PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

PERPRES Nomor 77 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

TATA KERJA

Article 33

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Article 34

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BOP Pantura Jawa didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BOP Pantura Jawa. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BOP Pantura Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Article 35

Kepala melaporkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi kepada PRESIDEN dan Dewan Pengarah secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Article 36

Kepala menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BOP Pantura Jawa. Pasal 37...

Article 37

(1) Setiap unsur di lingkungan BOP Pantura Jawa dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan BOP Pantura Jawa, antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Article 38

Semua unsur di lingkungan BOP Pantura Jawa menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 39

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 40

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Article 41

(l) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Sekretaris Badan dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala satuan pemeriksaan intern, Tenaga Profesional, dan kelompok ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala. Pasal 42... SK No2490ll A

Article 42

(1) Masa tugas Kepala dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) periode berikutnya. (2) Kepala dan/ atau Wakil Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh PRESIDEN sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Article 43

(1) Untuk pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas BOP Pantura Jawa, PRESIDEN dapat mengangkat wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagai Kepala Badan Pelaksana BOP Pantura Jawa. (2) Untuk pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas BOP Pantura Jawa, PRESIDEN dapat mengangkat secara langsung 2 (dua) Wakil Kepala Badan Pelaksana BOP Pantura Jawa.

Article 44

(1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, kepala satuan pemeriksaan intern, Tenaga Profesional, dan kelompok ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Sekretaris Badan, Deputi, kepala satuan pemeriksaan intern, Tenaga Profesional, dan kelompok ahli diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 45

(l) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, kepala satuan pemeriksaan intern, Tenaga Profesional, dan kelompok ahli dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai. .. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, kepala satuan pemeriksaan intern, Tenaga Profesional, dan kelompok ahli diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAKSANAAN PERSIAPAN, PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN PANTAI UTARA JAWA

Article 53

(1) Persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa dilaksanakan berdasarkan Rencana.Induk Pengelolaan Pantura Jawa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Article 54

(1) Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi cakupan kawasan darat, kawasan pulau, dan kawasan laut yang terletak di dalam Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur' (2) Rencana . . . -2r- (2) Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi infrastruktur tanggul laut dan reklamasi, termasuk jalan dan jembatan, jalan kereta api, sistem perpompaan banjir, jaringan dan instalasi pengolahan air minum, jaringan air limbah dan instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan sampah, sistem navigasi pelayaran, utilitas, dan infrastruktur lainnya di Pantura Jawa, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi dengan sistem dan jaringan infrastruktur nasional dan regional yang telah dibangun. (3) Cakupan kawasan darat, kawasan pulau, dan kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta cakupan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Article 55

(1) Persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa dilakukan sebagai upaya: a. fasilitasi dan stimulus untuk pengamanan Pantura Jawa dari defisit neraca air, degradasi lingkungan, serta ancarnan banjir laut dan sungai; b. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan Pantura Jawa; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang berkelanjutan. (2) Pantura Jawa ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memiliki perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.