UU

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

UU Nomor 2 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 1 2.Kewenangan... REPUBL|K INDONESIA 2. Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. 3. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah penyelenggaraan uralsan pemerintahan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 8. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 9. Walikota/Bupati adalah kepala Kota Administratif I Kabupaten Administratif yang bertanggung jawab kepada Gubernur. 10. Kota Administratif/Kabupaten Administratif adalah wilayah kerja Walikota/Bupati sebagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 11. Dewan. . . 11. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. 12. Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur. 14. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan serta kewenangan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. 16. Kota Global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar. 17. Kawasan Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan umsan pemerintahan dalam negeri. BABII ... P[TESIDEN EElrUELlK IHDONESIA

BAB IX

KAWASAN AGLOMERASI

Article 51

Correction

(1) Untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk Kawasan Aglomerasi. (2) Kawasan... (21 Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. (3) Sinkronisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi.

Article 52

(1) Sinkronisasi dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilakukan melalui penJrusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah Kawasan Aglomerasi. (21 Dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi ruang dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada Kawasan Aglomerasi. (3) Pen5rusunan dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 53

(1) Dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan dalam rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi. (21 Pen5rusunan dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat serta Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global. SK No 2A5570 A (3) Rencana. . (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota pada Kawasan Aglomerasi yang menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi. (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mencakup: a. transportasi; b. pengelolaan sampah; c. pengelolaan lingkungan hidup; d. penanggulangan banjir; e. pengelolaan air minum; f. pengelolaan B-3 dan limbah B-3; g. infrastrukturwilayah; h. penataan rrrang; dan i. energi. (5) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 minimal memuat program, kegiatan, penanggung jawab dan kerangka waktu pelaksanaan. (6) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Article 54

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan rencana induk di Kawasan Aglomerasi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran kepada daerah di Kawasan Aglomerasi dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55. . .

Article 55

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. (21 Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (3) Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh PRESIDEN. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi dan tata penunjukannya diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Article 56

Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merrrpakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan Aglomerasi.

Article 57

(1) Dalam rangka penyediaan layanan lintas daerah dan/atau berdampak lintas daerah, pemerintah daerah pada Kawasan Aglomerasi dapat melakukan kerja sama pembentukan badan layanan bersama. (21 Badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak: a. mempunyai kekayaan sendiri; b.mengelola... REPUBUK INT}ONESIA b. mengelola anggaran sendiri; c. mengelola pegawai sendiri; dan d. melakukan kerja sama dengan pihak lain. (3) Pembentukan badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. (41 Sumber pendapatan badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pendapatan sendiri; dan c. penerimaan lain yang sah.

Article 58

(1) (2t (3) (4) (5) Badan layanan bersama dipimpin oleh kepala badan dibantu oleh wakil kepala badan. Pada badan layanan bersama dibentuk dewan pengawas yang bertugas memberikan persetujuan atas kebijakan dan anggaran badan layanan bersama serta melakukan pengawasan atas operasionalisasi dan keuangan badan layanan bersama. Dewan pengawas dibantu oleh satuan pengawas internal. Kepala badan, wakil kepala badan, dan dewan pengawas dipilih oleh kepala daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah pada Kawasan Aglomerasi. Proporsi suara kepala daerah dalam pemilihan kepala badan dan wakil kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan proporsi modal dan/atau saham masing-masing daerah.

Article 59

(1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan kerja sama wajib antardaerah dengan daerah sekitar untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan Jakarta dan daerah berbatasan di sekitarnya. SK No 20lll4A (2) Kerja. . . (21 Kerja sama wajib antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memadukan pembangunan antarwilayah dan antarsektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama wajib antardaerah dengan daerah berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal: a. perencanaaarL, pengelolaan, dan pengendalian jaringan prasarana perkotaan meliputi drainase, air limbah, dan persampahan di Kawasan Aglomerasi; b. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sistem transportasi secara terpadu dan massal di Kawasan Aglomerasi; c. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya air, serta pemantapan program pengendali banjir dan rob secara terintegrasi di Kawasan Aglomerasi; d. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pencemaran udara dan air di Kawasan Aglomerasi; dan e. pelaksanaan kegiatan bersama untuk mendukung kebutuhan pelayanan perkotaan sebagai kawasan perkotaan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri yang secara teknis membidangi urusan yang dikerjasamakan. (5) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antardaerah dalam rangka pelaksanaan kerja sama wajib yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60. . . EEPUBIJK INT}ONESIA -4t-

Article 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Article 62

Correction

Dewan Kota/ Dewan Kabupaten dan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Article 63

Correction

Pada saat UNDANG-UNDANG ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik INDONESIA sampai dengan penetapan Keputusan PRESIDEN mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik INDONESIA dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 64

Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini tetap menjadi lbu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dilakukan perubahan menurut UNDANG-UNDANG ini. Pasa165...

Article 65

Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan Keputusan PRESIDEN mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik INDONESIA dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Article 66

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya beserta kelengkapan pendukungnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan PRESIDEN yang mengatur mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.

Article 67

Sebelum rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi ditetapkan, kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Aglomerasi tetap dapat menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan yang memiliki keterkaitan lintas wilayah.

Article 68

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang diatur berdasarkan UNDANG-UNDANG ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan kecuali diatur lain dengan UNDANG-UNDANG ini. BABXII ...

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Article 69

Correction

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 47441 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan UNDANG-UNDANG ini.

Article 70

Correction

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4744), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 71

Peraturan pelaksanaan atas UNDANG-UNDANG ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan. Pasal72 Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Article 73

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan PRESIDEN mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik INDONESIA dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Agar Agar setiap pengundangan penempatannya INDONESIA. INDONESIA 44- orang mengetahuinya, memerintahkan UNDANG-UNDANG ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2024 PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 76 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA undangan dan Hukum, ttd. D Djaman I if:Fu3uK lNrloNEstA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VI

BAB VII

Article 49

BAB VIII

Article 50

BAB IX

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

BAB X

Article 61

BAB XI

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

BAB XII

Article 69

Article 70

Article 71

Article 73