PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 205-pmk-04-2020 Tahun 2020 tentang PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERMEN Nomor 205-pmk-04-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pencacahan adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu, dan keadaan barang kena cukai. 2. Potongan adalah keringanan yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan atas kekurangan barang kena cukai yang didapat pada waktu Pencacahan. 3. Pabrik Etil Alkohol atau Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disebut Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran. 4. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan Pabrik. 5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. 6. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan Tempat Penyimpanan. 7. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu wwww.peraturan.go.id berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. 10. Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. 11. Kelonggaran adalah batas kekurangan setelah diberi Potongan atau batas kelebihan yang diperkenankan pada saat Pencacahan untuk menentukan ada tidaknya suatu pelanggaran. 12. Buku Rekening Barang Kena Cukai adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan serta Potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil Pencacahan dari suatu Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. wwww.peraturan.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA wwww.peraturan.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020 TENTANG PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL BACK-5 BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN Nomor ....(1).... Pada hari ini .…(2)…. tanggal ….(3)…. bulan ….(4)…. tahun ....(5)…. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor….(6)…. Nomor .…(7)....tanggal .…(8)..., kami: 1 Nama/NIP : ……………(9)…………………… Pangkat : ……………(9)…………………… Jabatan : ……………(9)…………………… 2 Nama/NIP : ……………(9)…………………… Pangkat : ……………(9)…………………… Jabatan : ……………(9)…………………… telah melakukan Pencacahan terhadap barang kena cukai berupa etil alkohol dan/atau minuman yang mengandung etil alkohol*) di dalam Pabrik/Tempat Penyimpanan*): Nama Perusahaan : ……………(10)………………….. NPPBKC : ……………(10)………………….. Alamat : ……………(10)………………….. Pencacahan dilakukan bersama-sama dengan Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang bersangkutan dengan hasil Pencacahan sebagai berikut: No. Jenis BKC Jml Kemasa n Isi per Kemasa n Merek Kemasa n Mutu/ Kadar Jml Satua n (liter) wwww.peraturan.go.id (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (18) Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya Mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani bersama. ….…(19)……., tanggal………(20)………. Pengusaha/kuasanya, Yang melakukan Pencacahan, Pejabat Bea dan Cukai ……....…(22)…...…… ……....…(21)…...…… NIP…………………… ……....…(21)…...…… NIP…………………… PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN (1) : diisi nomor berita acara. (2) : diisi hari pembuatan berita acara. (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara dengan huruf. (4) : diisi bulan pembuatan berita acara dengan huruf. (5) : diisi tahun pembuatan berita acara dengan huruf. (6) : diisi nama Kantor yang mengawasi pelaksanaan Pencacahan. (7) : diisi nomor surat tugas. (8) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat tugas dengan huruf. (9) : diisi nama/NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas mencacah. (10) : diisi nama perusahaan, NPPBKC, dan alamat jelas perusahaan. (11) : diisi nomor urut. wwww.peraturan.go.id (12) : diisi jenis barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol. (13) : diisi jumlah kemasan dari barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol. (14) : diisi jumlah isi setiap kemasan barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol. Contoh : 10 tangki EA, atau 10 botol MMEA. (15) : diisi merek dari kemasan barang kena cukai berupa etil alkohol (apabila ada merek EA) atau minuman yang mengandung etil alkohol. (16) : diisi mutu atau kadar dari barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol. (17) : diisi jumlah satuan dalam liter untuk barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol. (18) : diisi jumlah keseluruhan dari kemasan atau satuan liter. (19) : diisi lokasi dilakukannya pencacahan. (20) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara. (21) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai. (22) : diisi tanda tangan dan nama Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan atau kuasanya. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI wwww.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Nomor 205-pmk-04-2020 Tahun 2020 tentang PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12