat lengkap pemegang paten; h. jumlah klaim yang dilindungi paten; dan i. alasan permohonan tarif biaya jasa tahunan paten.

Pasal 17

Permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. sertifikat paten; dan b. kartu izin usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Induk Berusaha (NIB), surat keterangan sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang Usaha Mikro atau Usaha Kecil, atau Izin Usaha lain yang menunjukan bahwa pemohon merupakan Usaha Mikro atau Usaha Kecil;

Pasal 18

Permohonan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. sertifikat paten; b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Pendidikan dimaksud; dan c. surat pernyataan bahwa paten tidak dialihkan atau masih dimiliki oleh Lembaga Pendidikan tersebut.

Pasal 19

Permohonan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. sertifikat paten; b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Litbang Pemerintah dimaksud; dan c. surat pernyataan bahwa paten tidak dialihkan atau masih dimiliki oleh Lembaga Litbang Pemerintah tersebut.

Pasal 20

Permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. sertifikat paten; b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Litbang Pemerintah dimaksud; dan c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial.

Pasal 21

Permohonan tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk perguruan tinggi negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. sertifikat paten; b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada perguruan tinggi negeri dan swasta dimaksud; dan c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial.

Pasal 22

Permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk sekolah negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. sertifikat paten; b. surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada sekolah negeri dan swasta dimaksud; dan c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial.

Pasal 23

Permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. sertifikat paten; b. surat permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Pemerintah Lainnya dimaksud; dan c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa paten terdaftar belum komersial.

Pasal 24

Permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap paten yang dihibahkan atau diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. sertifikat paten; b. surat permohonan dengan alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pemegang paten atau kuasa; c. bukti tertulis bahwa paten telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum.

Pasal 25

(1) Permohonan secara non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten secara non-elektronik.

Pasal 26

(1) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten. (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Menteri menerbitkan surat penolakan. (3) Berdasarkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara elektronik. (2) Permohonan tarif tertentu pada pelayanan hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan; b. nama dan alamat lengkap pemohon; c. nama dan alamat lengkap kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa; d. alamat surat elektronik pemohon atau kuasanya; e. nomor surat pencatatan hak cipta/hak terkait; f. judul hak cipta/hak terkait tercatat; dan g. alasan permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak. (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. surat pencatatan hak cipta atau hak terkait; dan b. dokumen terkait yang menunjukan perlu dilakukannya perubahan terhadap data dan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak.

Pasal 28

(1) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan pengenaan tarif tertentu pada pelayanan hak cipta. (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Menteri menerbitkan surat penolakan. (3) Berdasarkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Format: a. surat pernyataan paten belum komersial; b. surat pernyataan paten dihibahkan atau diwakafkan; c. surat pernyataan paten tidak dialihkan; d. formulir biaya tahunan paten tarif tertentu 10%; e. formulir biaya tahunan paten tarif tertentu 0 rupiah; f. surat pernyataan hak cipta tarif 0 rupiah; dan g. formulir permohonan pengenaaan tarif 0 rupiah, pada pelayanan paten dan hak cipta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32